Topswara.com -- Kasus TPPO kembali berulang seperti yang terjadi baru-baru ini ada 11 warga Kabupaten Sukabumi yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan menurut keterangan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mereka mengalami penyekapan di Myanmar.
Seperti modus operandi yang dipakai untuk mengelabui para korban yaitu dengan mengiming-imingi bekerja sebagai administrasi dan mendapatkan gaji yang sangat besar. Namun pada kenyataannya mereka malah menjadi korban TPPO mereka mengalami penyekapan dan para korban dipekerjakan sebagai penipu berbasis daring.
Para korban pun mengalami penyekapan dan penyiksaan dan juga tidak diberi makan dan minum hanya mendapat makanan sisa. Saat ini pihak penyelidik masih melakukan koordinasi dengan Kemenlu RI dan instansi terkait guna memantau bagaimana perkembangan keselamatan para korban (antara.com, Rabu, 11 September 2024).
Berulangnya kasus TPPO disebabkan banyaknya faktor yang mempengaruhi, pertama, adalah saat ini begitu sulit mendapatkan kesempatan kerja bahkan saat ini banyak terjadi phk masal dimana-mana.
Kedua, kurangnya edukasi TPPO di tengah masyarakat sehingga masyarakat awam mudah di bodohi dengan iming-iming gaji besar kerja di luar negeri.
Ketiga, sistem sanksi yang tidak memberikan efek jera. Juga dugaan adanya keterlibatan oknum aparat dalam TPPO. Penegakan hukum yang lemah dimana saat ini hukum bisa diperjual belikan dan tidak bisa memberikan epek jera kepada si pelaku membuat kasus TPPO ini makin meningkat.
Sebetulnya kasus TPPO ini telah diketahui, namun masih banyak celah terbuka sehingga kasus berulang ini disebabkan karena negara tidak serius untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena bukan hanya selesai dengan cara mengevakuasi korban saja agar kembali ke tanah air.
Namun peran negara, sesungguhnya mencari apa akar masalah dari persoalan ini sehingga bisa benar-benar memberantas tuntas kasus TPPO.
Inilah potret buram dari sistem sekularisme kapitalisme dimana dalam sistem ini negara bukan sebagai pelayan rakyat namun sebagai regulator untuk para pemilik modal. Bahkan saat ini hukum yang ada semua pun disesuaikan dengan pesanan para oligarki.
Sumber daya alam yang seharusnya dikelola oleh negara dan hasilnya diberikan kepada rakyat sekarang malah dikelola oleh pihak asing. Sehingga rakyat menjadi sulit untuk mencari pekerjaan, dan phk masal yang terus meningkat. Ketika bekerja pun sekarang banyak dengan sistem kontrak lalu bagaimana rakyat akan sejahtera ditengah-tengah beban hidup yang makin meningkat.
Begitupun dalam sistem pendidikan saat ini banyak sekali anak yang tidak bersekolah karena pendidikan yang mahal membuat SDM semakin rendah. Begitu juga kesehatan yang sulit dijangkau oleh rakyat kecil, membuat rakyat makin menderita.
Apalagi dalam sistem kapitalis dimana pola pikir dan tolak ukur kebahagian adalah terpenuhinya kebutuhan materi, maka mereka pun akan berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan yang menggiurkan yang lebih bisa menghasilkan uang banyak. Tanpa mereka ketahui bahwa mereka sudah masuk kedalam jebakan kejahatan TPPO.
Dalam Islam negara berkewajiban memberikan jaminan kesehjateraan dan keamanan bagi rakyat dengan berbagai mekanisme yang sesuai dengan syariat Islam. Karena persoalan TPPO jelas terjadi karena rendahnya kesehjateraan rakyat inilah akar dari persoalannya.
Maka, Islam akan memberikan salah satu solusi dengan strategi politik ekonomi dimana negara akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Sumber daya alam akan dikelola oleh negara dan hasilnya akan diberikan kepada rakyat guna memenuhi semua kebutuhan hidup rakyat.
Dalam aspek pendidikan dan kesehatan, negara akan memberikan jaminan bahwa semua rakyat akan mendapatkan pendidikan secara gratis tanpa terkecuali. Sehingga, tidak ada lagi SDM yang rendah yang tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif.
Negara juga akan memberikan layanan kesehatan bagi rakyat secara gratis karena semua kebutuhan rakyat merupakan tanggung jawab dari negara. Sistem ekonomi Islam akan mampu memberikan kesehjateraan bagi seluurh rakyat.
Begitu juga dalam aspek pendidikan Islam yang berbasis kepada akidah Islam yang akan mampu melahirkan generasi- generasi yang taat kepada Allah SWT. Setiap individu yang bertakwa mampu membedakan yang halal dan haram sehingga mampu terhindar dari jebakan-jebakan kemaksiatan.
Peran negara dalam memberikan sistem sanksi berupa takjir karena merupakan hukuman adil dan bisa memberikan efek jera pada setiap pelaku kejahatan juga politik luar negeri dari sistem Islam akan mampu melakukan jihad diluar wilayah untuk bisa melindungi setiap jiwa dari bahaya.
Maka, hanya dengan menerapkan sistem Islam secara keseluruhan lah yang menjadi solusi agar terwujud kehidupan yang sejahtera aman dan sentosa.
Wallahu a'lam bish shawwab.
Oleh: Iske
Aktivis Muslimah
0 Komentar