Topswara.com -- Mulai Juni 2024 pemerintah telah menetapkan secara permanen relaksasi HET (harga eceran tertinggi) beras baik premium maupun medium di pasar. Kenaikan HET ini tidak akan berimbas terhadap konsumen.
Karena pada kenyataannya sejak akhir tahun lalu harga beras sudah melambung tinggi. Di mana dengan kenaikan harga beras tersebut banyak masyarakat yang makin sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Banyaknya PHK dan tinggi naiknya HET beras tentu membuat hidup rakyat makin sulit. Apalagi di tengah lesunya ekonomi saat ini makin menambah angka kemiskinan. Di tambah lagi beras adalah kebutuhan pokok rakyat.
Ronny P Sasmita Analisis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution menyampaikan, kenaikan HET beras sebetulnya hanya formalitas. Sebab pada kenyataannya harga beras sudah lama bergerak di level 13.000 per kilogram hingga 15.500 per kilogram. Baik untuk jenis premium maupun medium.(BISNIS.COM./24/5/2024)
Kenaikan harga beras yang sudah berlangsung lama ini juga tidak membuat hidup para petani menjadi sejahtera. Melainkan ketika mendapatkan hasil panen akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang juga ikut naik.
Mahalnya harga pupuk dan murahnya harga gabah yang di tentukan oleh tengkulak juga menambah beban derita para petani. Membuat para petani kebingungan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Apalagi saat ini distribusi beras dikuasai oleh para pengusaha. Dalam hal ini konsumen juga akan semakin sulit mendapatkan pasokan beras. Tidak lain di sebabkan kapitalisasi pemilik modal yang membeli gabah dengan harga murah.
Mereka pemilik modal yang mampu mempermainkan harga beras dengan membeli gabah dari petani dan di olah dengan teknologi modern yang dapat menghasilkan beras premium dan bermerek dan di pasarkan dengan harga yang mahal.
Para pengusaha juga bebas melakukan penimbunan beras untuk menghaancurkan distribusi di pasar dan menaikan harga beras sekehendak hatinya.
Ini terjadi karena tidak adanya sanksi tegas yang di berikan oleh negara kepada para kartel penimbun barang. Lemahnya sanksi hukum menjadi legalitas bagi para pelaku. Sehingga rakyat menjadi korban.
Sebab hal seperti ini sudah di legalkan oleh negara yang mengemban paham ekonomi kapitalisme di mana asal ada uang apa pun bisa di lakukan. Dalam sistem ekonomi kapitalisme sangat jelas terlihat akan dampak dan kegagalan dalam mensejahterakan rakyatnya, baik itu pada konsumen maupun untuk para petani.
Berbanding terbalik dengan penerapan sistem Islam. Islam menjadikan negara bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan pokok rakyat termasuk beras. Di mana negara akan senantiasa menjamin kesejahteraan para konsumen dan juga para petani yang sesuai aturan syariat Islam yang di terapkan. Mengenai kenaikan beras di dalam sistem Islam.
Khalifah akan mencari akar masalah serta apa penyebabnya. Apa bila kendalanya ada pada tidak adanya bibit atau pun haraga pupuk yang mahal. Maka penguasa akan menyediakan bibit dengan cara intensifikasi pertanian dan mengendalikan harga pupuk melalui distribusi yang benar.
Penguasa atau pemimpin Islam juga akan memperbaiki sistem produksi pada pertanian. Sehingga produksi beras untuk masyarakat secara langsung akan terpenuhi dengan sempurna. Sehingga masyarakat dapat merasakan hidup tenang dan nyaman di bawah naungan kepemimpinan Daulah Islam.
Di dalam Islam siapa saja yang kedapatan memanipulasi, menimbun, dan menghambat distribusi dan produksi beras ke pasaran maka akan mendapatkan sanksi tegas sehingga si pelaku tidak akan mudah lagi berbuat demikian dan akan memberi efek jera terhadap pelaku. Hanya dengan penerapan syariat Islam secara kaffah solusi terhadap segala problematika hidup umat manuia di dunia.
Wallahu a'lam Bisshawab.
Oleh: Nurhalimah
Aktivis Muslimah
0 Komentar