Topswara.com -- PHK massal kembali menerpa para buruh di Indonesia. PT Sanken Indonesia yang berlokasi di Cikarang Jawa Barat akan berhenti total operasinya pada Juni 2025, menyebutkan ada 459 orang jadi korban PHK. Sementara PT Danbi Internasional di Garut Jawa Barat juga menghentikan produksinya pada 19 Februari 2025, dan ada 2100 orang yang di-PHK (CNBC Indonesia, 20/2/2025)
Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efesiensi belanja dan pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 menjadi landasan pemerintah untuk melaksanakan penghematan anggaran yang berimbas pada karyawan terutama tenaga lepas.
Efesiensi anggaran seharusnya dengan merampingkan kabinet yang dianggap gendut, sebab lebih efektif daripada hanya memotong belanja negara atau subsidi (tirto.id,17/2/2025).
Instruksi Presiden terkait efesiensi anggaran yang berdampak pada kuatnya sinyal PHK di tahun ini. Banyak korban PHK yang sulit mencari pekerjaan baru. Lebih-lebih jika usia sudah tidak muda lagi. Kondisi ini menambah deretan panjang kesulitan yang dihadapi oleh rakyat. Belum lagi ditambah harga barang dan jasa yang terus melambung.
Inilah buah penerapan sistem kapitalisme. Buruh atau pekerja dianggap sebagai faktor produksi. Ketika perusahaan menghendaki penghentian, sebab bangkrut ataupun relokasi negara lain maka buruh yang jadi korban. PHK ribuan buruh acap kali tanpa pesangon yang layak. Apalagi menjelang Ramadhan agar perusahaan tidak perlu membayar tunjangan hari raya.
Tidak di-PHK saja nasib buruh sudah sulit. Seperti upah minimum, tidak ada jaminan kesejahteraan, dan hak-hak bekerja yang sering di kebiri. Menggelar aksi demo udah sering dilakukan, seolah-olah tidak ada hasilnya.
Para pemilik modal tak peduli dengan keputusan sepihak. Sementara pemerintahannya pasrah dengan kebijakan perusahaan. Tak ada pembelaan atas nasib buruh, justru negara berada di pihak korporasi.
Buruh harus memperjuangkan nasibnya sendiri untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup dengan keluarga. Tampak jelas begitu sulitnya penerapan sistem hari ini. Buruh dalam sistem kapitalisme hanya sebagai faktor produksi sehingga hubungan buruh dan pengusaha bersifat eksploitatif. Sementara penguasa abai akan kepengurusan terhadap rakyat, terutama kaum buruh.
Berbeda dalam pandangan Islam. Islam memandang antara buruh dan pengusaha adalah mitra yang bekerjasama tolong-menolong dalam mewujudkan kebaikan. Buruh memberikan jasa dan pengusaha memberi upah. Keduanya tolong-menolong dalam aktivitas produksi. Sehingga kedudukannya setara tidak ada yang menzolimi atau terzolimi.
Sementara hubungan negara dan buruh adalah hubungan riayah (pengurusan urusan rakyat). Demikian juga dengan penguasa. Negara berfungsi sebagai pengurus rakyat sehingga wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyat termasuk buruh.
Berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu tanggung jawab pemenuhan kebutuhan pokok rakyat ada di tangan negara bukan pengusaha
Kewajiban pengusaha adalah memberikan upah yang layak, sesuai kesepakatan. Menjelaskan segala sesuatu tentang pekerjaan, upah, jam kerja kepada buruh sehingga terwujud keadilan dan tidak ada kezaliman.
Negara berperan penting untuk mewujudkan investasi yang kondusif sehingga industri bisa tumbuh dengan baik seperti menghilangkan pungutan-pungutan. Seperti pajak juga pungli yang membebani pengusaha sehingga menghambat pertumbuhan industri.
Di sisi lain negara akan mengelola sumber daya alam dan tidak menyerahkan kepada pihak swasta. Negara melakukan industrialisasi yang akan membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat.
Jika rakyat ingin berbisnis, negara akan membantu permodalan dan membimbingnya hingga berhasil. Jika ada yang ingin bertani, negara akan menyediakan saprodi pertanian dan juga menyediakan lahan.
Dengan demikian rakyat akan hidup sejahtera tanpa kekurangan sebab tidak punya atau kehilangan pekerjaan akibat di-PHK. Dengan pengaturan hidup sesuai syariat Islam, kesejahteraan rakyat termasuk buruh nyata terasa. Sudah saatnya kembali kepada sistem Islam yang sempurna dan paripurna.
Waallahu'alam bishawab.
Oleh: Endang Seruni
Muslimah Peduli Generasi
0 Komentar