Topswara.com -- Menjelang persiapan Ramadhan 1445 H, pemerintah menggelar acara fantastis bagi para pejabat, utamanya kepala daerah yang baru saja dilantik oleh prabowo pada Kamis (20/02/2025). Tak tanggung-tanggung, acara retret bagi 505 kepala daerah hasil pilkada 2024 ini menggelontorkan anggaran sebesar 13 miliar.(Voaindonesia 20/02/2025)
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto berpendapat bahwa nilai 13 miliar dapat menjadi penggerak bagi perputaran ekonomi di seluruh wilayah indonesia dengan bekal pemahaman kepemimpinan kepala daerah.
Melalui retret, diharapkan dapat memberantas korupsi di kalangan kepala daerah dan kepala daerah dapat membantu pemerintah pusat untuk mengalirkan dana APBN ke seluruh wilayah indonesia. (tirto.id 21/02)
Menuai (Pro) kontra
Acara retret kepala daerah dianggap sebagai wasilah untuk menyiapkan kepala daerah dalam menjalankan tugasnya, terkhusus koordinasi pusat dengan daerah lain. Sangat disayangkan, karena retret 13 miliar ini justru dipersoalkan oleh banyak kalangan.
Banyak yang menganggap bahwa retret ini tidak memberi manfaat bagi kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat dan justru menghambur-hamburkan uang. Bahkan sejatinya yang jauh lebih penting yakni melakukan konsolidasi dengan jajaran di bawahnya.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic And Law Studies Wahyu Iskandar mengungkap bahwa retret ini cenderung bersifat seremonial dan lebih menampakkan kesan simbolis daripada memberikan dampak nyata terhadap efektifitas pemerintahan. (Voaindonesia 20/02)
Selain itu, pelaksanaan retret ini juga dinilai tidak tepat. Pasalnya, kita tahu bahwa dalam bulan Ramadhan memiliki banyak tantangan yang sudah menjadi alur layaknya ketersediaan stok pangan, pengendalian inflasi daerah serta antisipasi lonjakan arus mudik, yang seharusnya itu mendapat perhatian lebih bagi kepala daerah.
Jika para kepala daerah absen dalam jangka waktu lama maka berkemungkinan besar mereka akan terlambat merespons dan memantau permasalah yang berkembang di daerahnya.
Di lain sisi, banyak dikritisi oleh banyak pihak, mengenai retret yang tersedia dengan berbagai fasilitas di tengah kebijakan efisiensi anggaran untuk meng-sukses-kan berbagai program yang ditetapkan oleh negara seperti halnya MBG (Makanan Bergizi Gratis).
Seharusnya para pejabat memiliki empati pada rakyat yang tengah hidup susah supaya muncul kesadaran akan tanggung jawabnya untuk membuat kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat.
Akar masalah
Retret kepala daerah (pejabat) di tengah efisiensi dana yang berdampak pada kurangnya pelayanan bagi rakyat menjadi bukti nyata bahwa negara abai atas tanggungjawabnya sebagai pengurus rakyat. negara hanya sebagai fasilitator dan regulator untuk korporasi. Dan penerapan desentralisasi otonomi daerah (desentralisasi kekuasaan) menjadi penguat bagi eksistensi peran negara saat ini.
Dimana pemerintahan pusat akan membagi-bagi wilayah disertai banyak nya kepala daerah yang memimpin, lantas berlepas diri dari pertanggung jawaban menyoal keberlanjutan kinerja pemerintah dan menyerahkan penuh kepada masing-masing kepala daerah.
Yang dipastikan para kepala daerah ini tidak sekadar mengurus wilayah namun juga meraup pundi-pundi rupiah di tengah kepengurusannya. Sehingga tak heran banyak kasus kepala daerah yang terjerat korupsi di masa kepemimpinannya.
Hal ini tentu tak lepas dari pengaruh ideologi kapitalis-sekuleris yang diterapkan di negara dan menjadi akar masalah ini. Dimana orientasi segala kegiatan berpusat pada materi. Sehingga seluruh pekerjaan akan dilakukan asalkan menghasilkan uang entah dengan cara halal ataupun haram. Termasuk dalam ranah pemerintahan.
Islam Solusi Tuntas
Islam tak hanya sebagai agama namun juga sebagi ideologi, yang dimana dalam islam juga mengandung peraturan yang ditetapkan oleh Al-kholiq untuk makhluknya. Jika tidak diterapkan tentu menjadi bencana besar bagi seluruh alam, karena sumber peraturannya berasal dari Yang Maha tau menyoal makhluknya, yakni Allah.
Islam menetapkan penguasa sebagai raain (pengurus rakyat) yang nantinya akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah di hari akhir. Islam juga memiliki sistem pendidikan yang mampu menghasilkan generasi pemimpin yang siap untuk mengemban amanah kepemimpinan.
Selain itu dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin, sistem islam akan mendukung pemimpin dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memenuhi berbagai kebutuhannya baik langsung maupun tidak langsung.
Sistem Islam juga akan mendukung tiap indivudanya untuk memiliki aqidah yang kamil, sehingga dari diri masing-maisng pemimpin akan sadar soal tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan layaknya korupsi.
Maka ketika dibutuhkan pembekalan, akan diadakan seefektif dan seefisien mungkin dan fokus pada konten pembekalan bukan pada kemewahan dan seremonial yang menghamburkan uang rakyat. dengan begitu, retret yang dilakukan akan benar-benar memberi dampak nyata bagi kinerja pemerintahan dalam mengurusi rakyat.
Darisa Mahdiyah
Aktivis Muslimah
0 Komentar