Topswara.com -- Bagaikan agenda tahunan, banjir selalu datang di saat musim penghujan. Memasuki pekan kedua Januari 2025, hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi cuaca menyebabkan berbagai bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir dan tanah longsor. (CNN Indonesia 25 Januari 2025)
Melihat berbagai bencana banjir di banyak wilayah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Langkah-langkah antisipasi seperti membersihkan saluran air, memeriksa kondisi daerah aliran sungai dan menyusun rencana evakuasi mandiri.
Sangat diperlukan
rakyat untuk memiliki kewaspadaan untuk meminimalisasi dampak besar dari bencana hidrometeorologi di Indonesia. (CNN Indonesia 11 Januari 2025)
Dari himbauan BNPB kepada rakyat menunjukkan pemerintah seakan menyerahkan penanggulangan banjir kepada rakyat secara mandiri, yang menjadi pertanyaan, dimana peran negara sebagai pelindung dan pengayom rakyat?
Jika kita menelusuri penyebab bencana banjir, adalah faktor alam yaitu curah hujan yang tinggi, dan ulah manusia. Kurangnya lahan serapan air tersebab karena pembangunan ala kapitalisme yang memberi ruang kebebasan kepada oligarki untuk mengubah lahan serapan menjadi lahan bisnis. Pemerintah abai terhadap keselamatan rakyat dan keruskan alam, karena hanya mengejar pertumbuhan ekonomi.
Pernyataan presiden tentang pembukaan lahan sawit (deforestasi) "tidak membahayakan", dapat dijadikan landasan pembukaan lahan, meski para ahli sudah menyatakan deforestasi akan mengakibatkan berbagai masalah termasuk terjadinya bencana banjir.
Inilah watak negara kapitalisme yang memposisikan negara hanya sebagai regulator dan fasilitator atas kepentingan para pemilik modal akibatnya pembangunan yang dilakukan hanya memperhatikan kepentingan para pemilik modal tanpa mempedulikan dampaknya bagi alam dan manusia.
Artinya negara abai terhadap urusan rakyat karena kehilangan fungsinya sebagai pengurus urusan rakyat. Hal ini mengakibatkan lemahnya mitigasi terhadap bencana padahal mestinya bisa dilakukan oleh negara apalagi banjir terjadi berulang setiap tahunnya.
Berbeda dengan negara yang menerapkan Islam, dalam Islam negara berfungsi sebagai raa'in yaitu pengurus urusan rakyat, pelindung bagi rakyat dari berbagai bencana dan akan dipertanggung jawabkan di akhirat. Atas dasar hal ini negara akan bersungguh- sungguh memperhatikan rakyat jangan sampai rakyat terkena bencana.
Negara dalam Islam memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam mencegah bencana seperti bendungan, kanal, pemecah ombak, tanggul, reboisasi, pemeliharaan daerah aliran sungai dari pendangkalan, relokasi, tata kota yang berbasis amdal serta pemeliharaan kebersihan lingkungan.
Negara akan mengatur tata ruang kota dan desa dalam pembangunannya berdasarkan kemaslahatan rakyat. Negara akan membangun kota berbasis mitigasi bencana.
Islam mengatur konservasi adanya larangan berburu binatang dan merusak tanaman demi menjaga ekosistem. Dengan demikian terjadinya bencana akan bisa diminimalisir sehingga tidak menjadi agenda rutin tahunan.
Negara seperti inilah yang dirindukan oleh rakyat yaitu negara yang menerapkan Islam dalam mengatur semua urusannya, negara seperti ini dinamakan negara khilafah.
Wallahu a'lam bish shawab.
Dewi Asiya
(Aktivis Muslimah)
0 Komentar