Topswara.com -- Bencana alam seperti banjir bandang yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia kembali menyoroti betapa pentingnya mitigasi bencana yang lebih terencana dan sistematis.
Tingginya curah hujan yang melanda Sumatera, Jawa, dan NTB pada Januari 2025, mengakibatkan banjir besar yang merendam banyak wilayah, memaksa ribuan warga mengungsi dan menyebabkan kerusakan ekonomi yang signifikan (CNN Indonesia, 11/1/25).
Banjir bandang yang terjadi di Morowali Utara pada awal Januari 2025 menyebabkan satu warga tewas terseret arus, sementara puluhan rumah dan fasilitas lainnya rusak parah (CNN Indonesia, 4/1/25).
Ini menjadi tanda bahwa meskipun Indonesia memiliki sistem peringatan dini, banyak daerah yang masih sangat rentan terhadap bencana karena minimnya kesiapan infrastrukturnya.
Ketergantungan pada pembangunan yang tidak berkelanjutan serta pengelolaan lingkungan yang buruk semakin memperburuk dampak bencana. Tidak hanya itu, ketidaktersediaan akses terhadap informasi terkait kondisi cuaca ekstrem juga memperburuk kesiapsiagaan masyarakat.
Oleh karena itu, mitigasi bencana seharusnya tidak hanya fokus pada respon cepat saat bencana terjadi, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko di masa depan.
Mitigasi lemah tanda negara tidak menjadi raa’in atau pemimpin bagi rakyatnya. Dalam sistem kapitalisme, negara hanya berperan regulator dan fasilitator yang melayani kepentingan para pemilik modal, sehingga abai pada rakyat.
Penanggulan bencana, tata kelola kota, regulasi pembangunan. tidak dijadikan sebagai fokus khusus dalam keberjalanan pemerintahan.
Akibatnya, pembangunan ala kapitalisme yang memberi ruang kebebasan bagi oligarki mengubah lahan serapan menjadi lahan bisnis, abai atas keselamatan rakyat dan kerusakan alam, karena hanya mengejar pertumbuhan ekonomi.
Salah satu contohnya adalah pernyataan Presiden tentang pembukaan lahan sawit (deforestasi) merupakan hal yang tidak membahayakan dan dapat dijadikan sebagai landasan pembukaan lahan, meski para ahli sudah menyatakan deforestasi akan mengakibatkan berbagai masalah termasuk terjadinya bencana.
Dalam Islam, negara wajib menghindarkan rakyatnya dari kemudaratan, termasuk bencana. Negara akan melakukan perencanaan matang dalam membangun kota/desa dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh rakyat.
Negara membangun kota berbasis mitigasi bencana. Islam telah mengatur konservasi agar ada larangan berburu binatang dan merusak tanaman demi menjaga ekosistem.
Islam juga mengharuskan adanya pemetaan wilayah sesuai potensi bencana berdasarkan letak geografisnya, sehingga akan membangun tata ruang yang berbasis mitigasi bencana, sehingga aman untuk manusia dan alam.
Semua dilakukan oleh negara karena Islam menjadikan penguasa sebagai raa’in dan junnah, termasuk dalam menghadapi bencana
Oleh: Nabila A.S.
Aktivis Muslimah
0 Komentar