Topswara.com -- Pengangguran menjadi salah satu masalah yang tidak pernah berhenti hingga kini. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengakui banyaknya Gen Z yang menganggur.
Data BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat setidaknya ada 9,9 juta penduduk Indonesia yang termasuk dalam kelompok usia muda atau Gen Z yang tidak memiliki pekerjaan (kumparan.com, 20/5/2024). Angka pengangguran banyak terisi oleh generasi muda dengan rentang usia antara 18-24 tahun.
Paradigma Batil Sistem Rusak
Ida membeberkan alasan banyaknya angka pengangguran yang diduduki oleh gen Z. Salah satunya adanya ketidakcocokan, alias mismatch antara pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan tenaga kerja di lapang. Gap ini terus melebar hingga mengakibatkan jumlah pengangguran yang terus meningkat dari waktu ke waktu.
Tingginya angka pengangguran saat ini tentu menjadi ancaman serius bagi tercapainya tujuan Indonesia Emas 2045. Padahal disebutkan bahwa bonus demografi menjadi salah satu potensi esensial yang mampu mempercepat tercapainya tujuan Indonesia Emas.
Tidak adanya sinkronisasi hasil pendidikan dan pelatihan dengan permintaan tenaga kerja di lapang disebut-sebut sebagai biang kerok tingginya angka pengangguran.
Berdasarkan data hasil olahan Tim Jurnalisme Data Harian Kompas terhadap data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) per lima tahunan, yakni pada bulan Februari tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024 menggambarkan adanya tren penurunan dalam hal penciptaan lapangan kerja di sektor formal (kompas.com, 24/5/2024).
Banyaknya pengangguran menunjukkan sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Dan semua ini terjadi sebagai bentuk kegagalan negara dalam mengurusi urusan rakyatnya, termasuk pengurusan penyediaan lapangan pekerjaan.
Fenomena ini makin diperparah dengan kebijakan negara yang makin memudahkan investor asing beserta rombongan pekerjanya untuk berusaha di Indonesia. Tentu saja, fakta ini kian menipiskan kesempatan warga lokal untuk mendapatkan pekerjaan. Persaingan yang terjadi tidak seimbang.
Di sisi lain, pengelolaan sumberdaya alam yang dimiliki negara, banyak dikuasai asing. Dalam hal ini negara menjadi regulator yang berfungsi untuk menerapkan kebijakan dan menghubungkannya dengan kepentingan asing.
Semua ini diterapkan karena dana investasi yang ditawarkan asing lebih menggiurkan dan dianggap memberikan keuntungan fantastis bagi negara. Sementara, rakyat yang membutuhkan pekerjaan justru diabaikan tanpa ada pengurusan.
Dari segi kurikulum pendidikan, negara pun tidak mampu fokus menetapkan pada satu bidang keahlian tertentu. Kurikulum yang ditetapkan memaksa sistem pendidikan menerapkan banyaknya disiplin ilmu. Sehingga generasi pun sulit menyerap ilmu secara optimal.
Alhasil, gap yang ada semakin tampak, antara bidang ilmu dan kebutuhan keterampilan tenaga kerja di lapang. Sehingga sulit di-match-kan antara hasil pendidikan dan kebutuhan kerja.
Inilah konsep absurd ala kapitalisme. Alih-alih menginginkan keuntungan besar, namun yang terjadi justru angka pengangguran melonjak. Negara kian oleng dengan segala bentuk kebijakan batil yang ditetapkan dalam konsep kapitalisme.
Islam, Sistem Ideal Penjaga Kehidupan
Islam, satu-satunya sistem yang mampu mengatur setiap urusan kehidupan. Segala aturannya ditetapkan atas dasar akidah Islam. Dan konsep inilah yang diciptakan Allah SWT. untuk mengatur setiap urusan umat. Segala bentuk konsep yang ada dalam sistem Islam hanya mampu diwujudkan dalam institusi khilafah. Satu-satunya institusi yang menjadi teladan dari Rasulullah SAW. untuk mengatur setiap urusan umat.
Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda,
"Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat. Dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya" (HR. al Bukhari).
Khilafah wajib menjamin setiap kebutuhan primer setiap individu. Termasuk penyediaan lapangan kerja yang layak bagi setiap kepala keluarga. Semua pembiayaan ditetapkan khalifah melalui pos Baitul Maal sesuai ketentuan syarak.
Kesejahteraan dan ketenangan rakyat menjadi satu-satunya orientasi pengaturannya. Semua individu rakyat mendapatkan pelayanan yang merata tanpa ada diskriminasi.
Khilafah pun akan menetapkan kebijakan yang mampu meluaskan lapangan pekerjaan melalui efektifitas pengelolaan sumberdaya alam secara mandiri. Tidak hanya itu, peningkatan edukasi sumberdaya manusia pun dilakukan secara berkelanjutan.
Dengan demikian, lapangan pekerjaan akan luas tersedia. Dan ditopang dengan keahlian yang senantiasa terhubung dengan kebutuhan ketenagakerjaan di lapang.
Khilafah juga akan meminimalkan atau bahkan mengeliminasi setiap investor asing yang berusaha menawarkan investasinya di dalam negeri. Karena khilafah benar-benar memahami bahwa investasi asing akan menjadi boomerang yang merusak kedaulatan dan konsistensi kepengurusan rakyat. Konsep kemandirian khilafah inilah yang menciptakan kekuatan dan ketangguhan khilafah dalam mengurusi setiap urusan individu rakyat.
Mekanisme tersebut mampu menjaga dan menstabilkan ekonomi dalam negeri. Lapangan pekerjaan luas, kesejahteraan mudah diraih. Demikianlah Islam menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi umat. Hidup berlimpah berkah dalam dekapan sistem Islam yang mensejahterakan.
Wallahu alam bishawwab
Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor
0 Komentar