Topswara.com -- Dikutip dari bbc.com (26/02/2024). Program Makan Begizi Gratis yang menjadi program Presiden Prabowo akan menjangkau hingga 80 juta penerima dan memakan anggaran sebesar Rp400 triliun bila diimplementsikan secara penuh.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mencapai kesepakatan dengan tim transisi pemerintahan Prabowo untuk mengalokasikan dana sekitar Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis di rancangan APBN 2025.
Dari sumber lain CCN Indonesia (17/09/2024) Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan pihak swasta boleh terlibat dalam program makan bergizi gratis lewat program tanggung jawab sosial Perusahaan.
Setali tiga uang, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan keterlibatan swasta melalui program CSR untuk membantu MBG cukup aneh. Keberadaan swasta malah akan membuat kualitas program MBG tak merata.
MBG terlihat seolah menjadi program yang mementingkan rakyat demi adanya klaim perbaikan gizi anak sekolah dan pembentukan generasi yang sehat. Padahal yang mendapatkan keuntungan dari program ini adalah perusahaan besar yang menjadi pemasok bahan baku.
Upah tenaga kerja yang terserap perusahaan tentu saja mengikuti keumuman ketentuan upah Kapitalisme yang belum mampu menjamin kesejahteraan pekerja. Selain itu, proyek MBG ini berpotensi membuka celah korupsi oleh pejabat pelaksana.
Mindset kapitelismensekuler yang dimiliki pejabat hari ini dengan sistem Demokrasi yang telah menguras harta mereka hingga terpilih menjadi pejabat tentu menjadikan praktik korupsi tidak terhindarkan.
Program MBG ini seolah menjadi tambal sulam sistem kapitalisme dalam menyelesaikan problem generasi khususnya masalah kesehatan/kecukupan gizi. Sebab persoalannya adalah karena tidak ada mekanisme ekonomi yang mampu menyejahterakan masyarakat, khususnya para pencari nafkah.
Undang-undang Ciptaker contohnya, malah menampakkan keberpihakan negara terhadap swasta untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Tidak heran jika program MBG ini disinyalir sebagai program yang hanya menguntungkan para korporat.
Tanda-tanda nya pun makin tampak, dimana semakin dibukanya pintu keterlibatan pihak swasta atas program ini. Program apapun yang muncul dalam negara yang menerapkan sistem kapitalisme hanya berujung pada kesengsaraan hidup rakyat dan kemakmuran para kapital.
Jika negeri ini ingin menyelamatkan generasi dan ibu dari tidak terpenuhinya kebutuhan pangan bergizi, maka solusinya adalah menjamin kesejahteraan individu per individu. Inilah yang tidak mungkin terwujud dalam sistem Kapitalisme, sebab kesejahteraan dalam sistem ini hanya diukur secara komunal yaitu dengan pendapatan per kapita.
Jaminan kesejahteraan yang nyata, hanya akan terwujud dalam negara yang menerapkan sistem Islam kaffah, yakni khilafah. Adanya jaminan di dalam sistem ini diakibatkan oleh politik ekonomi Islam yang menegaskan bahwa tujuannya adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pokok bagi seluruh rakyat.
Pelaksanaanya wajib berada di pundak negara. Sebab negara dalam Islam bertndak sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya. Kedua peran inilah yang menjadikan Islam tidak memerlukan program khusus untuk memenuhi makan bergizi bagi rakyatnya, karena kebijakan negara dalam segala aspek mengharuskan terwujudnya jaminan kesejahteraan ini, dan tentu tidak bagi anak sekolah saja.
Khilafah memiliki metode distribusi yang mampu menjamin setiap individu negara dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Islam mewajibkan negara menjamin agar seluruh individu masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka, yaitu pangan, sandang, dan papan, dan juga kebutuhan dasar, yakni penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan.
Islam mewajibkan laki-laki yang balig dan membutuhkan nafkah untuk dirinya atau keluarga yang wajib ia tanggung untuk bekerja, jika mereka mampu bekerja tetapi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, negara akan membantu dirinya untuk memberikan modal kerja.
Negara membantu memenuhi kebutuhan asasiyah setiap individu yang tidak mampu ditanggung oleh keluarganya.
Negara memiliki sumber pemasukan yang beragam dan membuat negara memiliki kekayaan yang memampukannya dalam menyejahterakan rakyat. Salah satunya adalah SDA yang melimpah.
SDA adalah milik rakyat, yang pengelolaan nya tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta, tetapi wajib dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat semata. Pengelolaan aset SDA ini tunduk pada prinsip syariat dan diawasi oleh pemerintah.
Beberapa aset strategis seperti sumber air, padang rumput, hutan, tambang mineral, dan energi, akan mejadi sumber daya yang sangat besar untuk memebiayai kebutuhan negara.
Pengelolaan dan penguasaan berbagai aset termasuk infrasutruktur seperti jalan, saluran air, fasilitas komunikasi, sekolah, dan rumah sakit. Akan memperkuat peran negara dalam menyediakan layanan masyarakat. Segala mekanisme Islam dalam menyejahterakan rakyat semakin meyakinkan dengan pejabat yang amanah.
Lahirnya pejabat amanah sebagai buah keimanan yang kuat akan mencegah adanya korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainnya. Sungguh penerapan aturan Islam menjamin siapa pun yang hidup dibawah naungan khilafah.
Oleh: Ismi Balza Azizatul Hasanah
Aktivis Muslimah
0 Komentar