Topswara.com -- Serahkanlah urusan itu pada ahlinya. Demikian yang kita pahami bersama. Lalu apa jadinya jika urusan tambang diberikan kepada Perguruan Tinggi yang notabene mengurusi pendidikan, bukan ekonomi?
Inilah yang saat ini sedang jadi bahan perdebatan diTentang kita. Wacana pemberian izin usaha tambang kepada perguruan tinggi (PT) yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba). Sebagian pihak mendukung adanya wacana itu, tapi ada juga pihak yang menolak (Republika.com 31/01/2025)
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengatakan, adanya pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dengan cara prioritas tidak akan membuat PT serta merta ingin memanfaatkannya. Apalagi, pengelolaan tambang juga berpotensi menurunkan reputasi PT.
Apalagi jika kajian akademik yang dilakukan mengenai usaha pengelolaan tambang batu bara ini ternyata menurut mereka berpotensi menjauhkan PT dari tujuan utama pendiriannya yaitu sebagai pilar pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Demikian kata Eddy melalui keterangannya, Selasa (28/1/2025).
Eddy menambahkan bahwa banyak PT di Indonesia yang telah berdiri puluhan tahun. Bahkan ada juga PT yang berusia lebih dari 100 tahun. Menurutnya, PT itu tentunya memiliki kredibilitas dan kewibawaan akademik yang tinggi.
Sehingga, ketika pengelolaan tambang dinilai berpotensi meruntuhkan reputasi yang telah dibangun sekian lama, otomatis PT tidak akan mengambil resiko tersebut. Pasalnya, pengelolaan tambang tak jarang menyebabkan kerusakan lingkungan hingga permasalahan sosial.
Apa yang disampaikan Eddy memang benar. PT adalah lembaga yang didirikan untuk pendidikan, untuk melahirkan para akademisi yang setelah lulus akan mampu terjun ke masyarakat untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
Apa jadinya jika PT ikut mengambil peran mengurusi urusan tambang?! Padahal selama ini saja, banyak permasalahan yang muncul di PT yang masih butuh penyelesaian.
Sebut saja masalah perundungan yang ada di PT. Biaya PT yang juga makin tidak terjangkau. Juga permasalahan lain yang sangat butuh penyelesaian segera. Lalu bagaimana segala permasalahan akan terselesaikan jika PT mengambil peran di luar bidangnya? Apa jadinya pengelolaan PT ke depannya? Bagaimana nasib para mahasiswa yang jelas akan terbagi pelayanannya oleh pihak PT?
Sungguh wacana ini sangat perlu dikaji ulang. Bahkan tidak perlu diwacanakan. Biarkanlah PT fokus pada tugas pendidikannya. Apalagi tanggung jawab PT sangat besar dalam mengejar target Indonesia Maju pada 2045. Masalah tambang serahkan pada mereka yang memang bertanggung jawab untuk mengurusi tambang negara sesuai dengan UU. Bukan PT!
Beginilah yang terjadi jika negara tak punya konsep jelas dan konsisten. Aturan dibuat sekenanya tanpa arah yang jelas. Simpang siur kebijakan dan aturan seringkali terjadi. Pengelolaan urusan rakyat kerap diserahkan kepada bidang yang tidak semestinya.
Membuat rakyat tidak maksimal mendapatkan haknya sebagai warga negara. Padahal rakyat sudah melaksanakan berbagai kewajiban yang diberikan, termasuk membayar pajak misalnya.
Berbeda sekali dengan aturan di dalam Islam. Islam sangat jelas mengatur berbagai bidang yang menyangkut pengurusan umatnya.
Bidang pendidikan misalnya. Generasi Islam benar-benar dididik dengan tsaqafah Islam dalam rangka mencetak pribadi-pribadi muslim yang berkepribadian Islam. Mereka fokus belajar dan didukung penuh oleh negara dalam hal pembiayaan dan pendidikannya.
Sehingga lahirlah generasi muslim yang taat sekaligus siap untuk terjun ke masyarakat dalam rangka menerapkan ilmu yang sudah mereka dapatkan.
Bidang ekonomi demikian juga. Islam jelas mengatur apa saja yang menjadi sumber-sumber pendapatan negara, siapa yang berkewajiban mengelolanya dan untuk apa hasilnya diperuntukkan.
Sungguh, kita sangat merindukan sistem yang baik itu, yang akan mengurusi urusan umat dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diamanahkan oleh Allah SWT. Semoga segera terwujud dengan izin Allah SWT. Aamiin
Wallahu a'lam bishawab.
Salma
Aktivis Muslimah
0 Komentar