Topswara.com -- Disampaikan dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Majelis Nasional KORPS Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Bahwa ketua MPR RI Bambang Soesatio yang mengatakan pembangunan desa memiliki peran sentral dalam mengarungi kesejahteraan pembangunan antarwilayah.
Pembangunan desa menjadi penyeimbang untuk memangkas jurang perbedaan antara kehidupan di perkotaan dan pedesaan. Selain itu pembangunan desa juga memiliki peran sentral dalam upaya mengentaskan kemiskinan (antara.com, 31/7/2024).
Termasuk pula salah satu dari tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yakni mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Komitmen pemerataan pembangunan antarwilayah di antaranya tertuang dalam kebijakan percepatan pembangunan Dldaerah tertinggal (indonesiabaik.id).
Namun kenyataannya hingga hari ini masih banyak penduduk miskin di desa dan masih banyak yang tertinggal. Pembangunan yang diharapkan mewujudkan kesejahteraan pun belum terwujud. Terlebih dalam sistem ini yaitu sistem kapitalisme yang sedang berkuasa dalam negara, maraknya korupsi yang dilakukan pejabat desa menjadikan pemerataan hanya sebagai ilusi.
Belum lagi rakyat yang kian dimiskinkan berdalih pembangunan menuju kesejahteraan rakyat. Misalnya demi investasi, rakyat kehilangan ruang hidupnya yang aman dan nyaman. Sungguh pembangunan ala kapitalisme membuat rakyat makin melarat dan sengsara.
Kenyataan yang dihadapi pembangunan ala kapitalisme tak pernah terbukti membawa kesejahteraan. Namun justru sebaliknya misalnya lowongan pekerjaan yang dijanjikan terbuka lebar setelah pembangunan tapi malah tidak bisa menyerap semua warga yang sudah kehilangan mata pencahariannya, akibat dari lahannya dirampas. Jadilah kemiskinan yang kian nyata dialami keluarga.
Apabila perekonomian dalam keluarga memburuk, otomatis akan memaksa seseorang ibu untuk ikut bekerja. Beban pun akan semakin bertambah dengan adanya ibu yang depresi atau stres memikirkan masalah yang bertumpuk-tumpuk, sehingga kehidupan tidak akan tercipta kebahagiaan.
Tidak berhenti di sini saja bahkan anak-anak kehilangan ruang bermain dan kehilangan kebersamaan dengan ibunya. Lebih parahnya lagi anak-anak akan kehilangan kasih sayang dari ayah dan ibunya yang sibuk bekerja sehingga hak untuk mendapatkan gizi pun juga terabaikan.
Pembangunan ala oligarki membuat pemerintah seperti menutup mata yang menyebabkan kesengsaraan rakyat yang jauh dari sejahtera dengan mengatasnamakan pembangunan ini. Alih-alih membela rakyat namun mereka berdiri untuk melindungi pihak korporat.
Namun inilah konsekuensi diterapkannya sistem politik oligarki demokrasi yang melahirkan politik transaksional antara penguasa dan pengusaha maka kebijakan disetir oleh oligarki.
Pembangunan yang selalu saja menimbulkan kezaliman, ketidakadilan dan kesenjangan ini harusnya menjadikan koreksi atas penerapan pembangunan alat kapitalisme. Sistem yang hanya menjadikan penguasa sebagai regulator yaitu yang menyerahkan urusan rakyat kepada swasta.
Berbeda jauh dengan Islam. Pembangunan merupakan tanggung jawab sepenuhnya negara. Dari perancangan permodalan seluruhnya ditanggung oleh pemerintah atau negara. Tidak boleh diserahkan oleh swasta persoalan demi persoalan akan bisa selesai sebab cara pandang negara dalam pembangunan adalah dengan visi pelayanan bukan bisnis.
Pemimpin Islam (khalifah) juga akan merancang pembangunan berdasarkan kemaslahatan umat. Misalnya tidak akan ada pembangunan pemukiman mewah yang akan menggeser warga menjadi tidak punya rumah atau kehilangan tempat tinggal yang nyaman. Karena dengan adanya pembangunan tetap prioritasnya harus pada rakyat.
Karena tempat tinggal ini merupakan salah satu yang termasuk kebutuhan pokok yang harus dijamin pemerintah atau negara begitu juga dengan kebutuhan pangan dan sandang pun akan dijamin negara. Sehingga generasi bangsa bisa mendapatkan makanan yang bergizi dan juga fasilitas lainnya untuk menunjang kualitas ruang hidup rakyat menuju kesejahteraan.
Para perempuan atau Ibu pun akan terjamin nafkahnya. Karena para suami atau wali bisa memenuhi nafkah dengan baik. Dengan negara turun tangan untuk membuka lebar lowongan pekerjaan untuk memenuhi keluarga mereka serta negara yang bisa menyantuninya. Sehingga para perempuan tidak lagi mengalami depresi dan stres karena memikirkan ekonomi dan mengurusi anak-anak mereka.
Inilah gambaran dalam Islam. Negara memberikan jaminan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kehidupan rakyatnya. Sehingga kehidupan tidak terlantar dengan adanya pembangunan yang tujuannya adalah rakyat bukan pada pihak-pihak pengusaha swasta dan oligarki.
Pembangunan sistem kapitalis hanya tertuju pada kemajuan fisik yang materialistik. Tetapi berbeda dengan pembangunan dalam sistem yang berlandaskan Islam. Pandangan dalam Islam pembangunan fisik yang senantiasa akan mendekatkan makhluk dengan penciptanya yaitu dengan berlandaskan atas ruhiyah.
Oleh karena itu sistem kapitalis ini harus segera diakhiri agar tidak terus-menerus menyebabkan kerusakan dan kesengsaraan di tengah rakyat. Dan harus diganti dengan sistem politik Islam yang berdasarkan pada kedaulatan di tangan Allah SWT yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur.
Dengan demikian pada setiap pembuatan kebijakan, termasuk pembangunan ini akan berdasarkan kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Tidak ada ceritanya penguasa akan kongkalikong dengan pemilik modal untuk membuat aturan dengan sesuka hatinya saja.
Petunjuk dari Allah SWT sudah tertuang dalam QS Al-Maidah ayat 50 yang berbunyi:
"Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? (hukum) Siapa yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya).
Pada sistem Islam, yakni Khilafah tegak di atas perspektif kepemimpinan Islam yaitu bahwa pemimpin adalah pengurus bagi rakyatnya (raa'in). Rasulullah bersabda, "Imam atau Khalifah itu laksana gembala dan hanya ia lah yang bertanggung jawab terhadap yang digembalakan" (HR. Bukhari dan Muslim).
Dengan demikian khalifah akan menjadi perisai yang hakiki bagi seluruh rakyat dari kezaliman pembangunan.
Rasulullah bersabda, "sesungguhnya seorang Imam itu (laksana) perisai. Ia akan dijadikan perisai yang orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika ia memerintahkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla dan adil, maka dengannya ia akan mendapatkan pahala. Akan tetapi jika ia memerintahkan yang lain, iya juga akan mendapatkan dosa atau azab karenanya."
Sesungguhnya pemimpin Islam atau yang disebut dengan khalifah akan mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat atau rakyat termasuk di dalam melaksanakan pembangunan ini. Bukan kezaliman seperti yang terjadi hari ini yang menjadikan kesengsaraan rakyat yaitu pembangunan yang jauh dari kata sejahtera. []
Oleh: Dwi Sukandari
(Guru TPQ di Bantul)
0 Komentar