Topswara.com -- Pembekalan bagi para menteri dan wakilnya tengah menjadi sorotan publik. Pembekalan yang berupa akademi militer diadakan selama tiga hari di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat hingga Minggu lalu (25-27 Oktober 2024).
Beberapa alasan mengapa perlu adanya pembekalan akmil, disampaikan Presiden Prabowo. Diantaranya, proses pembekalan merupakan proses saling mengenal antara sesama menteri dan wakil menteri.
Dengan kata lain, pembekalan ini ditujukan untuk melatih kerjasama dan kekompakan para anggota kabinet (liputan6.com, 27-10-2024). Tidak tanggung-tanggung, para menteri dan wakilnya pun diboyong menggunakan pesawat Hercules, sebagai bentuk pengenalan pada alat-alat pertahanan.
Semangat membara dirasakan para anggota Kabinet Merah Putih. Demikian disampaikan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni setelah menyelesaikan retreat kabinet. Raja Juli pun mengungkapkan pembekalan di Akademi Militer Magelang semakin memperjelas orientasi pemerintahan Prabowo-Gibran (CNNIndonesia.com, 27-10-2024).
Suasana Bukit Tidar yang sejuk pun mencairkan suasana dan memudahkan para anggota kabinet untuk saling berkomunikasi.
Para pejabat Kabinet Merah Putih menyatakan siap bekerja setelah pembekalan (retreat) yang beraroma healing di Akmil Magelang. Retreat diadakan untuk menyatukan visi dan misi, membentuk ikatan serta membangun kerjasama tim.
Kabinet ala Demokrasi
Pembentukan dan pelatihan kabinet yang saat ini dipertontonkan kepada publik, memberikan asumsi bahwa kabinet ini memberikan harapan masa depan dan mekanisme kerja yang lebih baik daripada kabinet-kabinet sebelumnya.
Namun, akankah kabinet ini mampu optimal dalam melayani kepentingan rakyat?
Dalam sistem demokrasi, pejabat dibentuk sesuai dengan kehendak sistem yang mengutamakan kepentingan penguasa. Namun, di sisi lain, masalah-masalah rakyat tetap masih ruwet menanti solusi yang mestinya sesegera mungkin tersaji.
Faktanya, pejabat yang kini hadir dan memenuhi kabinet didominasi oleh spirit bagi-bagi kekuasaan. Tidak hanya butuh disiplin dan sinergi, namun rakyat butuh pejabat dan kabinet yang memiliki visi baru untuk memperbaiki dan melayani umat sepenuhnya.
Selama sistem sekular demokrasi terus dijadikan asas pengaturan, perubahan menjadi hal yang mustahil diwujudkan. Apalagi faktanya, pembentukan kabinet merah putih tidak berorientasi pada integritas, profesionalitas dan keahlian setiap pejabatnya.
Sistem demokrasi kapitalisme melegalkan setiap aturan manusia sebagai aturan yang ditetapkan untuk mengatur kehidupan. Padahal jelas-jelas, aturan ini aturan lemah yang tidak layak dijadikan sandaran.
Buktinya, kabinet dalam pemerintahan yang telah lalu, menyisakan banyak masalah yang tidak kunjung selesai. Para pejabat hanya rajin menyampaikan janji, namun enggan untuk menepati. Tukar guling jabatan antar parpol pun menjadi pemandangan yang biasa terjadi. Kepentingan oligarki dan korporasi terus mendominasi.
Rakyat terus dipaksa mandiri menghadapi masalah kehidupan yang terus menyerang. Inilah fakta penerapan sistem batil demokrasi kapitalisme. Sistem yang mengklaim sebagai wadah aspirasi rakyat, namun nyatanya jauh dari konsep yang diusung.
Kepemimpinan dalam Islam
Sistem Islam menjadikan seorang pemimpin sebagai penanggung jawab setiap urusan rakyat.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.,
"Imam adalah ra'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya" (HR. Al Bukhari).
Pejabat dipilih sesuai profesionalitas dan integritasnya. Bukan berdasarkan pada kepentingan oligarki atau segelintir pihak yang jelas-jelas mengabaikan rakyat.
Dalam sistem Islam yang berinstitusikan khilafah, pejabat dipilih sebagai pembantu khalifah. Hal ini tertulis dalam kitab Ajhizah ad Daulah, yang ditulis Taqiyuddin an Nabhani. Khalifah mengangkat dan memberhentikan para mu'awin dan gubernur (amil).
Setiap pengurus urusan rakyat bertanggung jawab pada khalifah. Sama halnya, mereka pun bertanggung jawab di hadapan Majelis Umat. Sistem Islam pun menetapkan bahwa hukum syariat dan akidah Islam adalah satu-satunya basis pengaturan urusan umat. Satu-satunya sistem yang menjadikan urusan rakyat sebagai prioritas utama.
Dengan konsep tersebut, rakyat terjamin sejahtera dan setiap urusannya pun terjaga. Termasuk di dalamnya kebutuhan rakyat akan kepemimpinan yang amanah dan bijaksana.
Demikianlah Islam akan menjadi solusi seluruh masalah umat. Kesempurnaan penerapan Islam yang kaffah menjamin terselenggaranya pengurusan rakyat yang utuh dan menyeluruh.
Wallahu'alam bisshawab.
Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor
0 Komentar