Topswara.com -- Dalam The 2nd UN Tourism Regional Conference on the Empowerment of Women in Tourism in Asia and The Pacific, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo memperkenalkan tokoh kesetaraan gender Indonesia, Ibu Kartini, serta menyoroti pentingnya peran perempuan dalam industri pariwisata.
Konferensi tersebut mendapat apresiasi dari Harry Hwang, Direktur Departemen Regional untuk Asia dan Pasifik di UN Tourism, karena digelar di Bali, destinasi pariwisata terkenal dengan kekayaan alam dan budaya yang dimilikinya.
Menurut Harry Hwang, berdasarkan agenda 2030 PBB, penting bagi kita semua untuk memastikan bahwa pariwisata memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam mencapai kesetaraan gender.
Konferensi tersebut menghadirkan tiga panel diskusi utama yang diisi oleh para pakar dari berbagai negara, membahas peran perempuan dalam mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dampak pendidikan pada partisipasi perempuan di sektor pariwisata, serta upaya untuk meningkatkan keselamatan dan aksesibilitas perjalanan bagi perempuan. (Suara.com Kamis 02 /05/2024)
Di era saat ini, ada tekanan global untuk melibatkan perempuan dalam industri pariwisata sebagai bagian dari usaha mewujudkan kesetaraan gender. Dalam konteks ekonomi kapitalisme, perempuan sering kali dianggap bernilai ketika mereka mampu menghasilkan uang.
Namun, ironisnya, perempuan sering kali menjadi korban dari kegagalan sistem ekonomi kapitalisme dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sehingga peran perempuan dalam memacu ekonomi dianggap penting.
Selain itu, arah yang diberikan oleh masyarakat internasional adalah untuk mengembangkan sektor non-strategis seperti pariwisata, sementara sektor strategis seperti penguasaan sumber daya alam (SDA) masih seringkali dikuasai oleh negara-negara yang memiliki kekuatan kolonial.
Padahal, upaya tersebut seringkali melanggar kodrat alami perempuan dan berpotensi merugikan nasib anak-anak, baik melalui dampak negatif dari ibu yang bekerja maupun risiko budaya yang mungkin muncul dari pariwisata yang tidak terkendali.
Partisipasi perempuan dalam upaya mengurangi kemiskinan bukanlah fenomena baru. Sejak diperkenalkannya Millennium Development Goals (MDGs) oleh 189 negara anggota PBB pada tahun 2000, yang kemudian diikuti oleh Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015, perempuan telah menjadi fokus dalam upaya mengakhiri masalah seperti kemiskinan, kesenjangan, dan perlindungan lingkungan.
Dalam kerangka rencana aksi ini, perempuan didorong untuk terlibat sepenuhnya dalam menyelesaikan masalah kemiskinan global, terutama melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan produksi.
Hal ini dikenal dengan istilah pemberdayaan ekonomi perempuan (PEP), yang diharapkan dapat mengangkat separuh populasi dari kemiskinan. Fenomena ini tercermin dari meningkatnya masalah kemiskinan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.
Upaya untuk melibatkan perempuan dalam sektor ekonomi terus digalakkan melalui berbagai program dan sarana dalam rangka mencapai MDGs atau SDGs. Tujuannya adalah agar sebanyak mungkin perempuan dapat berkontribusi dalam bidang ekonomi, bahkan ketika mereka berada di rumah.
Dalam era digital ini, propaganda fokus pada isu perempuan dalam bisnis digital yang tanpa batas. Perempuan didorong untuk memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing dan peran mereka dalam pembangunan ekonomi.
Untuk mendukung hal ini, berbagai program peningkatan kapasitas, akses permodalan, kemudahan pendaftaran usaha, ekspansi pasar, dan perlindungan kekayaan intelektual diberikan kepada perempuan.
Dengan demikian, tidak ada alasan bagi perempuan untuk tidak berperan dalam proyek global pemberdayaan ekonomi perempuan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.
Namun demikian apabila kita lihat lebih cermat, upaya ini dapat membahayakan umat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun ada argumen bahwa pemberdayaan perempuan dapat mengurangi kemiskinan, pada kenyataannya, dominasi perempuan dalam berbagai sektor publik dapat menyebabkan ketimpangan, kecemburuan sosial, dan bahkan meningkatkan risiko kriminalitas yang dialami perempuan.
Realitasnya, seberapa pun pendapatan yang mereka peroleh dari bekerja, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, bahkan dipotong pajak. Akhirnya, perempuan tidak hanya menjadi tulang punggung keluarga, tetapi juga tulang punggung negara.
Hal ini karena usaha untuk menentang kodrat alamiah manusia yang berbeda secara fisiologis dan psikologis. Namun, persamaan itu sering kali dipaksakan untuk menciptakan kesetaraan gender.
Proyek PEP dan penyebaran ide kesetaraan gender justru memiliki potensi untuk membuka pintu kerusakan yang lebih luas di tengah-tengah masyarakat.
Pertama, proyek-proyek tersebut berpotensi mengeksploitasi perempuan dan menjadikan mereka sebagai sokongan bagi kelangsungan sistem kapitalisme yang tengah goyah, baik sebagai pekerja dalam industri kapitalis maupun sebagai objek pasar.
Kedua, proyek-proyek ini berisiko mengikis kodrat alami perempuan sebagai fondasi keluarga dan pilar masyarakat yang penting dalam membangun peradaban Islam yang gemilang.
Dengan berjalannya waktu jauh dari sejahtera, proyek-proyek ini dapat merusak struktur keluarga dan masyarakat hingga tidak ada jaminan terhadap generasi yang akan muncul, yang merupakan pembangun utama peradaban.
Sejatinya, kemiskinan yang mengakibatkan krisis multi dimensi akan terus menyelimuti dunia selama sistem ekonomi kapitalistis masih diterapkan. Sistem ini telah menerjang dan menyeret umat manusia ke dalam krisis parah yang berkepanjangan.
Islam Memuliakan Perempuan dan Mengentaskan Kemiskinan
Islam telah lama memiliki sistem aturan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh perempuan. Kemiskinan bukan hannya menimpa perempuan. Kemiskinan bermula dari rendahnya tingkat pendidikan, sulitnya lapangan pekerjaan, beban hidup yang makin berat, malas bekerja, serta keterbatasan sumber daya alam maupun modal.
Dalam konteks ini, Islam memberikan solusi dengan menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan secara gratis baik laki-laki dan perempuan sebagai hak yang wajib dipenuhi oleh negara.
Islam juga memberikan kesempatan luas bagi kaum pria untuk mencari nafkah, dengan menawarkan pekerjaan kepada mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan memberikan dorongan kepada yang malas untuk bekerja.
Karena laki-laki adalah tulang punggung ekonomi keluarga. Perempuan lebih berfokus pada pendidikan dan pembentukan generasi yang berkualitas. Perbedaan peran antara pria dan perempuan tidak bermakna pengabaian terhadap peran perempuan, melainkan optimalisasi peran sesuai dengan kodratnya.
Dalam konteks hak-hak publik, Islam menegaskan bahwa baik pria maupun wanita memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya.
Islam justru mendorong perempuan agar memiliki iman yang kuat dan ilmu pengetahuan yang luas, dengan tujuan agar mereka dapat mendidik anak-anak dengan baik dan menjaga keharmonisan keluarga.
Sistem pemerintahan Islam yang telah terbukti selama 13 abad dalam mengatasi kemiskinan melalui beberapa mekanisme.
Pertama, semua sektor usaha berbasis sektor produktif. Sistem ekonomi Islam menjamin kesejahteraan rakyat individu per individu. Negara akan menjauhkan jerat riba dari segala kegiatan perekonomian.
Kedua, memenuhi kebutuhan pokok massal, yakni pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Alhasil, pendapatan per keluarga bisa teralokasi ke kebutuhan individu. Dalam kondisi tertentu, negara memberi nafkah kepada individu rakyatnya dan tidak mewajibkan perempuan untuk bekerja.
Ketiga, mengelola SDA secara adil. Konsep kepemilikan Islam menjadikan pengelolaan SDA menjadi sumber pemasukan untuk memberikan layanan publik berkualitas dan gratis. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan masyarakat. Menggunakan baitulmal dengan pos pendapatan yang beragam tanpa utang.
Wallaahu a’lam bi ash-shawwab.
Oleh: Retno Indra, S. Pd
Aktivis Muslimah
0 Komentar