Topswara.com -- Suatu negeri dikatakan maju dan berkembang, manakala kesejahteraan rakyat dapat terpenuhi kebutuhan pokoknya, infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Terlebih ketersediaan lapangan kerja bagi laki-laki dan kaum perempuan fokus mendidik anak-anaknya demi menjaga generasi penerus bangsa.
Namun jika sebaliknya, di mana kebutuhan pokok susah didapatkan karena mahal harganya, infrastruktur tidak layak seperti jalan raya, kesehatan serba mahal, ditambah lagi biaya pendidikan yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat yang ekonominya ke bawah, serta susahnya mencari lapangan kerja.
Terlebih di desa-desa pelosok, jarang terjamah khususnya infrastruktur jalan, ekonomi yang terbelakang, pendidikan, juga kesehatan. Jikapun masyarakat mengadu pada pemerintah, seakan mereka saling melempar tanggungjawab dan mengatakan bahwa itu bukan wilayah kekuasaan mereka. Bahkan sudah puluhan tahun ada desa yang tidak terjamah sama sekali jalanannya.
Melihat fenomena tidak adanya pemerataan pembangunan antara desa dan kota, maka para pemilik kebijakan mengadakan pemerataan pembangunan di desa.
Sebagaimana yang dilansir oleh Antara, ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan bahwa pembangunan desa memiliki peran sentral dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah (31/7/2024).
Dengan solusi yang diambil pemerintah harapannya pembangunan desa diklaim dapat memeratakan pembangunan dan membawa kesejahteraan maasyarakat desa. Sayangnya realitanya tidaklah demikian.
Hingga hari ini masih banyak penduduk miskin di desa, dan masih banyak desa tertinggal. Itu terlihat maraknyan urbanisasi terlebih paska lebaran membuktikan adanya kesenjangan tersebut. Padahal dana yang dikucurkan ke desa-desa kurang lebih milyaran.
Pertanyaannya kemudian, mengapa dana yang banyak itu tidak memiliki dampak sama sekali ke desa? Ternyata banyak faktor yang mempengaruhi. Di antaranya faktor korupsi. Itu terbukti maraknya korupsi dikalangan pejabat daerah dan pejabat desa. Sehingga menjadikan pemerataan hanyalah ilusi atau omdo.
Kemudian faktor berikutnya, makin tinggi dan beragamnya biaya pajak. Pendapatan tidak sebanding dengan pengeluaran. Akhirnya ekonomi keluarga semakin buruk dan banyak dijumpai anak di pedesaan terkena gizi buruk. Belum lagi tidak adanya lapangan pekerjaan.
Jadi, rakyat kecil hari ini kehidupannya sudah terseok-seok dan makin melarat. Adapun solusi-solusi yang ditawarkan hanya sekedar tambal sulam. Menyelesaikan satu masalah malahan muncul berbagai masalah yang baru. Terbukti sistem desentralisasi yang diterapkan juga mengakibatkan tidak merata karena kemampuan daerah yang berbeda-beda.
Inilah jika berhukum dengan hukum buatan manusia selalu berpotensi untuk dilanggar dan pejabatnya tak jarang kita temui mereka tidak amanah ketika menjalankan tugasnya. Sehingga sistemlah yang membentuk karakter pejabat yang korup, tidak amanah, dan lebih mementingkan para pemilik modal dibandingkan rakyat.
Sedangkan untuk Islam memiliki aturan tersendiri. Jadi jangan salah memahami agama Islam. Islam itu bukan hanya sekedar sebuah agama, akan tetapi sebagai sistem hidup untuk mengatur seluruh aspek kehidupan.
Ia juga memiliki sistem pemerintahan sebagaimana dahulu pernah dicontohkan oleh suri tauladan kita yaitu Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam, para Khulafaur Rasyidin, dan khalifah setelah mereka.
Sistem Islam memiliki mekanisme dalam pemerintahannya dan tujuan berdirinya institusi adalah semata-mata mensejahterakan rakyat bukan para pemilik modal. Karena sistem Islam (khilafah) berfungsi sebagai rain (penjaga) akan melaksanakan pembangunan secara merata di semua wilayahnya.
Didukung sistem sentralisasi, sehingga semua daerah akan dalam pantauannya. Paling penting lagi membetuk dan menyiapkan pejabat dan pegawai yang amanah. Agar terwujud desa yang maju dan rakyat sejahtera sebagaimana di wilayah kota.
Jadi, aturan-aturan sesuai dengan syariat Islam dan tidak membeda-bedakan agamanya, si kaya dan si miskin. Selagi masih hidup di wilayah kekuasaan Islam, maka semuanya akan dijamin (keamanan, harta, dan darahnya).
Wallahu a'lam.
Siti Aminah, S.Pd.
Pegiat Literasi Lainea Konawe Selatan
0 Komentar