Topswara.com -- Judi online. Permainan haram yang melenakan para pemainnya ini tidak hanya menjangkiti masyarakat biasa saja, tetapi juga pejabat dan wakil rakyat. Wakil rakyat yang seharusnya menjadi teladan malah melakukan pelanggaran hukum dan kemaksiatan. Alih-alih menjalankan tugas untuk kepentingan rakyat, mereka justru terjerat judi online yang berbahaya.
Terungkap lebih dari 1.000 orang di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terlibat judi online atau daring. Hal tersebut diungkapkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024.
Ivan menyebutkan, angka yang dipotret PPATK itu terdiri dari legislator yang duduk di DPR dan DPRD. Begitupun mereka yang bekerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR maupun DPRD. Jumlah uang dan transaksi judi daring di lingkungan DPR dan DPRD tersebut sangat fantastis, yaitu mencapai lebih dari 63.000 transaksi dengan nominal perputaran hingga Rp25 miliar. (jabar.pikiran.rakyat.com, 26/6/2024)
Sungguh miris! Besarnya nominal yang tercantumkan tersebut akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk kepentingan rakyat yang membutuhkan. Namun sayangnya dana itu malah digunakan untuk bermain judol yang jelas hanya menguntungkan bagi pihak bandar saja.
Banyaknya wakil rakyat yang terjerat judi online sesungguhnya menggambarkan bagaimana kualitas pejabat kita. Nyata bahwa banyak dari wakil rakyat yang memiliki integritas lemah, kredibilitas rendah, dan tidak amanah. Sebuah cerminan buruknya anggota dewan yang katanya mewakili kepentingan rakyat banyak.
Wakil rakyat yang bermain judi online tersebut telah mengabaikan tugas mereka dalam melayani kepentingan rakyat. Mereka justru mendahulukan kesenangan sendiri. Mereka lebih memikirkan keuntungan sendiri ketimbang urusan rakyatnya.
Bukannya bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencari solusi untuk permasalahan rakyat, mereka malah asyik main judi yang terlarang.
Apalagi yang bisa diharapkan dari wakil rakyat yang seperti ini? Ke mana janji mereka yang katany akan senantiasa memperjuangkan dan menyuarakan kepentingan rakyat yang telah memilih mereka jika berada pada kursi pemerintahan?
Inilah realitas pejabat dalam sistem kapitalisme. Pemikiran bahwa materi merupakan tujuan telah menghasilkan wakil rakyat yang tidak peduli pada kepentingan rakyat. Mereka tidak mau dan mampu menyerap aspirasi rakyat sebagaimana yang diteorikan.
Semakin nyata bagaimana kapitalisme membentuk wakil rakyat yang lebih mendahulukan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat. Mindset kapitalisme membuat mereka berlomba-lomba untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan mengabaikan nasib rakyat.
Hal ini juga menunjukkan adanya sistem perekrutan yang bermasalah karena tidak mengutamakan kredibilitas seorang wakil rakyat. Faktanya, wakil rakyat yang ada juga tidak mampu menjadi representasi masyarakat yang memilihnya.
Wakil rakyat yang terpilih biasanya adalah yang memiliki modal besar atau popular di tengah masyarakat. Popular saja tidak cukup bila tidak didukung oleh dana yang besar. Makin besar modal yang dimiliki, makin mulus jalan menuju kekuasaan.
Sistem demokrasi kapitalisme memungkinkan para politisi yang berkontestasi menggandeng pengusaha untuk mendanai langkah menuju senayan. Itu tidak gratis. Setelah terpilih, dana tersebut akan dikembalikan dalam berbagai bentuk fasilitas, termasuk berupa kebijakan yang menguntungkan para pengusaha.
Tidak heran bila wakil rakyat tersebut akan lebih mendengarkan para pemilik kapital atau pengusaha ketimbang suara rakyat yang telah memilihnya. Kebijakan yang dibuat pun akan berpihak pada oligarki dari pada kepentingan rakyat banyak.
Beginilah cara demokrasi kapitalisme membentuk karakter pejabatnya sehingga abai dalam melayani rakyat. Ini berbeda jauh dengan Islam. Dalam Islam, majelis umat adalah representasi umat yang berperan penting dalam menjaga penerapan hukum syarak. Majelis umat juga menjadi wadah rakyat untuk menyalurkan aspirasinya.
Anggota majelis umat ini dipilih oleh umat dan menjadi perwakilan umat untuk mengoreksi penguasa dalam menerapkan Islam. Majelis umat juga bertugas memberikan arahan atau masukan kepada penguasa tentang apa yang dianggapnya baik bagi umat. Siapa saja bisa menjadi anggota majelis umat selama ia memiliki kewarganegaraan Islam, berakal, balig, dan Merdeka.
Tugas majelis umat adalah mengurusi rakyat sebagaimana perintah syariat. Majelis umat mengawal agar penerapan hukum Islam senantiasa terlaksana. Mereka bekerja dalam ketaatan kepada Allah SWT. Mereka tidak condong pada kepentingan siapa pun selain kebenaran dan tidak takut kehilangan kedudukan. Mereka selalu bersandar dan terikat pada syariat.
Anggota majelis umat ini memiliki kesadaran penuh akan amanah dalam mengurusi urusan rakyat. Mereka sadar bahwa amanah tersebut kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Sang Pencipta. Dengan begitu, tidak akan terlintas dalam pikiran untuk sengaja melalaikan amanah atau untuk mencari keuntungan pribadi seperti halnya bermain judi online.
Wakil rakyat yang amanah ini hanya bisa terwujud dalam sistem yang baik, yaitu Islam. Hanya dalam Islam, pejabat dan wakil rakyat akan benar-benar menjalankan amanahnya dengan baik.
Inilah pentingnya penerapan Islam secara menyeluruh sehingga bisa menciptakan karakter pejabat atau wakil rakyat yang taat syariat dan bekerja untuk kemaslahatan rakyat. Negara berperan untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah dan selalu mengondisikan kehidupan yang diliputi ketakwaan kepada Sang Maha Kuasa.
Wallahu a’lam.
Oleh: Yuniarti Dwiningsih
Aktivis Muslimah
0 Komentar