Terbaru

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Pemilihan Pemimpin Penuh dengan Cara Kotor

Topswara.com -- Sebentar lagi rakyat akan melaksanakan pemilihan kepala daerah atau pilkada, tentu saja sebagian orang menyambut dengan antusias dengan harapan bisa membawa perubahan bagi daerahnya serta memberikan kesejahteraan bagi rakyat.

Berbagai cara dilakukan oleh paslon agar mendapatkan suara terbanyak mulai dari politik uang, kemudian adanya mobilisasi sejumlah tokoh untuk memilih salah satu paslon, sampai janji masuk surga pun diberikan kepada pemilih dan pendukungnya. Enggak habis pikir. 

Dilansir kompas.id (25/10/2024) video Bawaslu Kota Semarang menggerebek pertemuan Kepala Desa (Kades) se-Jawa Tengah di sebuah hotel di Kota Semarang viral di media sosial Tiktok. Pertemuan kepala desa tersebut diduga untuk mendukung salah satu pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada 2024. 

Masih dilaman yang sama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mesuji, Lampung, melakukan penelusuran terkait pernyataan Calon Bupati Mesuji nomor urut 2, Elfianah, yang menjanjikan pemilihnya akan masuk surga. Pengamat menilai, penyataan tersebut sebagai strategi manipulasi emosional religius masyarakat.

Bagaimana mau memimpin jika cara menjadi pemimpin dilakukan dengan cara yang kotor? Bagaimana akan mendapatkan keberkahan jika dilakukan dengan jalan yang bathil. Masih kah rakyat tertipu dengan janji manis para paslon?

Sejatinya mereka berkuasa bukan untuk kepentingan rakyat atau mensejahterakan rakyat melalui kebijakan yang akan dibuat, namun mereka berkuasa untuk kepentingan segolongan, tentu saja pemilik modal. 

Kita tau dalam sistem demokrasi yang berbiaya besar, modal untuk menjadi pemimpin daerah membutuhkan banyak uang, sehingga ketika akan mengajukan diri maju maka dia butuh uang, uang ini didapatkan dari utang, utang kepada pengusaha (oligarki ekonomi).

Ketika terpilih nanti maka untuk mengembalikan modal ia akan membuat kebijakan yang bisa memuluskan usaha para oligarki ekonomi, jalan yang tercepat mengembalikan modal adalah korupsi, maka tidak heran korupsi disistem demokrasi menjamur, adanya berbagai aturan yang menindak tegas pelaku korupsi nyatanya tidak mempan.

Inilah watak asli sistem demokrasi menghalalkan segala cara untuk berkuasa, tentu saja mereka berkuasa bukan untuk kepentingan rakyat sipil namun untuk oligarki yang telah membantunya sampai berkuasa. 

Maka tidak heran jika nanti aturan kebijakan bisa diotak atik untuk kepentingan mereka, jangan lupa kasus fufufafa adalah anak haram konstitusi, berbagai cara dilakukan untuk meloloskan ia menjadi wapres, menabrak berbagai aturan hukum demi ambisi berkuasa, apa tidak malu cara kotor dilakukan? Tentu saja tidak. 

Seharusnya cara kotor dalam pemilihan pemimpin ini menyadarkan umat, bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dari sistem demokrasi ini. Sistem ini melahirkan pemimpin yang menjilat, menyuap, korup, serta tidak amanah. Tidak memiliki kapabilitas dalam memimpin rakyat. 

Berbeda sekali dengan sistem pemilihan pemimpin dalam Islam. Islam memiliki sejumlah aturan baku seseorang layak dijadikan pemimpin.

Mereka dipilih karena bisa menjalankan amanah mengurus urusan rakyat. "Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin." (HR Muslim).

Ia akan berhati-hati dalam membuat kebijakan apakah memberikan kemaslahatan ataupun kemudharatan, jangan sampai rakyat merasa terzalimi atas kebijakan yang dibuat.

Kekuasaan yang ia peroleh akan dijalankan sesuai hukum syarak bukan karena kepentingan segolongan.

"Dan kekuasaan itu adalah amanah, dan kekuasaan tersebut pada hari kiamat menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mendapatkan kekuasaan tersebut dengan haknya dan melaksanakan kewajibannya pada kekuasaannya itu" (HR. Muslim no. 1825). 

Pemimpin tersebut hanya akan didapatkan ketika Islam kaffah diterapkan dalam kehidupan. Sudah saatnya umat bangkit dan bergabung untuk menegakkan sistem shahih khilafah Islamiah.


Oleh: Alfia Purwanti 
Analis Mutiara Umat Institute 
Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar