Topswara.com -- Masyarakat kembali dihebohkan dengan kabar terbaru terkait kelangkaan LPG. Di berbagai tempat LPG sudah mulai langka hingga memicu banyak keluhan dari masyarakat. Bahkan, ada kabar berita yang viral di media sosial tentang seorang ibu yang hingga meninggal dunia akibat lelah menunggu antrian LPG.
Kelangkaan ini berawal dari adanya perubahan kebijakan sistem distribusi LPG yang dimana pembeli eceran diwajibkan beralih menjadi pangkalan resmi agar bisa mendapatkan stok gas LPG hijau atau yang biasa disebut gas melon.
Sebagaimana yang telah dialami oleh masyarakat Samarinda, pada Senin kemarin, (10/02/2025). Kelangkaan gas LPG tersebut, mengakibatkan puluhan warga mengantre di pangkalan hingga berjam-jam demi memperoleh gas LPG bersubsidi.
Sementara, penyebab warga rela mengantre dalam waktu yang lama dikarenakan harga jual gas di pengeceran jauh lebih mahal. Sebagaimana yang telah dirasakan oleh Titin (45), seorang warga yang bekerja sebagai pedagang gorengan.
Ia mengeluhkan betapa sulitnya mencari gas di pengecer hingga rela berkeliling, namun tetap tidak dapat, sehingga ia pun terpaksa harus ikut mengantre kurang lebih selama 4 jam. Karena, menurutnya yang terpenting adalah ia bisa mendapatkan gas. (Regional.kompas.com 10/02/2025)
Beberapa hari sebelumnya, kelangkaan tersebut juga dialami di sejumlah wilayah di Jakarta, termasuk di Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Merry (56) yang merupakan salah seorang pemilik pangkalan gas LPG 3 Kg, mengatakan bahwa kelangkaan gas tersebut disebabkan oleh keterbatasan stok LPG yang diberikan agen.
Bahkan menjadi makin parah, ketika memasuki masa libur panjang Isra Mikraj dan Imlek, dimana hal itu justru menghambat proses distribusi gas ke beberapa pangkalan.
Ia juga menjelaskan, bahwa seharusnya dalam setiap pekan LPG yang disuplai ke pangkalan miliknya mencapai 1500 tabung gas, namun dalam sepekan terakhir tersebut yang berhasil disuplai hanya sekitar 600-700 tabung gas saja. Hal itu tentu tidak cukup bagi kebutuhan para pelanggan. (Beritasatu.com 31/01/2025)
Walaupun Wakil Menteri ESDM tersebut memperbarui kebijakan untuk meraih tujuan. Namun kebijakan ini tetap menuai banyak tanggapan dari masyarakat dan tak jarang dari mereka yang mengeluhkan kebijakan baru tersebut.
Fakta dengan apa yang dirasakan sendiri ole masyarakat, bahwa kebijakan tersebut justru menyulitkan mereka, bahkan bisa berakibat matinya bisnis pemilik pangkalan.
Perubahan kebijakan yang begitu mudah terjadi yang kerap kali merugikan rakyat tersebut merupakan suatu kepastian di dalam sistem aturan kapitalisme. Sehingga, hal ini sudah menjadi tabiat dari sistem yang tujuan utamanya adalah materi.
Olah karenanya dengan mudahnya membantu para pemilik modal untuk menguasai pasar dan mematikan bisnis kecil milik rakyat. Rakyat hanya dijadikan ajang bisnis. Bahkan lebih mirisnya, rakyat tidak akan dipedulikan jika mereka dianggap tidak membawa keuntungan.
Selain itu, sistem Kapitalisme juga telah memberikan kebebasan bagi para swasta atau para korporasi untuk mengelola SDA termasuk, minyak dan gas (Migas). Padahal SDA merupakan hak milik rakyat bukan milik negara, atau individu tertentu. Sehingga, pengurusan SDA tidak boleh diserahkan kepada pihak-pihak tertentu, terlebih lagi mereka telah mengklaim sebagian SDA sebagai hak milik mereka.
Melihat berbagai persoalan ini, telah membuktikan bahwa negara yang meneraokan sistem Kapitalisme tidak memiliki ketegasan terhadap kepemilikan. Bahkan, sistem kapitalisme kerap kali mencampuradukkan kepemilikan umum dengan individu.
Padahal, hal ini merupakan suatu kezaliman yang nyata. Karena apa yang seharusnya menjadi hak umat, diambil alih menjadi hak individu. Sistem ini terbukti telah menyulitkan kehidupan rakyat. Bagaimana tidak? Seorang ayah yang dari pagi hingga malam berusaha mencari nafkah melalui bisnis kecilnya, justru dihentikan sepihak oleh para oligarki.
Rakyat yang seharusnya bisa memenuhi kebutuhannya dengan mengambil hak miliknya sebagai rakyat, terpaksa tertahan akibat hak milik mereka sudah diambil alih oleh para korporat. Hal ini menjadi bukti bahwa negara dalam sistem Kapitalisme, tidak menjalankan perannya sebagai negara yang bertanggungjawab terhadap rakyatnya.
Berbeda dengan sistem Islam. Islam yang merupakan agama sekaligus ideologi, memiliki aturan yang lengkap dan paripurna dalam mengatur urusan kehidupan.
Tidak hanya mengatur dalam urusan kepemilikan saja, namun Islam juga telah mengatur setiap urusan manusia mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Mengatur urusan individu, keluarga, masyarakat, hingga urusan negara. Termasuk juga didalamnya urusan pengelolaan minyak dan gas.
Islam telah menetapkan bahwa minyak dan gas merupakan kepemilikan umum, yang dimana negara tidak berhak menyerahkan urusan pengelolaannya kepada perorangan ataupun perusahaan.
Pengelolaan tersebut akan diserahkan kepada negara karena hal itu merupakan bentuk tanggungjawab negara sebagai ra'in (pengurus) bagi rakyatnya. Dengan begitu, negara tidak boleh meninggalkan tugasnya sebagai pengurus rakyat.
Selain itu, negara di dalam sistem Islam akan memudahkan rakyatnya dalam mengakses setiap kebutuhannya tanpa adanya halangan yang membuat mereka sulit. Termasuk dalam mengakses layanan publik yang tidak memihak kepada siapapun dan harus adil serta bersungguh-sungguh dalam melakukan pelayanannya.
Juga fasilitas umum yang dirancang oleh negara sebagai fasilitas terbaik dan memadai bagi rakyat. Dan sumber daya alam yang merupakan hajat publik, salah satunya adalah Migas, maka hal itu akan dikelola oleh negara dengan pengelolaan sebaik-baiknya.
Sistem Islam yang bersumber dari 2 nash terpercaya, yakni Al-Qur'an dan As-sunnah, mampu mengatur negara untuk menjalankan perannya dalam mengatur urusan kehidupan. Selain itu, sistem Islam juga akan melahirkan sosok pemimpin yang tegas, amanah dan bertanggungjawab.
Kepemimpinanya pun dijalankan atas dasar akidah Islam, dengan menjadikan ridha Allah SWT sebagai tujuan utamanya. Karena, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang paling bertakwa.
Wallahu A'lam bi Shawwab.
Oleh: Zahra K.R.
Aliansi Penulis Rindu Islam
0 Komentar