Topswara.com -- Musim penghujan merupakan waktu yang ditunggu oleh kebanyakan orang. Di musim penghujan para petani bisa bercocok tanam, daerah yang tadinya kekeringan bisa mengakses air kembali, tanaman yang tadinya layu bisa subur kembali.
Namun sayang masih ada hal kurang mengenakan yang dirasakan masyarakat saat musim hujan datang. Dimana banyak akses jalan terlebih di daerah-daerah pelosok yang rusak, berlumpur, berlubang, becek, sehingga sulit bahkan tidak bisa dilalui oleh masyarakat.
Melansir dari (Tribunnews.com, 22/11/2024). Karena jalan berlumpur 2 bidan di Kampar, Riau mendapat tumpangan naik alat berat ke posyandu untuk memeriksa ibu hamil. Selain itu juga beredar video di media sosial yang menunjukkan hal serupa, kali ini kejadiannya terjadi di kampung Bergang, Kecamatan Ketol, Aceh.
Tampak warga mengalami kesulitan untuk melewati jalan yang lincin dan berlumpur. Hal ini karena akses jalan utama desa tersebut masih berupa tanah sehingga jika musim penghujan, jalan tersebut menjadi licin, becek dan berlumpur.
Kemudian, baru-baru ini beredar juga di media sosial video beberapa siswa SMP 3 Negeri Lembang yang kesulitan untuk berangkat ke sekolah karena mereka harus melewati jalan yang rusak dan berlumpur. Tak sedikit dari mereka yang terjatuh dan seragam mereka kotor.
Berbagai Fenomena di atas sesungguhnya menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi di negeri ini belum merata di berbagai pelosok daerah. Padahal keberadaan jalan yang memadai merupakan elemen penting sebagai penghubung antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pembangunan.
Lebih dari itu, jalan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Bila akses jalan rusak, maka akan menghambat berbagai aktivitas perekonomian masyarakat. Seperti, perdagangan, belanja, bekerja. Bahkan pelayanan jasa juga akan ikut terganggu.
Pendistribusian barang antar wilayah akan memakan waktu lebih lama, bahkan kerusakan barang karena terlalu lama di jalan juga tidak bisa elakkan. Hal ini tentunya akan menambah tinggi biaya transportasi.
Maka disini konsumenlah yang harus menanggung akibatnya, yaitu harga-harga barang akan menjadi lebih mahal. Pun pelayanan publik juga akan ikut terhambat. Seperti, sekolah, ibadah, berobat.
Bayangkan saja bila ada orang yang sakit dan butuh penanganan secepatnya, tentunya karena jalan rusak bisa-bisa berakibat fatal.
Pemerintah berdalih banyaknya jalan yang rusak terjadi karena banyak faktor seperti. Pertama, karakteristik geografis yaitu kondisi tanah yang tidak stabil dan bencana alam. Kedua, dilewatinya oleh truk yang kelebihan muatan. Dan ketiga, keterbatasan anggaran biaya sering di sebut-sebut sebagai kendala utama.
Sejatinya kendala-kendala teknis tersebut bukan menjadi alasan, karena bila memang pemerintah bersungguh-sungguh dalam melayani rakyat. Maka akan semaksimal mungkin berupaya dalam menyediakan pelayanan yang memadai untuk rakyatnya.
Namun kenyataannya, kepemimpinan hari ini tegak di atas sistem sekuler kapitalistik. Dimana negara hanya menempatkan dirinya sebagai regulator dan fasilitator kepentingan bagi pemilik modal.
Negara tidak segan membuat regulasi yang menguntungkan pengusaha, namun bila terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat akan mempertimbangkan untung rugi.
Coba kita cermati, jika ada daerah yang berpotensi untuk para investor atau pemilik modal berinvestasi di sana. Maka pemerintah akan membangun jalan yang mulus dan memadai. Di sini kita bisa lihat insfratruktur transportasi akan di bangun jika ada keuntungan ekonomi dalam skema investasi.
Berbeda halnya jika semata hanya rakyat yang meminta pembangunan. Maka dengan berbagai dalih termasuk tidak adanya anggaran cukup menjadi alasan. Padahal anggaran sebenarnya ada, hanya saja lebih di prioritaskan untuk para pemilik modal.
Sesungguhnya rakyat sudah melakukan banyak upaya agar infrastruktur transportasi dilakukan perbaikan. Baik melalui protes di sosial media atau protes secara langsung. Namun hasilnya pemerintah tidak kunjung menanggapi.
Hal ini cukup membuktikan pada kita bahwa pemerintah hari ini abai terhadap pemenuhan kebutuhan rakyatnya, miris bukan. Rakyat yang harusnya menjadi prioritas utama, justru harus menelan nestapa tiada tara.
Sangat bertolak belakang dengan negara yang menerapkan Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Di dalam Islam, infrastruktur jalan merupakan hak rakyat yang harus di penuhi negara dengan kuantitas dan kualitas yang memadai untuk mempermudah kehidupan rakyat. Karena kesejahteraan adalah hal yang harus diwujudkan oleh negara.
Maka, negara akan menyediakan sarana dan prasarananya, termasuk insfratruktur jalan untuk memudahkan distribusi dan pemenuhan kebutuhan mereka.
Penerapan Islam secara kaffah dalam segala aspek kehidupan, memungkinkan negara memenuhi hak tersebut tanpa memperhitungkan keuntungan dan tanpa bergantung pada swasta.
Karena, negara dalam Islam memiliki banyak sumber pemasukan anggaran yang memungkinkan negara membangun sarana transportasi secara mandiri. Negara mempunyai APBN yang di namai Baitul mal.
Sumber pendapatan Baitul mal diantaranya dari pos pemilikan umum, seperti hasil tambang, hasil laut, hasil hutan. Kemudian dari pos pemilikan negara, yaitu tanah kraraj, jizyah, fai. Maka semua itu, lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan rakyat, baik untuk memenuhi pendidikan, kesehatan, keamanan, bahkan insfratruktur jalan.
Maka urgent bagi kita untuk merindukan dan kembali pada hukum-hukum Islam. Karena hanya dengan penerapan hukum Islamlah kemuliaan dan kesejahteraan akan benar-benar terwujud dan dirasakan oleh seluruh manusia.
Wallahu 'alam bish-shawwab.
Oleh: Mariyani Dwi
Komunitas Setajam Pena
0 Komentar