Topswara.com -- Petani di kabupaten Manggarai dan kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) harus menempuh jarak sekitar 80 kilometer untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Hal itu terungkap dalam temuan tim Satgasus pencegahan korupsi Polri saat memantau penyaluran pupuk subsidi di NTT.
Untuk itu, anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Yudi Purnomo Harahap menyarankan pada Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengatur dalam petunjuk teknis (juknis) jarak maksimum keberadaan kios dari petani. (Beritasatu.com/23/6/2024)
Kondisi kelangkaan pupuk ini bukan baru terjadi kali ini saja. Sudah berulang kali dihadapi para petani setiap masuk masa musim tanam. Hal ini membuat para petani seperti pengemis di negeri sendiri padahal tidak seharusnya kelangkaan pupuk ini terjadi di negeri yang kaya raya ini.
Tentunya ada banyak persoalan yang menjadikan sulit bagi petani dalam mengakses pupuk subsidi. Persoalan ini pun tak kunjung menemukan solusi hingga terus menerus terjadi. Bahkan negara terjerat utang pupuk kepada PT Pupuk Indonesia.
Inilah realita yang ada, negara memiliki utang pada perusahaan yang sejatinya adalah BUMN sendiri. Semua itu menjadikan akses pupuk makin sulit dari sisi menjangkau keberadaan nya dan harganya.
Makin jauh pula dari cita-cita terwujudnya kedaulatan pangan dan juga ketahanan pangan dinegeri ini. Padahal ketahanan pangan merupakan salah satu hal penting yang harus diwujudkan agar negeri ini tidak bergantung impor.
Namun faktanya hal itu sulit untuk diwujudkan. Sebab permasalahan disektor pertanian yang dihadapi para petani kita belum menemukan titik terang.
Hal ini merupakan buah dari kapitalisasi pupuk dan lepas tangannya negara dalam memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani. Perusahaan lah yang memegang kendali pengadaan dan distribusi pupuk. Akibatnya petani kesulitan mendapatkannya.
Dalam sistem kapitalisme penguasa membuka peluang sebesar-besarnya bagi para pengusaha untuk mengembangkan usaha nya dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Harga pupuk yang mahal serta sulit memperoleh nya adalah salah satu dampak dari pengurusan umat dalam asuhan kapitalisme.
Peguasa dalam sistem kapitalisme berlepas tangan dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. Padahal Indonesia adalah negara agraris. Seharusnya penguasa dapat memanfaatkan kesuburan dan kekayaan negeri ini bukan menyerahkan nya pada para pengusaha yang sejatinya mereka adalah pihak swasta dan asing.
Namun, hanya dalam sektor pertanian bahkan seluruh lini kehidupan kita jauh dari sejahtera dalam asuhan kapitalisme.
Islam memandang pertanian sebagai bidang strategis. Oleh karena itu, negara akan mendukung penuh para petani, termasuk dalam mengakses pupuk dengan mudah. Disisi lain, negara juga memiliki mekanisme dalam memberikan bantuan pada petani dan keluarga yang tidak mempunyai modal agar tetap bisa mensejahterakan para petani.
Rasulullah SAW pernah memberikan 1 dirham kepada seorang sahabat agar dibelikan kapak untuk menjadi alat mata pencarian nya. Sistem islam yang akan memberikan kesejahteraan pada umat adalah khilafah. Sebagaimana khilafah ini pernah mempimpin selama 13 abad dengan menerapkan syariat Islam kaffah.
Khilafah akan menunjang berbagai sarana dan prasarana untuk memajukan sektor pertanian. Khilafah juga akan memberikan modal maupun memberikan lahan secara cuma-cuma kepada siapa saja yang ahli dalam pertanian agar mereka mampu mengelola lahan.
Negara juga akan menjamin pupuk dengan harga yang murah, bahkan bisa digratiskan. Khilafah juga akan mendidik para ahli dibidang ekonomi dan menunjangnya dengan kecanggihan teknologi. Sehingga khilafah benar-benar bisa menjamin kualitas dan kuantitas kebutuhan pangan tersedia.
Semua anggaran tersebut bersumber dari baitul maal melalui pos-pos pemasukan. Khilafah tidak akan berlepas tangan terhadap hal tersebut. Di dalam sistem khilafah juga tidak akan ada praktik mafia yang menimbun pupuk.
Sebab, penguasa dalam sistem khilafah benar-benar menjamin kebutuhan para petani. Seperti ini lah mekanisme khilafah dalam menunjang sektor pertanian. Maka ketahanan pangan hanya bisa diwujudkan didalam penerapan sistem Islam kaffah.
Wallahua'lam.
Oleh: Eva Susiani
Aktivis Muslimah
0 Komentar