Topswara.com -- Dunia pendidikan tengah dikejutkan dengan pemberitaan biaya kuliah yang tinggi. Kenaikannya pun dengan angka yang tidak tanggung-tanggung. Oleh karena itu, kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) ini menuai aksi protes dari para mahasiswa. Mereka menuntut agar pihak rektorat dan pemerintah meninjau kembali kebijakan kenaikan UKT dan mencari solusi yang lebih pro rakyat.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Tjitjik Sri Tjahjandarie merespon mengenai banyaknya protes soal UKT, Tjitjik menyebut pendidikan tinggi merupakan pendidikan tersier atau pilihan yang tidak masuk dalam wajib belajar 12 tahun. Pendidikan wajib di Indonesia saat ini hanya 12 tahun yakni dari SD, SMP hingga SMA. (cnbcindonesia.com/18/05/2024)
Pernyataan tersebut menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat. Pasalnya, dengan ungkapan seperti itu menunjukkan bahwa kuliah seolah seperti barang mewah yang tidak bisa ditempuh oleh setiap warga negara yang secara ekonomi tidak mampu untuk menjangkaunya.
Padahal kuliah adalah bagian dari menuntut ilmu dan bagian dari hak setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang baik. Namun, didalam sistem kapitalisme saat ini, pendidikan dianggap sebagai barang mahal, hanya orang yang memiliki uang banyak yang bisa mendapatkan pendidikan tinggi.
Sebagai contoh seorang calon mahasiswa yang masuk melalui jalur prestasi di salah satu perguruan tinggi lebih memilih mundur karena tidak sanggup membayar UKT. Sungguh miris.
Apalagi, didalam sistem kapitalisme ini seluruh biaya yang ada di PTN merujuk pada Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT). Sehingga, perubahan PT menjadi PTN BH ikut berpengaruh dalam menentukan besaran uang kuliah tunggal (UKT).
Selain itu, adanya program WCU (World Class University) yang mengharuskan syarat-syarat tertentu dan ini tentunya membutuhkan biaya yang mahal, termasuk konsep triple helix yang menjalin kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan perguruan tinggi.
Sehingga membuat orientasi dalam dunia pendidikan tidak semata mencari ilmu, namun lebih banyak memenuhi tuntutan dunia industri. Inilah yang terjadi pada dunia pendidikan kita hari ini dalam pola asuhan kapitalisme.
Sungguh sangat jauh berbeda dengan islam. Islam memandang pendidikan menjadi salah satu kebutuhan pokok yang menjadi tanggung jawab negara. Mendapatkan pendidikan berkualitas baik secara gratis adalah hak setiap warga negara daulah. Biaya pendidikan pun akan ditanggung oleh negara demi mewujudkan masyarakatnya yang berilmu dan berpendidikan.
Sebab, jika masyarakat suatu bangsa cerdas tentu hal ini akan mempengaruhi kualitas bangsa tersebut. Untuk itu, pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara.
Negara Islam akan memfasilitasi pendidikan gratis bagi warga negara nya baik kaya maupun miskin. Pembiayaan tersebut bersumber dari pemasukan negara yang banyak sehingga akan mampu menyediakan layanan pendidikan berkualitas dengan biaya murah bahkan gratis.
Adapun sumber pemasukan negara berasal dari kharaj, fa'i, usyr, dan sumber lainnya serta kekayaan sumber daya alam yang dimiliki negara yang mampu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Negara yang mampu mewujudkan itu semua adalah daulah khilafah Islam. Khilafah akan menerapkan semua aturan yang bersumber dari syariat Islam kaffah dalam seluruh aspek kehidupan kita.
Selain itu, pendidikan tinggi dalam Islam bertujuan untuk membangun kapasitas keilmuan, bukan memenuhi tuntutan industri. Hal ini bisa kita lihat begitu banyak ilmuan yang lahir dari penerapan peradaban Islam. Sungguh sangat jauh berbeda pandangan Islam dan pandangan kapitalisme terhadap pendidikan.
Sebagai manusia yang berakal pasti nya kita sangat menginginkan hidup dalam kesejahteraan. Untuk itu, tidak ada solusi lain untuk mewujudkan kesejahteraan selain dari menerapkan daulah khilafah Islam.
Wallahua'lam Bisshawab.
Oleh: Pipit Ayu
Aktivis Muslimah
0 Komentar