Topswara.com -- Pemerintah berencana menghemat anggaran sebesar Rp750 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan program ini bertujuan agar tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang kelaparan. Sekilas, ini terdengar seperti kabar baik. Tetapi, benarkah MBG adalah solusi terbaik?
Faktanya, program bantuan sosial seperti ini sering kali penuh kendala. Distribusi makanan sering terlambat, kualitasnya buruk, dan tak jarang ada tangan-tangan tak bertanggung jawab yang menyelewengkan dana. Ingat kasus korupsi bansos (bantuan sosial) tahun 2020? Uang yang seharusnya untuk rakyat malah masuk ke kantong pejabat. Jika tidak dikelola dengan baik, Rp750 triliun ini bisa bernasib sama.
Masalah stunting pun masih menjadi ancaman. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dari Kementerian Kesehatan RI, angka stunting di Indonesia masih di 20,4 persen. Meski turun sedikit, angka ini masih jauh dari target nasional sebesar 14 persen.
Stunting bukan hanya soal kurang makan. Penyebabnya lebih kompleks sanitasi yang buruk, layanan kesehatan yang minim, dan pola asuh yang kurang tepat. Jika akar masalah ini tidak diselesaikan, memberi makan gratis hanya seperti menambal perahu bocor tanpa benar-benar memperbaikinya.
Selain itu, membagikan makanan gratis bukanlah cara untuk mengangkat rakyat dari kemiskinan. Justru, ini bisa menciptakan ketergantungan pada bantuan negara. Seharusnya, rakyat diberi akses pada ekonomi yang adil, bukan sekadar diberi makan untuk bertahan sehari.
Di sinilah Islam menawarkan solusi yang lebih baik. Dalam sistem Islam yakni khilafah, kesejahteraan rakyat dijamin dengan sistem ekonomi yang adil. Kekayaan negara tidak diberikan kepada segelintir orang kaya, tetapi dikelola untuk kepentingan seluruh rakyat.
Pajak yang memberatkan rakyat dihapus, sementara sumber daya alam dikelola negara dan hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat.
Islam juga memiliki sistem zakat dan baitul mal, yang berfungsi memastikan tidak ada orang miskin yang terabaikan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, rakyat hidup sejahtera karena sistem ini dijalankan dengan baik. Umar tidak hanya duduk di istana dan memberi perintah, tetapi turun langsung ke lapangan memastikan rakyatnya cukup makan dan hidup layak.
Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah pernah berkata, “Keadilan adalah dasar pemerintahan, dan hilangnya keadilan akan menyebabkan kehancuran negara.” Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah juga menegaskan bahwa tugas utama pemimpin adalah menjamin kesejahteraan rakyatnya.
Sementara itu, Ibnu Taimiyyah dalam As-Siyasah Asy-Syar’iyyah menegaskan bahwa negara harus memastikan kekayaan tidak hanya berputar di tangan segelintir orang, melainkan tersebar merata ke seluruh rakyat.
Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam Nizhamul Iqtishadi fil Islam menjelaskan bahwa kemiskinan bukan karena kurangnya sumber daya, tetapi karena distribusi kekayaan yang tidak adil akibat sistem kapitalisme.
Jika sistem ekonomi Islam diterapkan secara kaffah, rakyat tidak perlu menunggu bantuan untuk bisa makan, karena negara akan menjamin kebutuhan dasar mereka tanpa eksploitasi dan korupsi.
Jika kita terus berharap pada program seperti MBG tanpa memperbaiki sistem yang ada, maka kita hanya mengulang kesalahan yang sama. Sudah saatnya kita berpikir lebih jauh. Bukan hanya tentang makanan gratis untuk hari ini, tetapi tentang bagaimana rakyat bisa hidup sejahtera selamanya.
Wallahu 'alam.
Oleh: Tri Widarti, S.Pd.I.
Analis Muslimah Kab. Semarang
0 Komentar