Topswara.com -- Badai pemutusan hubungan kerja terus menerjang negeri ini. Lemahnya perekonomian menjadi satu sebab utama banyaknya perusahaan tidak mampu mempertahankan biaya operasional karyawan.
Ekonomi Sulit Membelit
Merujuk pada data Kementrian Tenaga Kerja per Januari hingga Juni 2024, terdapat 32.064 tenaga kerja yang terdampak PHK. Angka tersebut naik 21,4 persen dari periode yang sama pada tahun lalu, yakni sebanyak 26.400 orang (cnbcindonesia.com, 3/8/2024).
Imbas PHK ini tampak di berbagai kota, salah satunya di Jakarta. Dilaporkan, jumlah PHK di Jakarta melonjak hingga 1000 persen. Artinya jumlah PHK naik drastis hingga 10 kali lipat daripada tahun sebelumnya.
Selain perusahaan manufaktur dan turunannya, banyak juga perusahaan yang menetapkan kebijakan PHK. Salah satunya Intel, perusahaan multinasional yang bergerak di bidang penyediaan chip semikonduktor yang produk utamanya berupa perangkat, komputer pribadi, prosesor, komponen server, dan sejenisnya.
Dilaporkan, Intel akan melakukan PHK dengan memangkas jumlah karyawannya sebesar 15 persen, atau sekitar 15.000 karyawan di seluruh dunia (kumparan.com, 2/8/2024). Kebijakan ini ditetapkan untuk memangkas biaya operasional bisnisnya sebesar 10 miliar dolar AS yang setara dengan Rp 162 trilliun.
Kebijakan pemutusan hubungan kerja untuk meminimalkan biaya produksi merupakan hal yang wajar terjadi. Karena konsep laba rugi menjadi tujuan utama yang menjadi hal utama dalam suatu bisnis.
Hanya saja, jika ditelusuri dalam bahasan yang lebih luas, kebijakan tersebut akan berdampak secara langsung pada ekonomi masyarakat. Rakyat akan makin kesulitan mengakses pekerjaan yang layak.
Keadaan ini makin parah saat jumlah penduduk jobless makin meningkat. Alhasil, masyarakat yang depresi karena kesulitan memenuhi kebutuhan pokok semakin banyak jumlahnya.
Masalah pengangguran makin menyulitkan. Gambaran kehidupan semacam ini mendeskripsikan hilangnya kendali negara dalam pengaturan hidup setiap individu rakyat.
Negara sama sekali tidak mampu menjamin kebutuhan dan kesejahteraan rakyatnya. Penguasa yang semestinya memiliki wewenang dalam pelayanan rakyat, malah angkat tangan dari setiap tanggung jawabnya.
Buruknya lagi, negara justru menggelar karpet merah bagi para pengusaha asing untuk terus berbisnis dan berinvestasi di dalam negeri. Wajar saja, kebijakan tersebut mendesak keberadaan perusahaan lokal. Kini, negara hanya bertindak sebagai regulator.
Negara hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan yang tidak mampu bertanggung jawab pada urusan rakyat. Rakyat dipaksa mandiri demi memenuhi kebutuhan hidupnya.
Inilah bukti betapa cacatnya sistem rusak yang kini terus diterapkan. Sistem kapitalisme sekularistik, hanya mengutamakan keuntungan materi dengan melalaikan kepentingan yang dibutuhkan setiap rakyatnya. Konsepnya yang sekular pun semakin memperparah keadaan.
Konsep yang menjauhkan nilai agama dari kehidupan telah menetapkan bahwa rakyat hanyalah beban, bukan amanah yang harus dijaga. Wajar saja, setiap kebijakan yang ditetapkan negara terlalu sering mengecewakan rakyat. Urusan rakyat terus terlalaikan karena konsep batil yang merusak.
Islam Solusi Pasti
Sistem Islam adalah satu-satunya harapan. Dalam sistem tersebut ditetapkan bahwa kepentingan rakyat adalah prioritas layanan utama yang wajib dipenuhi negara.
Rasulullah SAW. bersabda,
"Imam adalah ra'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya" (HR. Al Bukhori).
Islam merupakan satu-satunya ideologi yang memiliki pengaturan lengkap tentang urusan kehidupan. Segala aturannya disyariatkan atas dasar akidah Islam dan dijalankan dalam sistem yang amanah, yakni sistem Islam.
Setiap aturan ditetapkan demi penjagaan kehidupan umat. Semua konsep dan mekanisme ini hanya mampu diterapkan dalam wadah khilafah. Satu-satunya institusi yang dicontohkan Rasulullah SAW. dalam mengurusi umat.
Khilafah akan menjamin setiap kebutuhan primer individu per individu rakyat. Mulai dari dari sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Semua anggaran dibebankan pada badan yang ditetapkan negara, yakni pos baitul maal sesuai ketentuan syarak. Dan semua kebijakannya ditetapkan berdasarkan keputusan khalifah yang amanah. Kesejahteraan dan ketenangan rakyat menjadi satu-satunya tujuan kepengurusannya.
Khilafah pun akan menetapkan kebijakan yang memperluas lapangan pekerjaan melalui optimasi sumberdaya alam dan peningkatan edukasi sumberdaya manusia secara berkelanjutan. Dengan strategi tersebut, lapangan pekerjaan terjamin dan luas tersedia.
Negara pun akan meminimalisasi atau bahkan menihilkan setiap investor asing yang akan membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri. Sehingga konsep ini akan menjaga lestarinya perusahaan di dalam negeri melalui mekanisme kemandirian, ketangguhan dan kedaulatan negara.
Inilah mekanisme yang akan menjaga dan menstabilkan ekonomi dalam negeri. Pengusaha terlindungi, hak pekerja pun terjamim dalam tatanan yang apik. Konsep Islam-lah satu-satunya solusi pasti. Solusi yang harus segera diterapkan. Tanpa keraguan. Hanya dengannya-lah, rahmat dan berkah Allah SWT. berlimpah untuk seluruh umat.
Wallahu alam bisshawab.
Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor
0 Komentar