Topswara.com -- Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis standar hidup layak per kapita sebesar Rp 1,02 juta per bulan. Tercatat pengeluaran riil per kapita Indonesia terus mengalami peningkatan sejak 2020. Pada tahun ini, rata-rata pengeluaran per kapita tercatat sebesar Rp 12,34 juta per tahun.
Angka ini merupakan gambaran rata-rata nasional, sehingga nilai yang bervariasi di setiap provinsi dan kabupaten kota. Sekalipun dinilai meningkat dari tahun sebelumnya, namun tetap saja hal ini tidak mencerminkan kondisi yang nyata di negeri ini (Tempo.co, 22-11-2024).
Pengeluaran riil per kapita yang dimaksudkan merupakan biaya untuk konsumsi setiap penduduk Indonesia yang telah disesuaikan dengan kemampuan daya beli. Standar hidup layak ini menjadi satu dari tiga dimensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dimana dua dimensi lainnya adalah umur panjang dan hidup sehat serta dimensi pengetahuan.
Berdasarkan kenyataan yang terlihat, tidak heran jika banyak kalangan yang menunjukkan ke tidak sepakat tan atas penilaian BPS tersebut. Sebagaimana diketahui kondisi kehidupan masyarakat di negeri ini kebanyakan masih begitu jauh dari kata layak. Terbukti dari banyaknya individu maupun keluarga yang berpenghasilan sangat rendah.
Belum lagi dengan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan serta tempat tinggal yang memadai. Di saat yang sama dengan melonjaknya harga-harga komoditi menjadi penghalang untuk seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya.
Maka dengan penetapan terbaru terkait standar hidup layak dari pemerintah seolah menegaskan betapa rakyat saat ini berada dalam kondisi hidup yang begitu sulit.
Bagaimana mungkin dengan kondisi saat ini pemerintah menilai bahwa dengan standar pengeluaran sejumlah Rp 12,34 juta untuk tiap individu cukup dalam jangka waktu setahun. Meskipun begitu di tahun ini pemerintah mengaku telah mampu mengecilkan angka kemiskinan di negeri ini.
Hal ini disebabkan karena tingkat kesejahteraan masih saja ditetapkan secara kolektif dengan mengacu pada pendapatan per kapita, padahal sudah jelas bahwa penilaian tersebut bersifat semu dan tidak benar-benar nyata membuktikan kondisi kesejahteraan masyarakat.
Sistem sekularisme kapitalisme yang menjadi pijakan negara ini pada dasarnya hanya meniscayakan kehidupan yang buruk dalam setiap aspeknya. Dalam sistem ini, negara hanya bertindak sebagai regulator yang akan menjalankan setiap kebijakan yang ditujukan kepada rakyat.
Sementara berbagai kebijakan yang dikeluarkan tidaklah berpihak kepada kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.
Justru melalui sistem ekonomi kapitalisme, kebijakan yang dibuat selalu berpihak pada kalangan para pemilik modal sehingga kekayaan hanya berputar pada segelintir orang saja. Hal itu menjadikan kesenjangan sosial serta kemiskinan di masyarakat semakin tidak dapat terelakkan.
Selain itu penyebab yang paling mendasar yakni karena pemimpin tidak mengurus rakyatnya dengan pengurusan yang seharusnya. Seharusnya pemimpin negara bertanggung jawab serta menjamin kebutuhan mendasar dari rakyat namun justru mengabaikan nasib rakyatnya.
Semua itu menjadikan masyarakat harus berpikir keras dan berusaha sendiri untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sulitnya mendapatkan lapangan kerja juga semakin menyiksa. Tidak adanya pekerjaan yang layak menjadikan perekonomian banyak keluarga makin redup.
Bahkan tidak sedikit yang harus memilih untuk menjadi tenaga kerja asing agar bisa menghidupi keluarganya.
Dari sini tampak pula bahwa pertumbuhan ekonomi yang ternyata dibanggakan oleh pemerintah tersebut tidak berpengaruh dalam upaya mengurangi pengangguran serta ketimpangan pendapatan yang ada di masyarakat.
Seharusnya pemerintah bisa menilai dengan jujur atas apa yang terjadi. Bahwa masih banyak yang kesulitan untuk mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi.
Termasuk kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan dikarenakan biaya yang mahal. Hal itu semakin diperparah dengan adanya berbagai kebijakan ala kapitalis dari pemerintah sendiri seperti pajak dan iuran yang dibebankan kepada rakyatnya.
Dari sini saja sudah cukup menggambarkan betapa jauhnya mayoritas masyarakat dari kelayakan hidup yang sesungguhnya. Sementara pemerintah dengan teganya menentukan standar hidup layak rakyat dengan jumlah yang sangat sedikit.
Ini sekaligus menunjukkan betapa dalam sistem kapitalisme mengabaikan rakyatnya serta meniadakan peran negara dalam penjaminan hak hidup mereka.
Berbeda di dalam sistem Islam, rakyat harus benar-benar diperhatikan. Pemimpin negara berfungsi sebagai pelayan bagi rakyatnya. Pemimpin akan menjamin pemenuhan berbagai kebutuhan mendasar bagi setiap individu dan tidak sekedar menyandarkan tingkat kesejahteraan itu pada angka pertumbuhan ekonomi yang menggunakan standar global saat ini.
Negara akan senantiasa memudahkan akses rakyat dalam mendapatkan kebutuhan hidupnya baik itu sandang, pangan dan papan. Harga sembako yang ditetapkan akan lebih terjangkau dan terdistribusi dengan merata. Begitu pun dalam masalah pendidikan dan kesehatan, semuanya harus dipastikan didapatkan dengan gratis oleh rakyat.
Karena itu, untuk pengelolaan anggaran negara, dalam Islam harus menggunakan mekanisme ekonomi Islam dan mengelola anggaran dengan baik serta memastikannya cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan pengurusan publik.
Begitu pun untuk lapangan pekerjaan, sistem Islam telah mengatur aspek kepemilikan secara jelas, maka dengan adanya kepemilikan yang bersifat umum, negara akan dapat membuka lapangan pekerjaan yang banyak.
Sehingga rakyat akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan untuk mendukung perekonomian keluarganya. Dengan itu berbagai pengaturan tersebut tentu upaya negara dalam menyejahterakan rakyatnya bukanlah ilusi semata.
Sangat berbanding terbalik dengan apa yang kita lihat saat ini yang mana rakyat tidak diberikan perhatian yang seharusnya mereka dapatkan. Telah terbukti bahwa penyebab tidak sejahteranya masyarakat di negeri ini tidak lain adalah karena masih menerapkan sistem yang rusak ini. Sistem yang menjauhkan masyarakat dari standar hidup yang layak.
Olehnya itu satu-satunya solusi atas permasalahan ini yakni dengan segera mengganti sistem kapitalisme dengan sistem Islam
Wallaahu’alam bissawab.
Oleh Asriyanti. S., Si.
Pegiat Literasi
0 Komentar