Topswara.com -- Pembatalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan diberlakukan di awal tahun 2025, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) akhirnya dilakukan setelah memicu kekhawatiran di berbagai kalangan masyarakat.
Dilansir dari Kompas.com (31/12/2024) Kenaikan tarif selanjutnya hanya akan diberlakukan untuk barang-barang kategori mewah mulai 1 Januari 2025 yang dibahas dalam rapat tutup buku tahunan di kementerian keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024), Presiden Prabowo Subianto menegaskan, penetapan tarif PPN 12 persen hanya diberlakukan untuk barang dan jasa mewah yang selama ini dikonsumsi masyarakat golongan atas/kaya.
Semula keluhan kenaikan pajak 12 persen ini kian ramai disuarakan seiring kebijakan terus dihadirkan ditengah masyarakat, terutama penolakan menggebu di tengah generasi muda, termasuk gen Z, yang gencar menyuarakan ketidaksetujuan mereka melalui berbagai platform, mulai dari media sosial hingga aksi demonstrasi di jalan mulai berbagai kelompok, mulai dari mahasiswa hingga komunitas pecinta budaya pop seperti wibu dan K-popers, melakukan demonstrasi di depan Istana Negara.
Dilaporkan oleh Kompas.com (19/12/2024), Kebijakan tersebut dianggap memaksakan beban yang berujung pada penderitaan rakyat.
Melalui akun Instagram resmi, bahkan perjuangan para pemuda termasuk BEM SI turut mengajak mahasiswa se-Indonesia untuk menghadiri forum daring pada 22 Desember 2024 guna membahas langkah strategis mengawal isu ini.
Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun sering dianggap tergerus budaya pop, kepedulian gen Z terhadap isu sosial dan politik tetap terjaga. Mereka merasa tergugah ketika menyaksikan ketidakadilan dan penindasan di sekitarnya.
Alhasil, dengan suara yang dihadirkan dapat menjadi pertimbangan oleh para pemangku kebijakan untuk berpikir ulang dalam menetapkan kebijakan
Dampak Kenaikan PPN pada Ekonomi Masyarakat
Kenaikan PPN menjadi 12 persen tentu akan berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. Apalagi, situasi ekonomi masyarakat saat ini, yang belum stabil. Banyak masyarakat yang sebelumnya berada di kelas menengah kini jatuh ke kelas bawah.
Kenaikan PPN hingga 12 persen diperkirakan akan menurunkan daya beli masyarakat, bahkan pada kebutuhan pokok, sulitnya mencari pekerjaan pada gen Z juga pada generasi lainnya yang butuh pekerjaan pula, lebih parah ketika makin marak terjadinya PHK massal.
Mengingat di tahun 2024 saja PPN yang masih 11 persen saja sudah banyak terjadi PHK masal apalagi jika PPN dinaikan menjadi 12 persen. Sehingga akan sangat memungkinkan terjadi pengangguran besar-besaran dan akan merembet pada banyaknya angka kriminalitas yang semakin naik sebagai upaya untuk mempertahankan hidup. Dari sini bisa terlihat bagaimana rentetan kebijakan yang bisa menyusahkan rakyat.
Disatu sisi, bergeraknya mahasiswa diseluruh kampus yang menentang kebijakan kenaikan pajak adalah apresiasi, namun harus diarahkan berjaitan dengan fokus pergerakan yang sebenarya.
Apakah hanya untuk menentang PPN 12 persen atau menginginkan perubahan yang menyeluruh yaitu mencampakan akar dari masalah ini yaitu sistem kehidupan yang bathil yaitu demokrasi.
Karena sebenarnya, masalah ini bukan hanya soal kenaikan pajak, melainkan dampak dari diberlakukannya demokrasi dinegara ini. Bagaimana tidak, demokrasi yang memiliki konsep dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat memutuskan suatu kebijakan dengan syarat mendapatkan suara terbanyak tanpa peduli dampak baik atau buruknya masyarakat secara luas.
Bukan rahasia lagi, jika dilihat para wakil rakyat seringkali memberikan aspirasi menurut kepentingan masing-masing partai politik yang mengusung agar sesuai dengan target pesanan bukan mewakili kepentingan dari kesejahteraan masyarakat secara utuh sehingga yang dirasakan adalah kebijakan yang seringkali melahirkan kehidupan sempit bagi masyarakat.
Demokrasi adalah anak turunan dari sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme inilah yang berperan mempengaruhi cara pandang para pemimpin yang berkuasa hari ini dikarenakan sistem yang selalu memandang sesuatu dengan uang.
Alhasil para penguasa yang seharusnya melayani dan memberi fasilitas pada rakyatnya sekarang berubah arah untuk mendapatkan banyak materi tanpa perduli dampak yang akan ditimbulkan bagi masyarakat secara luas.
Lebih jauh, kapitalisme mendorong kesenjangan ekonomi yang begitu jahatnya. Kaum kaya makin kaya tanpa peduli pada kondisi masyarakat menengah ke bawah, sementara itu karena asas dari sistem sekulerisme kapitalisme adalah memisahkan aturan agama dari kehidupan sehari-hari.
Maka hal ini dapat mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam besar-besaran oleh para kapitalis, ketimpangan sosial, dan kebijakan ekonomi yang seringnya tidak berpihak pada rakyat kecil.
Islam sebagai Solusi
Islam menawarkan sistem kehidupan yang komprehensif, tidak hanya memastikan masyarakat terjaga akidahnya, namun berorientasi juga pada kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, sebenarnya tidak ada istilah pajak. Yang ada adalah dharibah. Konsep dharibah berbeda dengan pajak.
Dharibah hanya diambil jika kas negara betul-betul kosong dan dharibah ditarik hanya pada kalangan yang kaya saja, itupun setelah kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi. Dharibah bersifat sementara berbeda dengan pajak yang bersifat permanen bahkan makin lama makin tinggi.
Di samping itu di dalam Islam ada kewajiban zakat. Berbagai jenis Zakat pun disesuaikan dengan kondisi, tidak diterapkan pada semua masyarakat. Pendekatan ini berlandaskan prinsip keadilan yang menjamin kesejahteraan tanpa membebani rakyat kecil.
Langkah Strategis bagi Gen Z
Sebagai generasi yang cerdas dan kritis, Gen Z perlu membekali dirinya dengan mempelajari Islam lebih dalam termasuk memahami sistem politik Islam, agar mereka memahami bagaimana cara menciptakan perubahan yang hakiki.
Perubahan yang menghantarkan umat Islam menuju ke perubahan hakiki yakni tegaknya peradaban Islam sebagaimana dulu Islam tegak dengan cahayanya yang menerangi hampir 2/3 bumi.
Sistem Islam lah yang nanti akan menghantarkan terwujudnya masyarakat yang sejahtera dalam berbagai aspek kehidupan.
Kesadaran bahwa gen Z adalah agen perubahan inilah yang harus terus dibangun agar perjuangan Gen Z tidak hanya terhenti pada penolakan kebijakan tertentu saja misalnya kebijakan kenaikan pajak 12 persen ini.
Tetapi juga mengarah pada upaya mengganti sistem rusak yang menjadi akar masalah semua permasalahan umat hari ini dengan sistem sempurna yang Allah turunkan yakni Islam dalam institusi khilafah. Hanya ini satu-satunya cara agar kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dapat terwujud.
Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Wilda Nusva Lilasari, S.M.
Aktivis Muslimah
0 Komentar