Topswara.com -- Awal bulan Juni 2024 ini terjadi blackout atau pemadaman listrik di Pulau Sumatera, mulai dari wilayah Aceh hingga Lampung mengalami pemadaman listrik bergilir dengan durasi yang bervariasi, mulai dari 10 jam, bahkan ada yang hingga 24 jam. Hal ini terjadi tepatnya pada hari Selasa (4/6/2024) hingga Rabu (5/6/2024).
Kejadian tersebut tentu saja menambah daftar panjang pemadaman listrik total oleh PLN, karena sebelumnya juga pernah terjadi pemadaman listrik total pada tahun 2019 yang dirasakan penduduk Jakarta, Banten, dan Jawa Barat secara bersamaan.
Jika penyebab blackout pada 2019 lalu adalah akibat gangguan transmisi SUTET 500 kV Ungaran dan Pemalang. Maka, padamnya aliran listrik di wilayah sumatra kali ini terjadi karena adanya gangguan pada jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV Linggau-Lahat yang terjadi pada Selasa (4/6).
Sistem transmisi tersebut merupakan jaringan interkoneksi yang terhubung dengan sejumlah wilayah di Sumatra. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan terganggunya distribusi yang memasok listrik pelanggan sekitar 29.000 gardu.
Peristiwa ini memunculkan sorotan sebagian kalangan yang menilai bahwa PLN kurang profesional dalam mengurus listrik rakyat. Pemadaman listrik dipandang sebagai ketidakprofesionalan PLN, karena pemadaman listrik ini tentu saja mengganggu operasional usaha misalnya: perusahan, hotel, UMKM, pelayanan rumah sakit juga unit usaha lain yang menyebabkan kerugian finansial yang cukup signifikan meski blackout terjadi dalam durasi kurang dari 24 jam.
Bergulir opini yang mendorong adanya profesionalisme pengelolaan SDA dengan membuka kran investasi asing demi kelancaran supply listrik dan menghindari blackout di masa mendatang. Apalagi hari ini ada penambahan permintaan listrik dan pembangkitnya pada tranmisi Sumatera.
Alasan tentang ketidakprofesionalan PLN ini seakan-akan memberi karpet merah bagi investasi asing yang dianggap sebagai hal urgen yang harus dilakukan saat ini untuk menyelesaikan problem kelistrikan di negeri ini.
Benarkah masalah listrik selesai dengan investasi asing?
Berdasarkan data dari PLN per Desember 2023, sistem kelistrikan Sumatra memiliki cadangan daya yang sangat besar dengan reserve margin sebesar 41 persen.
Reserve margin adalah cadangan daya pada sistem ketenagalistrikan terhadap beban puncak.
Tingkat keandalan pasokan listrik di suatu sistem dicerminkan oleh besarnya reserve margin tersebut. Idealnya reserve margin yang optimal berada di kisaran 24 persen sampai 35 persen. Besarnya reserve margin di Sumatra yang besarnya 41 persen ini menunjukkan bahwa sistem kelistrikannya mengalami kelebihan pasok daya.
Namun, kenapa kelebihan pasok daya ini ternyata tidak berbanding lurus dengan pelayanan listrik? Dari sinilah kemudian, berbagai kalangan juga menyoroti lemahnya mitigasi dan pemeliharaan listrik.
PLN perlu melakukan perbaikan dan peningkatan sistem kelistrikan, termasuk pemeliharaan rutin, percepatan program transmisi, pengembangan fasilitas penyimpanan energi, dan modernisasi perangkat kelistrikan untuk mengatasi dan mencegah terulangnya kejadian serupa.
Listrik merupakan kebutuhan yang pokok bahi masyarakat secara menyeluruh. Ada begitu banyak aktivitas dan kegiatan sosial kemasyarakatan maupun aktivitas yang sifatnya pribadi tidak bisa terpenuhi ketika supply listrik berhenti atau blackout, sehingga negara seharusnya menyediakan fasilitas terbaru dan termodern sebagai penunjang dalam pengurusan persoalan ini.
Negara harus menjamin distribusi supply listrik untuk masyarakat berjalan dengan optimal. Harapannya pemadaman listrik ini tidak lagi terjadi di masa depan.
Dengan adanya kebijakan dibukanya kran Investasi asing di sektor listrik ini akan membuat masyarakat tidak bisa mendapatkan pelayanan yang optimal.
Ada perbedaan paradigma yang begitu mencolok dalam hal ini. Swasta atas nama investasi akan menganggap keberadaan mereka bukan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi kemaslahatan umat, melainkan semata-mata hanya demi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.
Swastanisasi inilah yang membuat sebanyak apapun cadangan energi yang tersedia tidak akan bisa terdistribusi dengan baik demi kemaslahatan masyarakat. Apalah arti cadangan listrik melimpah, jika keberadaan mereka hanya dalam paradigma bisnis semata. Meski cadangan listrik tinggi, TDL listrik akan terus naik. Bahkan pemadaman akan terus terjadi secara bergilir.
Sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini di dalamnya terdapat sistem kebebasan kepemilikan yang membiarkan SDA dikuasai oleh asing. Hal inilah yang membuat SDA yang menguasai hajat hidup orang banyak hanya dikuasai segelintir orang. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan apa yang ada di dalam sebuah hadist yang menyebutkan bahwa
"Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yakni padang rumput, air dan api." (HR Abi Dawud dan Imam Ahmad).
Artinya, Islam melarang adanya swastanisasi dalam tiga hal yang disebutkan dalam hadist tersebut.
Api adalah gambaran semua sumber daya alam yang ada di dalam tanah seperti migas, batu bara, emas dan sebagainya. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut digunakan sebagai sumber listrik, misalnya migas batubara dan nuklir yang berasal dari uranium dan plutonium.
Khatimah
Jika pengelolaan SDA dan listrik ini dilakukan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadist tersebut, niscaya kebutuhan masyarakat akan listrik bisa terpenuhi dengan harga murah. Pemadaman listrik atau blackout tidak akan terjadi di tengah melimpahnya sumber daya alam.
Investasi ataupun swastanisasi bukanlah solusi yang bisa menyelesaikan masalah kelistrikan di negeri ini. Justru sebaliknya, hanya dengan mengembalikan pengelolaan tambang kepada pemiliknya yang hakiki, problem kelistrikan ini akan terselesaikan.
Wallahu'alam.
Oleh: Sri Lestari
Aktivis Muslimah
0 Komentar