Topswara.com -- Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menyampaikan, kenaikan HET beras sebetulnya hanya formalitas. Sebab pada kenyataannya, harga beras sudah lama bergerak di level Rp13.000 per kilogram hingga Rp15.500 per kilogram, baik untuk jenis premium maupun medium.
Bahwasannya titik keseimbangan pada harga beras sudah lama berada di level yang telah diterangkannya dan masyarakat sudah lama membeli beras dengan harga tersebut. Jadi, imbasnya sudah tidak ada lagi bagi konsumen. (bisnis.com, 24/05/2024).
Indonesia, dengan tanah pertanian yang subur dan luas, seharusnya menjadi negara yang mampu memenuhi kebutuhan berasnya sendiri. Namun sayang, potensi tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah. Hampir setiap tahun mengimpor beras dari negara lain, seperti Thailand dan Vietnam.
Kondisi makin buruk akibat musim kering pada akhir tahun 2023. Musim kering mengakibatkan penurunan dan bahkan mundurnya produksi beras di Indonesia. Yang pada gilirannya akan menyebabkan kenaikan harga beras secara drastis.
Disisi lain produksi, sektor pertanian pangan khususnya produksi padi menghadapi tantangan. Hal ini mengurangi daya tarik petani untuk mengembangkan usahanya. Dari mulai ongkos tanam padi yang makin mahal yaitu pengeluaran untuk biaya tenaga kerja, sewa lahan dan juga kenaikan pupuk, pestisida dan benih. Ini membuat petani kesulitan dalam berproduksi.
Bahkan juga rela berutang atau bahkan menjual lahan sawahnya. Disisi lain mitigasi kegagalan membangun lumbung pangan justru tidak dilakukan, dan memberi solusi petani lokal. Yang mengakibatkan banyak petani mengalami kegagalan dan meninggalkan lahan atau dijual. Petani juga makin malas bahkan pensiun sebagai petani.
Mirisnya pemerintah akan menggandeng Cina untuk menggarap lahan sawah sebagai solusi menyediakan lumbung pangan. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan menggandeng Cina untuk menggarap sawah di Kalimantan Tengah.
Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dalam ajang High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) RI–RRC di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (19/4). “Kita minta mereka (China) memberikan teknologi padi mereka, di mana mereka sudah sangat sukses menjadi swasembada, dan mereka bersedia,” ungkap Luhut dalam unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Minggu (21/4).
Padahal banyak program lainnya yang serupa mengalami kegagalan. Andaikan berhasil siapakah yang akan diuntungkan? Pemerintah dalam sistem kapitalisme dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengurus rakyat berasaskan materi semata.
Jelaslah keuntungan hanya berpihak pada Cina, mengapa Cina yang mereka beri keleluasaan dalam menggarap lahan sawah? Menurut pemerintah Cina selama ini sudah berhasil dalam swasembada pangan, itulah alasan pemerintah menggandeng mereka.
Kemudian teknologi mereka canggih, memang kita akui dalam hal teknologi cina jago dalam merancang dan membuat barang-barang elektronik dan lain sebagainya. Sayangnya Indonesia nanti akan dijadikan sasaran market. Dari sini pihak Cina yang akan diuntungkan.
Pastinya Cina akan memasarkan alat-alat pertanian yang dalam hal ini berkaitan dengan pertanian seperti mesin traktor, alat pemotong, dan lain-lain. Mereka juga akan memasarkan berbagai macam kebutuhan pertanian seperti bibit, pupuk, dan lain sebagainya.
Namun, jangan sampai lupa bahwa watak Cina adalah suka menjebak dengan apa? Yakni pinjaman atau hutang. Itu yang membahayakan posisi pemerintahan dan juga kedaulatan negara Indonesia. Ingat istilah bahwa tak ada makan siang gratis.
Selain itu jika diamati apabila pihak Cina diberi kelonggaran untuk investasi dan bekerjasama maka mereka juga akan membawa para pegawai sendiri, dari kalangan mereka sendiri, baik sebagai tenaga ahli atau lainnya.
Pada akhirnya petani lokal pun akan tersingkirkan. Dari sini jelaslah yang merugi adalah Indonesia sendiri. Mereka akan banyak mendapatkan keuntungan dan yang akan dirugikan adalah petani. Lalu akan dibawa kemana nasib para petani dan buruh tani jika semuanya digantikan oleh Cina.
Islam menyelesaikan persoalan pangan dari akar masalah dan tak sekedar mewujudkan ketahanan pangan saja, namun juga kedaulatan pangan. Dalam sistem ekonomi Islam, politik ekonomi negara bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan perumahan bagi seluruh rakyat.
Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat dapat terjangkau, baik melalui mekanisme pasar atau pemberian bantuan.
Agar kebutuhan tersebut dapat tersedia dan terjangkau, cara mewujudkannya adalah dengan mendorong produksi dan mengatur pasar agar beroperasi secara efisien dan tetap syariah, serta memberikan bantuan di luar kerangka pasar.
Negara bertanggung jawab penuh membantu petani, apalagi pertanian adalah persoalan strategis. Dorongan produksi, negara menjadi partner petani dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah memberikan insentif dan kebijakan yang mendukung produksi dan distribusi yang efisien.
Sebagai contoh, negara Islam biaya produksi lebih efisien karena tidak ada sewa tanah pertanian yang dalam Islam itu dilarang. Tanah juga dijaga produktivitasnya dengan larangan pemilik lahan menelantarkan tanah pertaniannya selama tiga tahun.
Negara juga bertanggung jawab dalam mendistribusikan tanah kepada mereka yang membutuhkan dan mampu menggarap tanah. Biaya modal untuk produksi, seperti benih, pupuk, serta sarana dan prasarana pertanian, dapat diperoleh dari Baitul Mal jika petani mengalami kesulitan.
Negara mengawasi kegiatan pertanian setiap wilayah. Negara membangun proyek infrastruktur yang melayani sektor pertanian, seperti penggalian sungai dan saluran irigasi, pembangunan jembatan dan bendungan. Negara juga mendorong masyarakat untuk menghidupkan tanah mati atau tidak produktif dengan memberikan tanah kepada siapa pun yang mampu menghidupkan tanah tersebut.
Dalam hal distribusi negara Islam melakukan operasi pasar dalam rangka mengawasi kegiatan publik, termasuk pedagang dan pekerja. Tujuannya untuk memastikan bahwa mereka mematuhi hukum-hukum Islam dan mencegah terjadinya praktik penimbunan barang dalam perdagangan dan pekerjaan mereka.
Negara menunjuk qadhi muhtasib atau hisbah untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak publik. Juga akan memberikan sanksi terhadap pelanggaran, seperti penggunaan timbangan atau takaran yang merugikan masyarakat.
Begitu juga Islam melarang penimbunan barang, mematok harga, larangan penipuan. Apabila pemerintah akan menjalin kerjasama dengan asing politik luar Daulah Islam yang dijadikan sebagai pedoman bukan yang lain.
Wallahua'lam bishshawab.
Oleh: Tri Setiawati, S.Si
Aktivis Muslimah
0 Komentar