Topswara.com -- Presiden RI periode 2024-2029 Prabowo Subianto menyinggung soal masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran Indonesia. Kondisi itu terjadi di tengah keberhasilan Indonesia yang diakui sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia.
Hal itu disampaikan saat memberikan pidato perdananya usai mengucapkan sumpah sebagai presiden di Gedung Nusantara, Kompleks DPR/ MPR RI, Minggu (20/10) (cnnindonesia.com, 22/10/2024).
Kemiskinan adalah isu internasional yang hingga saat ini masih belum tertuntaskan. Meskipun sejak tanggal 17 Oktober 1992 dunia tetapkan sebagai Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional, namun faktanya kesenjangan ekonomi antara si miskin dan si kaya justru semakin melebar. Hal ini menunjukkan upaya yang telah disodorkan oleh dunia internasional terbukti gagal dalam mengentaskan kemiskinan.
Konteks peringatan Hari Pengentasan Kemiskinan harus menjadi momentum untuk merefleksikan ulang pendekatan global dalam mengatasi masalah ini.
Upaya pemberantasan kemiskinan tidak cukup hanya bergantung pada intervensi kapitalistik atau sekadar indikator makroekonomi, melainkan memerlukan perubahan mendasar dalam sistem ekonomi dan sosial agar tercipta keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kemiskinan merupakan permasalahan sistemis akibat diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme menjadikan kebebasan kepemilikan sebagai salah satu asas dalam menjalankan roda perekonomian.
Hal ini meniscayakan para pemilik modal tidak lagi memperhatikan etika dalam menjalankan bisnisnya. Halal dan haram tak lagi menjadi acuan dalam upaya untuk meraih keuntungan yang besar.
Praktik eksploitasi tenaga kerja maupun sumber daya alam terus-menerus terjadi. Hal ini diperparah dengan absennya negara dalam melindungi rakyat dan kekayaan alamnya. Negara justru menyediakan karpet merah bagi para pemodal untuk mencengkeram perekonomian negeri kita.
Sistem kapitalisme telah menciptakan oligarki yang semakin kaya, sementara rakyat makin terpinggirkan. Negara hanya berperan sebagai regulator, bukan pelayan rakyat. Sistem yang rusak ini tak akan mampu menciptakan kesejahteraan bagi semua orang.
Islam sebagai sistem yang sempurna menawarkan solusi komprehensif dalam mengentaskan kemiskinan. Islam menempatkan seorang pemimpin sebagai pelindung sekaligus pelayan umat.
Seorang pemimpin harus menjalankan aktivitas politik dalam negeri dengan memastikan seluruh kebijakan yang dibuat akan menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok bagi rakyatnya. Muslim maupun non-Muslim, miskin maupun kaya.
Kepemilikan dalam Islam juga telah diatur sedemikian rupa hingga telah jelas pos-pos pendapatan dan pembelanjaan negara agar tidak terjadi pengaturan yang saling tumpang tindih.
Salah satu contohnya adalah Islam mengatur bahwa seluruh sumber daya alam baik berupa api (energi), air (laut) dan padang gembala (hutan) merupakan kepemilikan umum yang harus dikelola langsung oleh negara. Hasil dari pengelolaan ini dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik secara murah bahkan gratis.
Sistem ekonomi Islam mengatur distribusi kekayaan yang adil dan melarang riba serta monopoli. Dengan konsep seperti zakat dan pembagian aset produktif, negara akan mampu menekan ketimpangan dan mendorong kesejahteraan setiap warganya.
Kapitalisme telah terbukti gagal. Sudah saatnya kita beralih ke solusi yang hakiki dan komprehensif. Islam kafah adalah jawaban bagi kemiskinan dan jalan menuju kesejahteraan yang nyata dan merata. []
Oleh: Maziyahtul Hikmah, S.Si.
(Aktivis Muslimah)
0 Komentar