Topswara.com -- Harapan rakyat pada pemerintahan baru seolah-olah menjadi harapan hidup bagi masyarakat Indonesia menuju perbaikan kesejahteraan dan perbaikan hidup. Berbagai macam cara ditempuh oleh masyarakat dalam menyampaikan harapannya kepada pemerintah baru.
Dengan harapan agar pemerintahan yang baru betul-betul memperhatikan nasib mereka. Seperti persoalan penegakkan hukum yang sudah hilang kepercayaan di tengah-tengah masyarakat, apalagi penegakkan hukum ini merupakan awal kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya.
Belum lagi persoalan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sampai saat ini belum mampu melakukan perbaikan pada aparatur negara yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Ditambah lagi keluhan rakyat lapisan menengah kebawah agar perekonomian dan keamanan dimantapkan, ketersediaan seluruh kebutuhan hidup bisa terpenuhi dengan baik, harga-harga menjadi murah, lapangan kerja yang luas sesegera mungkin diadakan, gaji pegawai menjadi layak, serta segudang harapan lainnya.
Namun sungguh disayangkan,harapan perubahan ternyata masih berkutat pada ambisi para aparat negara yang rawan konflik kepentingan. Dilansir tirto.id (2/10) sinyalemen dinasti politik yang kental pada DPR RI periode 2024-2029 terpotret dari hasil Litbang Kompas ditemukan ada 220 anggota DPR RI periode 2024-2029 terindikasi mempunyai ikatan kekerabatan dengan pejabat publik atau tokoh politik nasional.
Sehingga kerja anggota dewan rawan tergadaikan konflik kepentingan relasi kekerabatan antara anggota DPR dengan pejabat publik atau elite parpol.
Hanya Dinul Islam Sebagai Solusi
Tanpa Islam, tak akan ada perubahan mendasar.Terbukti kekuasaan dianggap sebagai lahan bisnis. Akibatnya kekuasaan bukan dimaksudkan untuk mengurus rakyat, tetapi untuk menguras kekayaan rakyat.
Sudah berapa kali terjadi pergantian kepala negara, lengkap dengan menteri dan aparat negara. Dimana semuanya menjanjikan perubahan dengan solusi-solusi kapitalisnya. Janji demi janji telah berulang kali diucapkan. Apakah berhasil? Tidak!
Kepemimpinan adalah amanah yang kelak akan diminta pertanggung jawabannya pada hari akhir.
Rosulullah saw, bersabda:
"Tidaklah seorang pemimpin yang diserahi urusan kaum Muslim, kemudian ia mati, sedangkan ia menelantarkan urusan tersebut, kecuali Allah mengharamkan surga untuknya".(HR al Bukhari dan Muslim).
Hadist ini merupakan ancaman bagi siapa saja yang diserahi Allah SWT untuk mengurus urusan kaum Muslim, baik urusan agama maupun dunia, kemudian ia berkhianat. Maka konsekuensinya adalah mendapatkan dosa besar dan akan dijauhkan dari surga.
Sikap amanah seorang pemimpin terlihat dari tata caranya dalam mengurusi masyarakat, budi pekertinya, dan juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Jika ia mengurusi urusan umat berdasarkan aturan-aturan Allah dan menjalankannya dengan konsisten maka ia disebut sebagai pemimpin yang amanah.
Sebaliknya, tatkala ia mengurusi umat dengan sistem dan aturan kufur maka ia disebut sebagai pemimpin yang khianat.
Indikator untuk menilai apakah seorang pemimpin itu amanah atau tidak adalah keterikatannya dengan hukum-hukum Allah SWT.
Dalam diri manusia secara Fitri memang terdapat apa yang disebut gharizah al-baqa'. Salah satu manifestasinya adalah keinginan untuk berkuasa, menduduki jabatan dan memiliki pengaruh di tengah masyarakat.
Islam tidak melarang siapapun ingin berkuasa atau memiliki kekuasaan. Masalahnya, bagaimana kekuasaan itu didapat, serta dalam rangka apa kekuasaan itu diraih?
Jabatan bukanlah tempat empuk untuk meraup ketenaran, kekuasaan, harta apalagi wanita. Jabatan adalah beban yang sangat berat dan akan diminta pertanggungjawabannya dihadapan Allah SWT kelak, sehingga tidak layak jabatan menjadi bahan rebutan.
Pelaksanaan syariah memang memerlukan kepemimpinan. Tetapi kepemimpinan tanpa syariah akan kehilangan arah. Gemerlap dunia memang sangat menggoda untuk siapa saja.
Dan agar tetap dalam arah yang benar, teladan dari Nabi Muhammad Saw dan para Sahabat yang mulia akan menjadi penerang ditengah kegelapan dunia yang dipenuhi ambisi kekuasaan tanpa arah.
Walhasil, kalau sistem pemerintahannya masih sistem sekuler, jangan berharap terjadi perubahan ke arah yang lebih baik.
Wallahu a'lam bi ash shawab[]
Riyanti Muslim
Aktivis Muslimah
0 Komentar