Topswara.com -- Banjir di mana-mana. Memasuki bulan ketiga tahun 2025, musibah banjir terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Selain Bekasi dan sekitarnya, banjir juga melanda sejumlah wilayah lain seperti Sukabumi, Bandung, Grobogan, Boyolali, dan Pekanbaru. Rata-rata menyebut curah hujan yang tinggi sebagai penyebabnya.
Pada banyak kejadian, banjir bukan semata fenomena alam biasa, melainkan hasil dari perbuatan manusia. Ada aktivitas manusia yang tidak sesuai sehingga menyebabkan banjir. Dialihfungsikannya daerah resapan air menjadi pemukiman atau tempat wisata membuat air hujan tidak dapat ditampung di dalam tanah sehingga menjadi banjir.
Seperti halnya banjir Bekasi yang terjadi pada 4 Maret 2025 lalu, yang mana tidak hanya karena tingginya intensitas hujan. Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Suci Fitria Tanjung menyoroti tata ruang yang rusak di wilayah Jakarta dan penyangganya sebagai penyebab permasalahan banjir.
Faktor iklim memang ada, tetapi pengaturan tata ruang yang buruk menyebabkan banjir terus terjadi. Senada dengan itu, Komunitas Peduli Cileungsi Cikeas (KP2C) menyebutkan penyebab utama banjir adalah perubahan tata guna lahan di hulu sungai, pendangkalan dan penyempitan sungai, pelanggaran atas garis sempadan, dan adanya tanggul-tanggul yang dibangun berbagai perumahan sudah rapuh.
Bila dahulu ketika hujan turun, airnya 70 persen meresap ke tanah dan hanya 30 persen yang mengalir ke hilir, maka sekarang sebaliknya. Rumah warga dan pabrik juga banyak berdiri di pinggir sungai dan melanggar garis sempadan sehingga berisiko banjir. (bbc.com, 6-3-2025)
Akibat Pembangunan Kapitalistik
Banjir bukan hanya masalah cuaca, tetapi juga karena adanya perubahan lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Tak dapat dimungkiri bahwa aktivitas pembangunan manusia saat ini sangat masif dan kapitalistik. Pembangunan gencar dilakukan. Perumahan, pabrik, dan tempat hiburan dibangun di mana-mana.
Namun, sayangnya pembangunan tersebut lebih difokuskan pada ekonomi. Pembangunan dilakukan demi mengejar target materi sehingga mengabaikan aspek ekologi. Orang sembarangan membangun tanpa melihat dampaknya pada lingkungan. Amdal sering kali ditinggalkan sehingga mengakibatkan pembangunan justru merusak alam dan menimpakan bencana pada manusia.
Inilah pembangunan kapitalistik. Pembangunan hanya ditujukan untuk meraih keuntungan dengan mengabaikan aspek keselamatan dan kelestarian. Demi mengejar pendapatan daerah misalnya, izin deforestasi dan alih fungsi lahan dengan mudahnya diberikan kepada perusahaan atau swasta.
Kebijakan semacam itu dihasilkan oleh kepemimpinan sekuler kapitalistik. Sulit mengharapkan solusi tuntas untuk masalah banjir berulang dalam kepemimpinan yang demikian.
Butuh Sistem Paripurna
Menyelesaikan masalah banjir berulang membutuhkan kepemimpinan yang bervisi akhirat. Pemimpin ini menjalankan amanahnya dalam menegakkan aturan Sang Khalik, termasuk dalam mengelola alam. Dengan begitu, segala aktivitas pembangunan dilakukan secara hati-hati dan menghindari hal-hal yang dapat merusak lingkungan sebagaimana larangan Allah dalam surah Al-A’raf ayat 56: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik.”
Kepemimpinan yang bervisi akhirat hanya lahir dalam sistem Islam yang paripurna. Pemimpin ini menjalankan perannya sebagai raa’in (pengurus) dan junah (penjaga). Sebagai pengurus artinya ia melayani rakyat dengan segala urusannya. Ia bertanggung jawab menjamin kebutuhan setiap jiwa tanpa terkecuali. Kebijakan yang dibuat adalah untuk kemaslahatan bersama, bukan demi kepentingan pribadi atau sekelompok orang semata.
Adapun sebagai junah, pemimpin atau negara wajib melindungi seluruh jiwa yang ada dalam tanggungannya. Ia harus menghilangkan segala hal yang dapat mengancam jiwa, akal, maupun harta rakyatnya. Aturan atau kebijakan yang dibuat adalah dalam rangka menjaga keselamatan manusia dan kelestarian alam tempat hidupnya sebagaimana perintah syariat.
Banjir berulang akibat pengaturan tata ruang yang buruk dan pembangunan kapitalistik dapat diantisipasi dengan perencanaan pembangunan yang memperhatikan penjagaan lingkungan.
Negara akan memetakan kawasan mana yang cocok untuk menjadi pemukiman, perkantoran, kawasan industri, lahan pertanian, atau tetap dibiarkan apa adanya seperti daerah resapan air. Tidak boleh membangun apa pun di daerah resapan air demi menjaga fungsinya.
Demikian pula dengan daerah bantaran sungai tidak boleh dibangun permukiman atau tempat wisata karena akan merusak sungai dan dapat menimbulkan banjir ketika hujan turun.
Negara juga akan menerapkan konsep hima, yaitu kawasan yang dilindungi seperti halnya hutan lindung. Kawasan ini tidak boleh diotak-atik demi menjaga kelestarian lingkungan. Adapun hutan yang dapat dimanfaatkan harus dengan pengkajian lingkungan terlebih dahulu guna mencegah kerusakannya.
Ketika pencegahan sudah dilakukan dan banjir tetap terjadi, maka negara melakukan upaya optimal untuk menolong para korban. Mereka akan dievakuasi ke tempat yang aman dan layak dan dijamin kebutuhannya.
Seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka menjamin para korban tersebut berasal dari Baitulmal. Begitu pula ketika ada kerusakan infrastruktur akibat banjir, maka akan diperbaiki dan dibangun kembali dengan dana dari Baitulmal.
Dengan paradigma sistem yang paripurna, bahaya dapat dihindarkan dan permasalahan teratasi secara tuntas. Banjir berulang akibat tata kelola yang keliru selama ini dapat dicegah ketika Islam diterapkan secara kaffah.
Tersebab banjir tak sekadar persoalan iklim dan teknis, melainkan berkaitan dengan paradigma yang salah dalam memandang kehidupan. Dari pola pikir yang salah menghasilkan pola sikap yang menuai masalah.
Karena itu, mengatasi banjir berulang sebagai salah satu permasalahan kehidupan membutuhkan penerapan sistem yang paripurna. Inilah Islam dengan aturannya yang lengkap dan mendetail mampu mewujudkan kehidupan yang selamat dan sejahtera lahir maupun batin.
Wallahu a’lam.
Oleh: Nurcahyani
Aktivis Muslimah
0 Komentar