Topswara.com -- Menteri koordinator bidang kemaritiman fan Investasi Binsar Luhut Pandjaitan menyampaikan bahwa
Indonesia akan bekerjasama dengan Cina dalam mengembangkan pertanian dengan teknologi padi di Kalimantan Tengah. Proyek ini akan dimulai pada Oktober 2024. (kompas.com 21 april 2024)
Lahan yang akan dipakai proyek tersebut seluas 1 juta hektar di Kabupaten Pulau Pisang Kalimantan Tengah. (VOA Indonesia 27 April 2024)
Rencana proyek sawah Cina dimaksudkan sebagai solusi menyediakan lumbung pangan. Padahal sebelumnya berbagai program serupa sudah dilaksanakan seperti food estate namun belum menampakkan hasil yang maksimal bahkan mengalami kegagalan. Andaikan berhasil, siapa yang akan diuntungkan?
Mengsikapi hal ini Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas menyampaikan bahwa lahan 1 juta hektar itu terlalu luas, menurutnya tidak masuk akal dan pasti gagal. Dia menilai sebenarnya produksi padi di Indonesia jauh lebih baik dari negara lain. Indonesia sebenarnya dari sisi kualitas benih sudah ada beberapa yang sudah dikembangkan dan hasilnya cukup menjanjikan kalau dari sisi teknologi. (Tempo.co 23/4/2024).
Sementara itu Direktur Pamong institute Drs.Wahyudi almaroky menyampaikan kekhawatirannya tentang proyek ini. Ia menyampaikan beberapa alasan. Pertama, terkait alih teknologi, kita khawatir justru Cina akan menjadikan negara kita sebagai market alat teknologi pertanian dari Cina.
Kedua, ketika rakyat dianggap belum mampu mengoperasikan alat-alat pertanian dari Cina, akan menjadi alasan bagi Cina mendatangkan pekerja Cina, sehingga tenaga kerja pertanian Indonesai tergusur.
Ketiga, ketika Cina membawa alat-alat pertanian, khawatir dianggap sebagai utang sehingga negara kita makin terjerat utang.
Rencana proyek sawah Cina menampakkan seakan negara tidak serius dalam mewujudakan Lumbung pangan di negeri ini, karena berbagai program sudah direncanakan dari masa ke masa pemerintahan, namun tidak menampakkan keberhasilan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa mitigasi kegagalan membangun lumbung pangan justru tidak dilakukan, mengapa pemerintah tidak mengoptimalkan produksi petani lokal mengingat banyak petani mengalami kegagalan dan memutuskan meninggalkan atau tidak mengolah lahan bahkan memilih beralih profesi dari petani.
Kerjasama dengan Cina menunjukkan lepas tangannya penguasa dari peran utamanya mengurusi urusan rakyat, pasalnya kerjasama ini tidak dibangun atas layanan urusan rakyat namun lebih dibangun dengan prinsip bisnis.
Maka bisa dipastikan jika proyek ini berhasil hanya akan menguntungkan segelintir orang bukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat.
Kerja sama dengan asing termasuk pada sektor pertanian juga akan mengancam kedualatan negara dan berpotensi menguatkan penjajahan di negeri ini. Semua ini tidak lepas dari sistem kapitalisme yang mengarahkan kebijakan pemerintah.
Sistem ini hanya berorientasi pada keuntungan materi bukan pada mengurusi urusan rakyat. Berbeda dengan negara dalam Islam, yakni khilafah kehadirannya hanya untuk melayani umat secara optimal. Sektor pangan adalah sektor yang strategis sebab berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Islam mewajibkan negara untuk memenuhinya.
Negara akan menjamin ketersediaan sarana prasarana pertanian yang berkualitas dan terjangkau. Dukungan riset dan teknologi, melalui pendaan baitul maal. Maka pembiayaan sektor pertanian tidak akan tergantung pada modal swasta atau asing. Terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan hanya bisa dicapai dalam negara khilafah.
Wallahu a'lam bish shawab.
Dewi Asiya
Aktivis muslimah
0 Komentar