Topswara.com -- Kemiskinan masih menjadi permasalahan dan terus menjadi program prioritas pemerintah, khususnya Pemko Medan yang terus berusaha menanggulangi kemiskinan di Kota Medan.
Pemko Medan membuat program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk memberikan bantuan pendidikan gratis bagi seribuan siswa SD dan SMP, serta memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Hal ini pun diungkap oleh anggota Komisi III DPRD Medan Mulia Syahputra Nasution saat menggelar sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Inspeksi Kanal Lingkungan 15, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor. (Waspada.co.id, 15-06-2024).
Mulia Syahputra juga menjelaskan bahwa semua program bantuan yang digaungkan Pemko Medan maupun pemerintah pusat tersebut tidak akan menyentuh langsung masyarakat apabila mereka tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Agar terdata dalam DTKS, masyarakat harus mendatangi kantor lurah setempat dan meminta dimasukkan ke dalam aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation). Untuk itu, pemerintah pusat ingin melihat pertumbuhan penerima bantuan.
Ketika perekonomian berubah dalam beberapa tahun ke depan, hal tersebut akan ditransfer ke komunitas lain yang membutuhkan.
Tidak Efektif Solusinya
Dalam ungkapan anggota Komisi III DPRD Medan bahwa bantuan Pemko Medan mampu memulihkan perekonomian rumah tangga masyarakatnya, namun bagaimana bisa terjadi pemulihan ekonomi jika di balik bantuan tersebut Pemko Medan belum bisa menstabilkan harga bahan pokok, pajak tetap dikutip dari rakyat bahkan pembayaran pajak juga kini dinaikkan.
Selain itu, Pemko Medan belum bisa mengatasi pungli secara merata. Maka dengan adanya bantuan tersebut sama saja bagi rakyat, pemerintah bukan menjadi pahlawan dalam mengatasi masalah namun faktanya memanipulasi kebijakan yang pastinya demi keuntungan segelintir orang.
Kemudian, masyarakat yang membutuhkan bantuan tidak secara otomatis terdaftar di data pemerintah bahkan masyarakat harus mendaftarkan diri mereka secara mandiri di aplikasi tersebut.
Dalam artian, bantuan ini menggambarkan masyarakat seolah meminta-minta untuk dibantu oleh pemerintah. Padahal yang seharusnya terjadi adalah masyarakat merupakan tanggung jawab negara seutuhnya, mulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan dan sebagainya.
Maka, program ini belum tentu efektif dalam menyelesaikan problem kemiskinan sampai ke akarnya. Sebab penanggulangan kemiskinan di kota Medan tidak hanya sekadar dibantu tetapi harus ditanggulangi mulai dari apa yang menjadi penyebab kemiskinannya.
Tidak Menyentuh Sampai Akar Permasalahan
Strategi penanggulangan kemiskinan yang diusung oleh Pemko Medan tidak menunjukkan hasil sesuai harapan, bahkan masih banyak masyarakat kota Medan yang diberi bantuan terus-menerus tetapi tidak kunjung stabil perekonomian rumah tangganya. Hal ini menjadi bukti bahwa gagalnya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan karena solusi yang kurang tepat.
Jika kita telaah masalah kemiskinan ini erat dengan kesulitan ekonomi. Demikian hasilnya jika kapitalisme sekularisme menjadi sandaran sistem pengelolaan negara ini, kebebasan kepemilikan dan kekuasaan kini terus terjadi, mereka bebas menggeruk sumber alam sekaligus menjualnya.
Di sisi lain jumlah lapangan kerja makin sulit didapat, di tambah lagi besarnya upah tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan ekonomi yang semua serba mahal.
Pemko Medan memang menanggulangi kesulitan tersebut dengan cara membantu pendidikan dan pelayanan kesehatan secara gratis, tetapi itu hanya untuk segelintir masyarakat. Masih banyak anak yang putus sekolah dikarenakan kurang biaya dan banyak pula masyarakat yang menahan rasa sakit tetapi tidak kerumah sakit karena kurangnya biaya untuk berobat dan juga tidak mendapatkan pelayanan terbaik.
Bahkan masalah yang kompleks ini terjadi tidak hanya di kota Medan saja, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat di berbagai belahan wilayah lainnya. Hal ini terjadi pada penduduk yang ekonominya menengah ke bawah.
Jadi, meski masyarakat mendapatkan bantuan dari pemerintah, tetap tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan karena para pemodal masih diberikan kebebasan mengeruk kekayaan alam.
Pemerintah sungguh telah berlepas tangan dari tanggung jawabnya, seperti menyerahkan pengentasan kemiskinan pada swasta dengan program corporate social responsibility (CSR). Bahkan, pemerintah hanya bisa membuat regulasi yang justru menyulitkan masyarakat, seperti halnya strategi yang diusung oleh Pemko Medan terkait DTKS dan SIKS-NG.
Solusi Kemiskinan
Islam mampu menyelesaikan kemiskinan yang terjadi, sebab Islam tidak hanya sebagai agama saja tetapi juga aturan dan solusi yang ampuh untuk menyelesaikan setiap problematika masyarakat. Sebab dalam sistem Islam, masyarakat sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara.
Dalam Islam, kemiskinan mengacu pada keadaan di mana kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi. Islam menjamin kebutuhan dasar masyarakat secara keseluruhan melalui penerapan kebijakan Islam.
Penerapan kebijakan ekonomi syariah menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu dan membantu memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier tergantung pada tingkat kemampuannya.
Kemudian, SDA dalam sistem Islam sepenuhnya menjadi kepemilikan umum, seperti halnya hutan, laut, sungai, tambang. Negara tidak membolehkannya untuk dikuasai oleh individu (korporasi), sebab SDA milik seluruh masyarakat dan dikelola oleh negara, hasilnya nanti akan diserahkan untuk kemaslahatan masyarakatnya dalam bentuk pendidikan dan kesehatan gratis dengan kualitas terbaik dan merata tanpa harus meminta-minta terlebih dahulu.
Kemudian, pemerintah memaksimalkan produksi pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan. Negara akan mewajibkan seluruh warga pemilik lahan pertanian untuk mengolahnya. Apabila dalam waktu tiga tahun berturut-turut ada tanah yang tidak digarap, maka negara berhak mengambilnya dan memberikannya kepada orang yang dapat mengelolanya.
Sehingga sistem Islam harus diterapkan secara komprehensif oleh khilafah. Tidak ada negara apapun selain khilafah yang bisa mengurusi rakyat dengan menerapkan Islam secara kaffah sehingga mewujudkan kesejahteraan yang luar biasa di dunia.
Dengan begitu kesejahteraan itu terwujud dengan tegaknya khilafah. Itulah sebabnya, penegakan khilafah merupakan sebuah keharusan sekaligus kebutuhan, baik dari sisi bukti maupun fakta.
Wallah'ualam.
Oleh: Dwinda Lustikayani, S.Sos.
Aktivis Muslimah
0 Komentar