Topswara.com -- Country Director for Indonesia and Timor-Leste World Bank Carolyn Turk mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia perlu merogoh kocek lebih mahal hingga 20 persen bila dibandingkan dengan negara Asean lain untuk makanan mereka.
Hal ini menjadikan Indonesia mendapat stigma harga beras termahal se-Asean. Kendati demikian para petaninya masih jauh dari kesejahteraan. Menurut Carolyn, mahalnya harga beras di Indonesia karena dibatasi jumlah impor, karena keputusan pemerintah menaikkan harga jual beras dan melemahkan daya saing pertanian, sehingga harga eceran beras internasional Indonesia secara konsisten lebih tinggi dari negara lain di Asean.
Survei Terpadu Pertanian tahun 2021 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari $1 sehari atau $341 dalam setahun. (metrotvnews.com/26 September 2024)
Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Pasti banyak dicari dan dibeli oleh masyarakat. Jika harga jual untuk barang yang termasuk dalam kebutuhan pokok ini dijual dengan harga selangit, tentulah menyulitkan masyarakat untuk memperolehnya.
Harga beras yang tinggi karena biaya produksinya juga tinggi disebabkan oleh banyak faktor. Faktor yang paling mempengaruhi disini adalah bahwa sektor pertanian telah dikuasai oleh oligarki dari hulu hingga hilir, sedangkan pemerintah tidak memberikan bantuan kepada para petani khususnya yang modalnya kecil.
Para petani ini dibiarkan usaha sendiri mengahadapi kesulitan-kesulitan yang ada, seperti pengairan sawah yang sulit di musim kemarau, harga pupuk yang juga mahal, dan hasil pertanian yang belum menguntungkan.
Di sisi lain karena ada pembatasan impor beras menjadikan beras di dalam negeri stok menipis dan harga jadi melambung tinggi bahkan lebih mahal dari beras impor. Jika sudah demikian maka akan berpeluang untuk membuka kran impor yang lebih besar.
Jika kran impor beras dibuka, maka yang diuntungkan dengan ini adalah para oligarki lagi. Petaninya rugi lagi. Ditambah harga beras bisa dipermainkan oleh ritel-ritel yang menguasai harga beras di pasaran. Makin buntung sajalah para petani Indonesia dan makin susah juga hidup rakyatnya.
Inilah buah dari diterapkannya sistem kapitalisme yang berpihak pada para pemodal. Negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator, tidak sebagai pengurus urusan rakyat. Padahal negeri ini begitu subur dan luas sekali lahan pertaniannya.
Tetapi tidak mampu menyediakan kebutuhan pokok beras secara mandiri, malah bergantung dengan impor yang semakin merugikan petani dan menyengsarakan rakyat.
Sungguh berbeda dengan pengaturan dalam sistem Islam. Karena beras merupakan kebutuhan pokok, maka wajib dikelola oleh negara. Tidak boleh diberikan pengelolaan pangan ini kepada swasta. Negara harus memastikan individu per individu rakyatnya terpenuhi kebutuhan pokok tersebut. Hal ini adalah upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Negara akan melakukan pengelolaan pangan secara mandiri sehingga rakyat secara keseluruhan mampu membelinya dengan harga yang terjangkau.
Wallahua'lam bishshawab.
Oleh: Iliyyun Novifana, S.Si
Aktivis Muslimah
0 Komentar