Topswara.com -- Beberapa hari yang lalu, saat pelantikan tiba. Ada raut wajah senang, dan bahagia. Di sana tidak ditemukan raut wajah sedih, atau kecemasan tentang amanah yang dipikulnya.
Semuanya nampak riang gembira. Kegembiraan mereka, tentu ada alasannya. Salah satunya adalah dijamin hidupnya oleh negara, dengan fasilitas lengkap. Rumah, kendaraan, derajat yang tinggi, gaji yang mantap. Semua tersenyum full tandanya ia sedang bahagia atau senang.
Dilansir media sosial tentang artikel pelantikan DPR MPR di gedung parlemen. Terlihat kebahagiaan yang tak terhingga. Sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi dilantik untuk masa bakti periode 2024 sampai 2029. Lima tahun.
Rakyat berharap semoga kedepannya para anggota dewan di senayan itu mampu untuk berpihak dan mewakili kepentingan rakyat luas. Ternyata didalamnya ditemukan ada sejumlah anggota DPR yang dilantik itu, semuanya memiliki hubungan keluarga, kekerabatan publik, elit politik.
Sesama relasi, suami istri, anak, ada juga status sebagai keponakan. Disamping itu, yang banyak caleg terpilih merupakan anak pejabat. Inilah sejarah baru bagi Indonesia yaitu anggota kabinet terbanyak di dunia. tirto.id.com (1/10/2024)
Acara pelantikannya disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi. Berbagai respon terdengar di semua kalangan. Ada yang cemas, ada pula yang turut bahagia. Yang pasti sebagai rakyat, tentu berharap penuh terhadap orang yang mereka pilih untuk bekerja membawa aspirasinya.
Diantara penonton, tak sedikit ada yang bertanya dalam hatinya berkata. "Apakah rakyat ikut merasakan kebahagiaannya? Apakah calon yang dipilihnya itu dapat dipercaya atau tidak? Apakah wakil rakyat benar-benar melayani rakyat?
Dari sekian banyak pertanyaan, sejatinya rakyat tak ingin apa yang dilihatnya tentang pelantikan tersebut akan membawa penderitaan bagi rakyat. Ketakutan ini, bukan tanpa alasan. Sebab, menjadi anggota DPR di sistem kapitalis, yang konon katanya sebagai wakil dari rakyat.
Nyatanya tidak berpihak kepadanya. Tugas yang diemban, katanya untuk menyampaikan aspirasi rakyat, malah membuat aturan dan undang-undang atas nama kebutuhan rakyat. Padahal rakyat yang mana, dan undang-undang yang mereka buat entah buat siapa. Yang jelas rakyat harus nurut, atas kebijakan apa yang mereka buat. Terkadang aturan tersebut mereka gak harus ikut terikat.
Kecemasan itu, makin bertambah. Karena, bersatunya koalisi dengan lawan politiknya. Yang dulu sering konflik, demi mempertahankan imagenya. Kini mereka solid yang pada akhirnya, para koalisi pun menjadi berpihak kepada laman.
Jadi siapa yang akan berpihak kepada rakyat kalau sudah menjadi satu barisan? Karena mereka juga membela kepentingan oligarki, rakyat terabaikan dan tak mampu melawan.
Membela kepentingan oligarki, sudah menjadi keharusan di rezim saat ini. Realitanya negara yang dikuasai oleh oligarki, selalu menjarah sumber daya alam secara keseluruhan.
Kerakusannya itu nampak rakyat yang menjadi korban. Kelompok ini, berani berkhianat terhadap agamanya apalagi
rakyatnya sendiri. Itulah penampakan oligarki, yang kekuasaannya masih kental meliputi setiap kebijakan pemerintah.
Itulah alasan rakyat, mengapa mereka cemas tentang apa yang dilihatnya. Jangan sampai kegembiraan mendapat kursi jabatan justru rakyat makin menambah penderitaan.
Dibalik semua itu sebenarnya ada, jika kita mau berpindah sistem. Yaitu sistem Islam. Yang mana, kebijakan, program, baik visi dan misinya semua demi kesejahteraan rakyat. Aparatur negara benar-benar bersumpah atas nama Allah Swt. Bukan hanya sekedar ritual. Tetapi, direalisasikan dalam kinerjanya
Dalam sistem Islam ada majelis ummah, wakil rakyat, dipilih oleh rakyat. Karena sebagai representasi umat, tugasnya adalah menyampaikan aspirasi rakyat. Tanpa diberi kewenangan untuk membuat aturan.
Dalam sistem pemerintahan Islam, hanya Allah Swt. Satu-satunya Sang pembuat Hukum/aturan. Tidak ada satupun manusia, mempunyai hak legislasi (membuat aturan). Dalam struktur pemerintahan Islam, tidak ada lembaga legislatif karena kedaulatan berada di tangan syara. Yaitu, Al-Qur'an dan Sunnah.
Khilafah, adalah sebutan sistem pemerintahan Islam. Khalifah sebagai pelaksana hukum, dan tidak memiliki kekuasan absolut. Apapun dalam bertindak harus sesuai dengan hukum syari'at. Tanggung jawabnya adalah memastikan kemaslahatan umum, bukan kepentingan segelintir kelompok.
Jika bertindak tidak adil atau melanggar hukum, rakyat berhak melakukan koreksi dan pemimpin dapat diganti melalui mekanisme yang diatur syari'at.
Para pembantu khalifah, yaitu para aparatur negara. Ketika terpilih sebagai wakil rakyat, tidak nampak raut wajah yang bahagia, apalagi tersenyum lebar. Karena mereka tahu, amanah yang dipikulnya akan berat. Ketika ada kebijakan yang memberatkan rakyat.
Rasulullah SAW. bersabda “Sesungguhnya kalian nanti akan sangat berambisi terhadap kepemimpinan, ujungnya hanya penyesalan pada hari kiamat. Di dunia ia mendapatkan kesenangan, namun setelah kematian sungguh penuh derita” (HR. Bukhari Rasulullah SAW bersabda:no. 7148).
Dari pada kesenangan membawa duka, lebih baik, jangan pernah memikul amanah jika kita merasa tidak mampu. Serahkanlah amanah tersebut kepada orang yang lebih mampu. Sehingga kebahagiaan yang mereka miliki, rakyat pun bisa merasakannya.
Wallahu'alam bishshawwab.
Oleh: Engkar Karnasih
Komunitas Ibu Peduli Generasi
0 Komentar