Topswara.com -- Tapera menuai berbagai polemik dan tanggapan beragam dari masyarakat, dan akhirnya pemerintah menunda rencananya untuk memotong gaji pegawai baik sipil atau karyawan biasa.
Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan tetap dijalankan pada 2027. Hal ini diungkap oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho. Dengan begitu, pendapatan atau gaji karyawan swasta akan dipotong mulai 2027. Jakarta, Senin (10/6/2024).
Hanya di tunda bukan di batalkan, dan ada kemungkinan akan tetap di laksanakan, seperti yang sudah terjadi sebelumnya, karena ada suara penolakan dari berbagai elemen masyarakat terutama pekerja atau karyawan yang merasa kebijakan ini zalim dan kebijakan ini tidak masuk akal.
Bahkan wajib di pertanyakan apa yang sebenarnya negara inginkan dari rakyatnya? Apakah tidak cukup berbagai potongan dari hasil keringat rakyat? Masihkah mereka penguasa peduli terhadap rakyat yang menjadi tanggungjawabnya?
Dengan banyaknya kecaman maupun penolakan terhadap program Tapera ini, menunjukkan bahwa negara belum mampu menjalankan tugasnya sebagai pelindung maupun penjamin kesejahteraan rakyat.
Dengan sistem kapitalisme yang saat ini merajalela, makin terlihat banyaknya ketidak adilan yang terjadi di dalam masyarakat. Disaat para buruh dan rakyat dilema dan merasa terbebani dengan iuran Tapera ini, kebijakan lain untuk gaji bagi komite Tapera atau disebut juga BP Tapera begitu membuat rakyat menggelengkan kepala.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomer 9 tahun 2023 tentang honorarium, Insentif dan manfaat tambahan lainnya, gaji BP Tapera ini tidaklah main main bahkan menginjak puluhan juta per bulannya diluar insentif, dan tunjangan lainnya.
Kebijakan yang bagaikan bumi dan langit, satu pihak yang bekerja keras dengan segala keringatnya, untuk bisa mendapatkan rumah yang layak huni, tanpa tahu kepastian akhirnya bagaimana, dan satu pihak lain yang menikmati hasil pemungutan Tapera ini bahkan di awal mereka menduduki jabatannya.
Begitu mirisnya setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, bahkan cenderung membebani rakyat, dan jauh dari kata solusi. Ketersediaan rumah yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, malah mengalihkan tanggungjawabnya kepada rakyat dengan program Tapera ini.
Negara tidak lagi menjadi periayah bagi rakyat, tetapi rakyat harus berjuang sendiri untuk dapat bermimpi mempunyai tempat tinggal yang layak huni bagi keluarganya.
Lepas tangannya negara dalam hal ini, tidak lepas dari sistem yang di anut, sistem kapitalisme sekularisme yang meniscayakan kepedulian negara kepada rakyatnya, rakyat di anggap sebagai beban, dan rakyat di peras dengan berbagai dalih potongan, ujungnya merekalah yang mendapatkan keuntungan, inilah bukti bahwa sistem yang sekarang di jalankan jauh dari kata mensejahterakan.
Semua itu sangat berbeda dengan sistem ekonomi yang di atur dalam negara khilafah, yang dipimpin seorang khalifah. Dimana negara benar benar akan bertanggung jawab terhadap sandang, pangan, bahkan semua hal yang berkaitan dengan rakyatnya termasuk perihal rumah.
Khalifah akan memastikan rakyatnya hidup dengan sejahtera, dan memberikan kebijakan kebijakan yang tentunya condong pada kebaikan rakyatnya. Karena seorang khalifah tahu bahwasanya menjadi seorang khalifah haruslah adil dan mampu mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kelak, sesuai dengan firman Allah:
يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ
Artinya, “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS Shad [38]: 26).
Sudah saatnya kita beralih pada sistem Islam dibawah kepemimpinan seorang khalifah yang akan senantiasa memberikan kebijakan-kebijakan yang adil untuk rakyatnya.
Wallahu A'lam Bishawab.
Oleh: Ira Damayanti
Aktivis Muslimah
0 Komentar