Terbaru

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Dalam Sistem Kapitalisme, Rakyat Dianggap Beban

Topswara.com -- Dilansir oleh TribunJabar.id (08/11/2024) Bey Machmudin, Gubernur Jawa Barat merasa takjub dengan peningkatan Desa Wisata Edukasi Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung yang telah menjadi desa yang mandiri. Bey pun berharap perkembangannya bisa menjadi contoh bagi desa-desa yang lain.

Hal itu karena Desa Cibitu Wetan dari tahun 2020 telah mampu mengelola sampah secara mandiri, terbentuknya fasilitas perpustakaan digital, pelayanan administrasi yang ramah dan siap, penataan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tertata dan rapi serta dapat memanfaatkan lahan menjadi area ketahanan pangan dengan menanam berbagai komoditas seperti cabe keriting, mangga harum manis sampai memelihara ayam.

Sebenarnya masih terlalu dini untuk menetapkan Desa Cibitu Wetan sebagai desa mandiri dan desa inspirasi sebab kemampuan suatu desa dalam hal yang telah disebutkan di atas adalah repleksi program kapital yang diusung negara untuk memberdayakan masyarakat. 

Dengan mendorong desa-desa agar bisa memberdayakan masyarakat secara ekonomi, negara kapitalis bisa lepas tangan mengurus masyarakat tanpa harus membebani negara. 

Sebab dalam sistem kapitalisme, rakyat dianggap beban karena banyak hal yang harus dipenuhi dan dilayani sehingga dibutuhkan berbagai program yang bertujuan agar masyarakat bisa mengatasi dan memenuhi kebutuhannya serta dapat memecahkan persoalannya sendiri, selain itu menambah anggaran pendapatan daerah. Di antaranya program desa wisata dan desa edukasi.

Memang saat ini, desa mempunyai berkontribusi besar dalam pembangunan nasional. Desa mempunyai kontribusi terhadap perkembangan pariwisata nasional juga menyuplai kebutuhan pangan dan kebutuhan tenaga kerja. 

Sudah tercatat ada 3.613 desa wisata yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dengan berbagai klasifikasi desa wisata, mulai dari rintisan hingga mandiri. Desa wisata merupakan sebuah konsep pengembangan daerah yang menjadikan desa sebagai destinasi wisata, yaitu desa membangun. 

Prinsip utamanya berfokus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif sesuai potensi dan sumber daya lokal.
Tujuan program desa wisata adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa agar berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran, namun tampaknya jauh panggang dari api. 

Sebab tidak sepenuhnya terwujud cita-cita untuk melestarikan alam dan kondisi sosial budaya desa sebagai value yang bisa meningkatkan nilai tambah dari suatu desa dan meningkatkan produktivitas ekonomi warganya.

Dalam sistem kapitalisme, negara hanya memosisikan dirinya sebagai regulator dan operator bagi kepentingan para investor dan pengusaha. Karena tujuannya tidak lain adalah keuntungan materi. Negara menutup mata dari kemiskinan rakyat dan membiarkan mereka mengatasi persoalannya sendiri tanpa difasilitasi dengan dana dan sarana pendukungnya.

Justru dengan adanya pengelolaan desa wisata akan memberi peluang kepada para investor asing maupun lokal untuk mengeksploitasi kekayaan alam hanya demi mendapatkan keuntungan semata tanpa peduli dampak buruk yang akan ditimbulkan. Laui-lagi rakyatlah yang menjadi korban. 

Sektor pariwisata memang sangat menjanjikan banyak keuntungan namun dampak buruknya jauh lebih besar daripada keuntungan tersebut. Masuknya pemahaman liberalisasi serta eksploitasi alam tentu tidak bisa terelakkan lagi. 

Demikian juga masuknya budaya asing akan merubah gaya hidup masyarakat menjadi lebih hedonis bahkan gaya hidup bebas sehingga moral masyarakat akan semakin rusak.

Dengan begitu upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menargetkan pengembangan desa wisata adalah tindakan yang tidak tepat karena Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah bahkan kekayaan alam Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. 

Yang apabila dikelola dengan baik tentu bukan hanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun juga memberikan jaminan kesejahteraan bagi rakyat. 

Berbeda dengan Islam yang memiliki sistem dan aturan yang sangat sempurna yang berasal dari Sang Khalik. Didalam Islam, negara akan menjalankan fungsinya sebagai riayatul su'unil ummah (pengatur urusan umat). Sehingga negara akan bertanggung jawab terhadap semua wilayah yang ada di dalam naungannya. 

Islam mempunyai konsep bahwa sumber daya alam adalah milik umum ataupun milik rakyat yang wajib dikelola oleh negara dan hasilnya akan digunakan untuk kemaslahatan rakyat. Maka tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh kelompok, apalagi diserahkan kepada asing. 

Pengelolaan SDA secara mandiri oleh negara, otomatis akan membuka lapangan kerja yang banyak baik tenaga ahli dan tenaga yang terampil sehingga terhapuslah pengangguran. Dengan terhapusnya pengangguran maka akan memberikan dampak baik bagi perekonomian rakyat dan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata bukan parsial. 

Dari Ibnu Abbas ra. berkata bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda, 
“Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, rumput (pohon), api (bahan bakar), dan harganya haram.” Abu Said berkata, “Maksudnya air yang mengalir.” (HR Ibnu Majah).

Sistem keuangan dalam Islam berbasis baitulmal, negara akan membangun desa dan kota secara merata. Islam memahami bahwa kesejahteraan masyarakat, baik desa ataupun kota adalah tanggung jawabnya. 

Adapun bagi masyarakat yang tidak mampu, yakni yang tergolong delapan orang yang berhak menerima zakat, akan dijamin kebutuhannya dari pos zakat sampai mereka keluar dari golongan tersebut.

Dalam masalah pekerjaan, sistem Islam akan membangun industri-industri yang mendukung departemen peperangan serta industri padat karya lainnya yang mampu menyerap lapangan kerja. Negara juga akan memberikan tanah yang tidak bertuan kepada siapa saja yang mau menghidupkan tanah tersebut. 

Bahkan, negara juga akan memberikan modal kepada masyarakat yang butuh modal usaha tanpa ada riba. Dengan mekanisme seperti itu, masyarakat akan memenuhi kebutuhannya.

Maka hanya dengan menerapkan kembali sistem Islam secara kaffah, segala aspek persoalan hidup baik individu maupun negara dapat diselesaikan secara tuntas sampai akarnya.

Wallahu a'lam bi shawwab.


Oleh Iis Nurasipah 
Pegiat Dakwah
Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar