Topswara.com -- Pergantian presiden menjadi harapan baru bagi setiap warga negara termasuk para dosen, namun harapan itu pupus ketika pemerintahan Prabowo meniadakan tunjangan kinerja dosen pada 2025. Faktornya adalah ketiadaan anggaran dan perubahan nomenklatur lembaga. (Tempo, 8 Januari 2025)
Dampak keputusan ini menjadikan para dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kementrian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendikbud Saintek) seluruh Indonesia (ADAKSI) memprotes belum dibayarnya tunjangan kinerja dosen. Protes itu dilakukan simbolik dengan memberikan 60 karangan bunga ke kantor Kemendikbud Saintek. (kompas.com, 7 Januari 2025)
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Togar Mangihut Simatupang, mengungkapkan, tidak cairnya tunjangan kinerja dosen karena adanya perubahan nomenklatur lembaga dari kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menjadi kementrian Pendidikan Kebudayaan kemudian menjadi kemendikbudristek dan sekarang menjadi Kemendiktisaintek, hal ini telah mengakibatkan penyesuaian besar-besaran dalam struktur anggaran. (Klik Pendidikan Id 6 Januari 2025)
Sungguh amat sangat disayangkan bahwa tidak cairnya tunjangan kinerja dosen hanya disebabkan oleh perubahan nomenklatur dan tidak adanya anggaran, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang serius dalam mengurusi pendidikan dalam hal ini kurang memperhatikan tunjangan para dosen.
Padahal mereka telah mencurahkan tenaga dan fikirannya dalam upaya mencerdaskan anak bangsa, mestinya pemerintah memberikan perhatian yang serius kepada mereka.
Inilah wajah sistem kapitalisme yang kurang serius dalam memperhatikan pendidikan dan kurang serius dalam memperhatikan para pendidik.
Apalagi saat ini sistem kapitalisme telah menjadikan semua kebutuhan nilainya sangat tinggi hal ini menyebabkan para pendidik mau gak mau harus memeras tenaga diluar profesinya sebagai pendidik atau dosen untuk mendapatkan tambahan pendapatan guna memenuhi kebutuhannya.
Berbeda dengan negara yang menerapkan sistem Islam, pendidikan dalam Islam termasuk kebutuhan primer yang sangat penting. Negara sebagai pengurus urusan rakyat memberikan perhatian yang serius.
Pendidik dalam Islam mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk membentuk kepribadian anak bangsa, menyiapkan generasi pembangun peradaban. Karena itu Islam memberikan jaminan kes jahteraan kehidupan kepada para pendidik.
Negara memberikan gajih yang sangat besar sebagai bentuk penghargaan atas besarnya tanggung jawab mereka. Dengan demikian para pendidik akan fokus pada tugasnya.
Dalam sistem politik ekonomi Islam negara menempatkan anggaran untuk pendidikan dalam anggaran negara yang tetap yang diambilkan dari pendapatan negara yang tetap. Pendapatan negara bisa diperoleh dari beberapa sumber antara lain, kharaj, jizyah, sumber daya alam, yang semua ini nilainya sangat banyak sehingga negara tidak pernah kekurangan anggaran.
Andaikan terjadi kekurangan dana maka negara akan memungut dharibah dari warga negara muslim yang kaya saja untuk memenuhi kebutuhan negara dalam memberikan gajih para pendidik. Semua anggaran pendapatan dan belanja yang dibuat oleh negara telah ditetapkan oleh syariah Islam.
Allahu a'lam bish shawab.
Dewi Asiya
(Aktivis Muslimah)
0 Komentar