Topswara.com -- Maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di pabrik-pabrik besar menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Contohnya perusahaan Bata yang telah puluhan tahun berproduksi nyatanya gulung tikar dan mem-PHK ratusan ribu karyawan. Ini semua terjadi karena iklim industri yang tidak setabil akibat kebijakan moneter yang di tetapkan secara gelobal di tambah dengan tidak mampuya skill pekerja dalam menghadapi persaingan pasar gelobal.
Dana Moneter Internasional (IMF) melalui World Economic Outlook pada April 2024 mencatat tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 5,2 persen tertinggi dibandingkan enam negara lain di Asia Tenggara yang ada di daftar. (CNN Indonesia, 19/Jul/2024)
Jika kita amati penyebab tingginya angka pengangguran di indonesia adalah di sebabkan oleh rendahnya minat pengusaha dan perusahaan untuk membuka lowongan pekerjaan serta banjirnya tenaga kerja asing dari Cina yang di kirim ke Indonesia akibat hubugan kerja negara Indonesia dengan Cina yang merugikan masyaraka Indonesia.
Setiap hari para pencari kerja memburu lowongn kerja di surat kabar baik off line atau pun online, namun hasilnya tidak kunjung di terima. Syarat-syarat yang di ajukan perusahaan terkadang tidak masuk akal seperti usia maximal 25 tahun dengan pengalaman minimal 3 tahun di bidang yang di maksut merupakan syarat aneh yang harus di penuhi.
Tingginya angka pengangguran ini menunjukkan akan kegagalan negara dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Dimana kondisi ini adalah hasil dari kebijakan yang salah strategi sehingga terjadi deindustrialisasi.
Deindustrialisasi adalah menghilangkan atau mengurangi aktifitas industri karena perubahan sosial atau ekonomi yang cukup besar seperti contoh banyaknya pabrik yang tutup karena krisis moneter.
Sehingga berdampak pada PHK yang menghasilkan pengangguran dan berujung pada kesulitan ekonomi secara besar-besara. Kemudian lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan perguran tinggi (PT) tidak terserap dalam dunia kerja karena tidak memiliki skill yang mampu bersaing, sementara tenaga kerja asing (TKA) justru masuk berbondong-bondong ke Indonesia.
Kondisi ini makin di perpara dengan pengelolahan sumber daya alam (SDA) ala kapitalisme yang mengakibatkan para tenaga ahli dan tenaga kerja diambil dari negara asing. Sehingga akibatnya rakyat sendiri kehilangan kesempatan kerja sampai harus jadi TKI ke luar negeri.
Ini semua adalah buah dari penerapan sistem kapitalisme di negeri ini. Di mana sistem ini hanya beroreantasi pada keuntungan semata tanpa memikirkan dampak yang akan di timbulkan terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Sungguh berbeda dengan sistem Islam.
Di dalam sistem Islam, Islam mewajibkan bagi negara untuk mengurus segalah urusan rakyat yang menjadi tanggung jawab negara termasuk dalam urusan penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup melalui berbagai kebijakan yang mendukung seperti pengelolahan sumber daya alam (SDA) secara mandiri oleh negara bukan malah di serahkan kepada asing dan swasta.
Pengaturan kepemilikan ini akan mampu membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mampu mensejahterakan taraf hidup masyarakat. Di dukung pula dengan kebijakan yang tepat dalam menentukan kurikulum pendidikan sesuai syariat Islam yang berdasarkan pada asas akidah Islam. Sebab akidah Islam di dasarkan pada perintah dan larangan dari Allah SWT dan hanya mengharap rhida-Nya.
Semua ini hanya dapat terwujud dengan penerapan syariat Islam secara kaffah. Dengan institusi negara yang di sebut dengan Daulah Khilafah Islamiah. Di mana negara ini di pemimpin oleh seorang pimpin yang disebut khalifah yang merupakan ra’in atau pelayan dan junnah atau pelindung bagi umatnya.
Sungguh hal ini nyata terukir dalam bingkai sejarah. Bagaimana Islam mampu mensejahterakan rakyatnya hingga berabad-abad lamanya. Sebagaimana contoh kisah Khalifah Umar bin Abdul Azis yang menjadikan rakyatnya tidak ada satu pun yang berhak menerima zakat karena semua rakyarnya berada dalam kesejahteraan yang nyata bukan cuma omongan dan data saja.
Peradaban gemilang itu sesungguhnya bisa terulang kembali jika saja manusia mau berjuang menerapkan kembali syariat Islam secara kaffah.
Wallahualam bissawab.
Oleh: Beramita
Aktivis Muslimah
0 Komentar