Topswara.com -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengusut gangguan pada server Pusat Data Nasional (PDN).
PDN mengalami gangguan diduga akibat serangan hacker sejak Kamis (20/6) yang berimbas ke sejumlah layanan publik, termasuk aplikasi layanan nasional yang terintegrasi, seperti layanan keimigrasian di bandar udara (CNN Indonesia, 22/06/2024).
Bukti Lemahnya Jaminan Keamanan Data
Kasus serangan hacker, termasuk kebocoran data sebagai salah satu dampaknya sejatinya menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang lemah dalam pertahanan keamanan sibernya.
Tidak hanya data digital masyarakat saja yang tidak aman, bahkan data strategis milik lembaga strategis pemerintah pun nyatanya juga rentan diretas akibat ulah para hacker.
Di lain sisi, pada era digital hari ini sudah selayaknya kekuatan pertahanan siber mutlak dimiliki oleh sebuah negara. Terlebih persaingan, bahkan peperangan antarnegara tidak lagi hanya berbasis pada kekuatan senjata saja. Namun juga direpresentasikan dari sejauh mana negara tersebut mampu membangun kekuatan pertahanan sibernya (MNews, 26/06/2024).
Butuh Perubahan Paradigma
Salah satu tugas negara dalam sistem Islam yaitu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi setiap warganya. Dalam hal ini termasuk adalah bagaimana negara mampu menjaga keamanan data pribadi rakyatnya. Dan untuk membangun sistem keamanan data yang baik maka perlu dipersiapkan SDM (cyber army), sarana dan prasarana, riset dan teknologi, serta instrumen hukum yang hebat.
Dalam sistem Islam, negara akan mencetak SDM yang unggul dan berkualitas dalam seluruh aspek. Hal ini dibentuk melalui sistem pendidikan berbasis akidah Islam. Sistem ini tidak hanya mampu mencetak generasi yang bersyaksiyah Islam yakni generasi yang mempunyai pola pikir dan pola sikap yang Islam.
Namun juga mampu melahirkan cendekiawan, ilmuwan, dan pakar di berbagai bidang keahlian yang semuanya didedikasikan untuk kemaslahatan dan manfaat bagi umat.
Negara juga akan membangun sarana dan prasarana digital yang dibutuhkan untuk membangun sistem keamanan data. Untuk pembiayaan tersebut yakni berasal dari baitul mal.
Adapun sumber dana baitul mal ini berasal dari harta kepemilikan umum yang dikelola negara dan tidak akan diprivatisasi seperti dalam sistem kapitalisme hari ini. Kemudian sumber baitul mal juga bisa berasal dari zakat, jizyah, kharaj, dan sebagainya.
Sehingga dengan begitu negara tidak akan kesulitan mencari dana untuk mengurus urusan rakyatnya, termasuk untuk mewujudkan sistem keamanan data.
Negara juga akan proaktif dalam melakukan penjagaan dan pencegahan kebocoran data. Dan selanjutnya negara juga akan memberikan gaji yang layak bagi SDM yang bekerja.
Sehingga ketika para pekerja dijamin kesejahteraannya, pekerja mampu menjalankan tugas dan amanahnya dengan profesional dan tanggung jawab.
Ditambah mereka dengan keimanan kepada Allah yang kokoh dan memiliki kesadaran bahwa amanah yang diberikannya ini kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh karenanya mereka akan sungguh-sungguh menjalankan amanah yang telah diberikan.
Semua tindakan di atas insyaaAllah mampu mewujudkan keamanan data setiap individu. Dan tentu langkah-langkah tersebut hanya mampu terwujud dalam sistem Islam yang berasaskan pada akidah Islam dan keimanan kepada Allah.
Negara akan mampu menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan pelayan umat ketika Islam dijadikan sebagai ideologi dan pandangan hidup. Maka dari itu sudah selayaknya kita berjuang bersama-sama untuk melanjutkan kehidupan Islam hadir di tengah-tengah kita saat ini.
Wallahu a'lam bishawab.
Oleh: Asih Lestiani
Aktivis Muslimah
0 Komentar