Topswara.com -- Berita banjirnya produk industri Cina ramai di media sosial. Produk Cina yang akhir-akhir ini membanjiri pasar domestik Indonesia, diantaranya produk tekstil dan keramik.
Produk cina menjadi ancaman produksi dalam negeri, yang berimbas pada pendapatan ekonomi rakyat. Karena hasil produksi dalam negeri kalah saing dengan produksi cina yang harganya murah.
Ekonom Universitas Brawijaya, Wildan Syafitri menyampaikan agar produksi dalam negeri tidak kalah saing dengan produksi cina, maka industri dalam negeri perlu beradaptasi dengan tren permintaan pasar. Kemudian regulasi pemerintah perlu menjaga industri dalam negeri dari serangan impor (Cnbcindonesia, 26/7/2024 ).
Banjirnya produksi impor Cina sangat berpengaruh pada pelaku usaha kecil dan menengah. Bukan tanpa sebab dan tanpa alasan, barang impor Cina diproduksi dengan ekosistim bisnis Cina yang baik dan terus berkembang dengan melibatkan peran negaranya. Cina juga melihat peluang yang sangat tinggi di Indonesia.
Sehingga Cina berupaya agar hasil produksinya dapat diterima oleh pangsa pasar Indonesia, dan terbukti produk-produk Cina kini membanjiri Indonesia. Apalagi pemerintah Indonesia membuka lebar peluang produk Cina masuk ke Indonesia. Hal ini diakibatkan adanya perjanjian perdagangan Cafta yang merugikan Indonesia dan menguntungkan asing maupun aseng.
Apabila produk impor tidak dibatasi atau distop pemerintah, maka industri kecil maupun menengah akan gulung tikar. Kemudian akan berimbas padai PHK massal, karena tidak siap menghadapi pasar bebas. Perjanjian perdagangan yang menguntungkan asing dan aseng tersebut adalah buah dari produk liberalisasi perdagangan sistim yang berbasis kapitalisme.
Hal ini menunjukkan ketidak mandirian dalam menjaga ekonomi dalam negeri. Ketergantungan dalam negeri terhadap produk asing menjadi bukti kegagalan negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Indonesia tidak dapat mandiri dan akan terus membebek terhadap asing.
Jika kebijakan seperti ini terus dilakukan, maka industri dalam negeri akan tutup dan asing semakin erat mencengkram dengan penjajahan ekonominya. Rakyat akan semakin sengsara, kemiskinan meningkat, kejahatan semakin merajalela kemudian negara hancur tak berdaya. Sistim kapitalisme yang rusak dan merusak tidak akan pernah berpihak kepada rakyat kecil, akan tetapi berpihak pada pemodal dan asing.
Padahal dalam Islam, pemerintah berkewajiban menjamin kesejahteraan rakyat tanpa melihat statusnya. Pemetintah menstabilkan harga barang pokok dengan memberdayakan SDM dan SDA sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam mensejahterakan rakyat tidak ada campur tangan asing dan mandiri.
Pemerintah memanfaatkan SDA untuk kesejahteraan rakyat, SDA merupakan kepemilikan umum yang dikelola negara dan hasilnya dikembalikan ke rakyat sehingga kesejahteraan akan terwujud dengan nyata dan merata.
Islam solusi nyata dalam menyelesaikan masalah kehidupan dalam naungan negara khilafah yang mandiri tidak bergantung dengan luar negeri. Dalam perdagangan luar negeri, negara menerapkan hukum perdagangan sesuai dengan hukum Islam.
Apabila harus mengadakan hubungan perdagangan dengan luar negeri, negara tetap memprioritaskan industri dalam negeri. Negara akan menjamin iklim usaha yang kondusif dan aman, meningkatkan daya beli rakyat dan menjamin kesejahteraan terwujud.
Waullahu 'alambisawab.
Oleh: Watiningsih
Komunitas Setajam Pena
0 Komentar