Topswara.com -- Indonesia sedang tidak baik-baik saja, namun hal ini ditepis pemerintah dengan segala agenda kenegaraan. Di tengah kisruh dan problematika yang dialami rakyat seperti Makan Gizi Gratis (MBG), kenaikan harga pokok jelang Ramadan, korupsi dan masih banyak lagi yang merugikan masyarakat luas.
Ditambah lagi adanya pelantikan serentak untuk kepala daerah. Pelantikan Kepala dan Wakil kepala daerah oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka sebanyak 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota dengan jumlah keseluruhan 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik (voaindonesia.com, 20/02/2025).
Setelah dilantik para pejabat tersebut mengikuti kebijakan baru “retret”. Alih-alih pembinaan terhadap kepala daerah realitanya menambah anggaran negara (pemborosan).
Retret dianggap sebagai sarana untuk menyiapkan kepala daerah dalam menjalankan tugasnya khususnya koordinasi dengan pusat dan daerah lain. Namun banyak pihak yang menyatakan bahwa retret tidak membawa manfaat, dan sejatinya yang jauh lebih penting saat ini adalah menyiapkan konsolidasi dengan jajaran di bawahnya.
Apalagi hari ini ada banyak hal yang seharusnya diperhatikan oleh mereka dalam menghadapi bulan Ramadhan, baik kesiapan stok makanan hingga pengaturan mudik lebaran. Retret hanya pencitraan yang hanya membuang anggaran tanpa ada efektivitas dalam kinerja.
Pembekalan Kepala daerah menghabiskan anggaran 13 Miliar, hal ini diungkap Wakil Menteri dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto (tirto.id, 21/02/2025). Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 tentang Efisiesni Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pemerintah menyuarakan untuk untuk memangkas anggaran di setiap sektor namun implementasinya menyengsarakan rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan.
Efisiensi hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Efisiensi dana yang berdampak pada kurangnya pelayanan pada rakyat sesungguhnya membuktikan bahwa negara abai atas tanggungjawabnya sebagai pengurus rakyat. Negara hanya sebagai operator dan fasilitator untuk korporasi.
Peran ini makin kuat ketika diterapkan desentralisasi kekuasaan atau penerapan otonomi daerah. Inilah wajah buruk negara kapitalisme, yang hanya mementingkan keuntungan tanpa adanya manfaat, negara menjadi pengawas yang tidak bisa menindaklanjuti berbagai penyelewengan yang terjadi.
Di sisi lain, dalam retret tersedia berbagai fasilitas yang mewah. Menjadi ironis ketika ada banyak rakyat yang hidupnya susah. Apalagi ini terjadi ditengah kebijakan efisiensi anggaran untuk menyukseskan MBG.
Seharusnya pejabat memiliki empati pada rakyat yang hidup susah agar muncul kesadaran akan tanggungjawabnya untuk membuat kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat.
Islam menetapkan penguasa adalah raain atau pengurus rakyat yang akan diminta pertanggungjawban oleh Allah. Didukung sistem Islam dalam menjalankan tugas ini, penguasa akan mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memenuhi berbagai kebutuhannya, baik langsung maupun tidak langsung.
Pemimpin dalam Islam haruslah yang mampu memelihara urusan rakyat sesuai dengan ketentuan hukum syara, apabila Kepala negara tidak mampu menjalankan tugas-tugas negara maka ia harus diberhentikan.
Sistem pemerintahan dalam Islam berbentuk kesatuan. Pemerintahan dalam Islam ditegakan dengan empat fondasi yaitu, pertama, kedaulatan adalah milik syarak, bukan milik rakyat, kedua, kekuasaan ada ditangan umat, ketiga, pengangkatan seorang khalifah adalah fardu kifayah atas seluruh kaum muslim, dan keempat, khalifah mempunyai hak untuk melagalisasi hukum-hukum syarak dan menyusun undang-undang dasar dan perundangan (Nizham Al Islam).
Pola pembinaan dalam Islam memiliki sistem pendidikan yang mampu menghasilkan generasi pemimpin yang siap mengemban amanah kepemimpinan. Untuk menanamkan jiwa kepemimpinan salah satunya melalui pendidikan, karena dapat mengubah mindseat menjadi berpikir cemerlang (mustanir).
Ketika dibutuhkan pembekalan maka akan diadakan seefektif dan seefisien mungkin dan fokus pada konten pembekalan bukan pada seremonial dan kemewahan yang menghamburkan uang rakyat.
Pendidikan dalam Islam sebagai indikator peradaban Islam yang akan melahirkan generasi emas yang cerdas, beriman dan bertakwa sebagai pelaksana syariat. Pentingnya sistem Pendidikan Islam akan menciptakan kemaslahatan umat bukan hanya di dunia kelak sampai ke akhirat, semua akan dipertanggungjawabkan dihadapan sang pencipta.
Oleh: Ariyana
Aktivis Muslimah
0 Komentar