Topswara.com -- Dilansir dari viva.co.id,1/3/2025, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pemerintah pada tahun ini kembali menggelar mudik lebaran gratis. Dan tidak hanya itu, pemerintah juga akan memberikan diskon tarif tol hingga 20 persen serta korting harga tiket penerbangan domestik kelas ekonomi dari 13 persen - 14 persen.
Ini adalah bentuk upaya pemerintah serta sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin sekali membuat perjalanan masyarakat disaat mudik lebaran nanti semakin aman, nyaman, menyenangkan dan juga terjangkau.
Mungkin untuk sebagian kalangan masyarakat awam, kebijakan ini merupakan angin segar ditengah berbagai kesulitan hidup yang menimpa masyarakat hari ini seperti ketika menjelang bulan suci Ramadhan semua harga pokok melonjak, LPG langka, badai PHK dan lain-lain.
Padahal jika kita amati lebih dalam, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait harga tiket dan tarif jalan tol turun saat jelang lebaran, bukanlah kebijakan yang solutif. Kebijakan tersebut bersifat musiman yang sesaat dan waktunya terbatas sebab setelah lebaran harga tarif bisa kembali naik.
Kebijakan seperti ini lahir dari pemimpin yang populis yakni pemimpin yang penuh pencitraan seolah-olah bekerja pro rakyat padahal itu semua hanya untuk menutupi ketidakmampuannya dalam menjalankan tugas sebagai penguasa atau pemimpin. Alhasil, kebijakan yang dikeluarkan tidak pernah menyentuh akar persoalannya.
Seharusnya transportasi beserta infrastrukturnya bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat baik kaya ataupun miskin. Dari berbagai wilayah baik kota maupun desa.
Akan tetapi, berhubung negara saat ini tidak mengambil peran dan justru pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta alhasil seperti jalan tol tarifnya yang sewaktu-waktu bisa naik dan itupun tidak semua masyarakat bisa mengaksesnya.
Hal ini bukan hal yang aneh ketika berada di dalam sistem kapitalisme dimana peran negara dikerdilkan dan negara hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator saja. Negara tidak lagi bertanggung jawab penuh akan urusan rakyatnya termasuk dalam hal penyediaan sarana transportasi dan infrastruktur yang memadai.
Inilah watak pemimpin yang dihasilkan dari penerapan sistem kapitalisme dimana sistem ini melahirkan para pemimpin yang tidak berkualitas, jiwa-jiwa korup serta rakus akan kekuasaan. Tidak peduli rakyat menderita yang penting perut mereka kenyang.
Hal ini sangat berbeda dengan sistem Islam. Dimana sistem ini mampu melahirkan pemimpin yang rabbani. Sebab menjadi seorang pemimpin adalah amanah yang berat dan kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yaitu Rasulullah bersabda "Seorang imam adalah pemimpin yang pasti kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin."
Dalam Islam kedudukan seorang pemimpin diibaratkan seperti penggembala. Penggembala yang baik tentu akan menjaga, melindungi, memelihara serta memenuhi segala kebutuhan gembalaannya. Begitu pula negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya baik sandang, pangan, papan bahkan dalam hal ini penyediaan sarana transportasi dan infrastrukturnya.
Negara akan bertanggung jawab penuh dalam pengadaan fasilitas transportasi yang berkualitas, murah, aman, nyaman yang tentu sifatnya setiap saat bukan di waktu tertentu misalnya menjelang lebaran.
Orientasi penyediaan sarana transportasi dalam sistem Islam adalah untuk membantu, mempermudah masyarakat dalam beraktivitas semisal untuk bekerja, menuntut ilmu bahkan untuk tradisi pulang kampung saat lebaran.
Tentu hal ini akan memakan biaya yang tidak sedikit, akan tetapi negara di dalam Islam memiliki sumber pendapatan negara yang berlimpah. Misal dari pos kepemilikan negara yang sumbernya berasal dari ghanimah, fai, ushur dan kharaj. Itu semua dimanfaatkan negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat termasuk pemenuhan transportasi yang layak.
Hal ini akan terwujud jikalau negara menerapkan sistem Islam secara kaffah dalam bingkai khilafah. Sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati fasilitas umum seperti transportasi dengan harga terjangkau atau bahkan gratis.
Waallahualam Bishawab.
Oleh: Dwi Lis
Komunitas Setajam Pena
0 Komentar