Topswara.com -- Kelaparan akut yang melanda dan mengancam dunia saat ini adalah buah dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Kelaparan di dunia juga meningkat karena berbagai faktor yang timbul seperti tidak teraturnya tentang hak kepemilikan sehingga sangat sulit di kendalikan.
Sistem ekonomi kapitalisme tidak memiliki mekanisme menjamin kesejahteraan rakyatnya. Sedikitnya lapangan kerja dan rendahnya upah menjadi wajah sistem ini. Rakyat diminta berjuang sendiri untuk bisa sekedar makan, sehingga terjadi kesenjangan kesejahteraan yang mengakibatkan kelaparan.
Organisasi Pangan Dunia atau FAO yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengungkapkan masih banyaknya kelaparan akut di 59 negara atau wilayah, dengan jumlah 1 dari 5 orang di negara itu mengalami kelaparan akibat permasalahan pangan akut. CNBC Indonesia (4/5/2024).
Persoalan kelaparan tidak akan mampu terselesaikan dengan sistem ekonomi kapitalisme karena sistem ini meniscayakan setiap individu berjuang untuk kesejahteraan hidupnya sendiri. Sulitnya mendapatkan pekerjaan adalah faktor utamanya di tambah lagi beratnya beban hidup yang harus di tanggung.
Sistem ini menafikan kepemilikan umum berupa kekayaan alam dan melegalkan kepenguasaan atas segelintir orang. Sehingga negara abai dalam pemenuhan kebutuhan asasi rakyatnya. Siapa pun yang memiliki modal besar akan diberi jalan bebas untuk melakukan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang sejatinya adalah milik publik.
Ini adalah gaya penjajahan model baru yang sedang di terapkan oleh sistem kapitalisme, sistem rusak dan kufur ini adalah hasil dari pencampakan syariat islam.
Sistem ekonomi kapitalisme menyebabkan sebagian besar umat manusia sulit mengakses kebutuhan pokoknya yaitu pangan. Kalaupun diberi akses, masyarakat harus membayar mahal, sebagai akibat dari kapitalisasi sumber daya alam oleh pihak swasta/pemilik modal yang berorientasi pada keuntungan atau bisnis.
Fakta ini sungguh menyakitkan bagi rakyat, mirisnya lagi pemerintah malah seakan akan acuh terhadap kondisi ini. Para penguasa seakan menutup mata pada penderitaan rakyatnya. Di tengah kesengsaran rakyatnya pemerintah malah semangkit menumpuk kekayaan dari hasil mencuri uang rakyat.
Pengelolahan SDA yang salah mengakibat kerusakan yang parah dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam aspek ekonomi. Inilah salah satu dari sekian banyak permasalahan yang timbul jika pengelolaan kenegaraan tanpa syariat Islam. Terjadi kezaliman di mana-mana.
Berbeda dengan sistem ekonomi Islam, di mana penguasa berkewajiban meriayah dan menjamin kesejahteraan rakyatnya sampai terpenuhi kebutuhan asasia individu per individu. Tata kelola kenegaraan yang diserahkan kepada syariat Islam menjadi jalan keluar terhadap permasalahan yang saat ini sedang terjadi.
Contohnya dalam pengelolahan SDA akan di kembalikan kepada negara secara utuh tanpa mencari keuntungan atau lahan bisnis. Ini di karenakan ketaqwaan setiap individu penguasa dan kontrol masyarakat serta sistem sanksi yang memberi efek jera menjadi pondasi kuat bagi tatakelolah negara yang mampu mensejahterakan rakyatnya.
Ketakwaan akan menjadi tuntutan kehidupan sekaligus pertimbangan yang memiliki dimensi ibadah yang akan dimintai pertanggung jawabanya kelak di hadapan Allah SWT sehinga teraplikasi secara etika dan moral dari penerapan syariah Islam.
Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.
Semua ini hanya mampu terwujud dalam penerapan syariah Islam secara kaffah dengan bingkai naungan khilafah yang pernah di contohkan oleh sejarah kekhilafahan yang berkuasa selama lebih 13 abad. Maka dari itu wahai kaum muslimin marilah kembali kepada kejayaan islam dengan berpegang teguh terhadap fikrah dan thariqah yang di wariskan oleh Rasulullah SAW.
Waallahua'lam Bisshawab.
Oleh: Beramita
Aktivis Muslimah
0 Komentar