Topswara.com -- Banjir bandang terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ada 15 orang yang meninggal, di antaranya 11orang telah dievakuasi dan sisanya dalam proses. Beberapa warga yang mengalami luka-luka mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit setempat.
Beberapa unit bangunan terendam, di antaranya rumah warga, fasilitas umum, dan tempat usaha. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Abdul Muhari bersama timnya masih terus memutakhirkan data atas bencana ini (cnnindonesia.com, 12/05/2024).
Selain itu, di Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe Utara Kecamatan Oheo Desa Sambandate, akibat luapan Sungai Lalindu banjir menerjang hingga setinggi dua meter menjadikan Jalan Trans Sulawesi lumpuh total.
Kepala Bagian Operasi Satuan Lantas Konawe, Ipda Zulfikar menyampaikan beberapa personilnya sudah diterjunkan untuk membantu mengamankan warga yang terdampak dan menertibkan kendaraan, pedagang, para pengendara jasa rakit sebagai antisipasi serta mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan mematuhi aturan agar segera tertuntaskan (cnnindonesia.com, 11/05/2024).
Banjir yang terjadi seperti penyakit menahun menimpa warga menjadi PR besar yang harus segera dituntaskan. Mengingat tidak terjadi di salah satu wilayah rawan saja, melainkan hampir merata meski tingkat keparahan berbeda.
Berbagai tempat terdampak banjir baik akibat derasnya hujan lebat berhari-hari, hingga luapan sungai yang tidak memadai, atau penyebab lain karena serapan kurang. Ini menandakan perlu ada perbaikan sebagai pencegahan komprehensif.
Pembangunan ala Kapitalisme
Berulangnya bencana yang memakan korban, beberapa warga kehilangan tempat tinggal, hingga akses jalan lumpuh total ini tidak bisa dianggap hanya dalam lingkup bencana alam yang solusinya dengan perbaikan kerusakan terdampak.
Sebab kenyataannya yang terdampak akan terus merasakan trauma dan beratnya menanggung kerusakan serta kehilangan materi. Ditambah jika bencana memakan korban, tentu penyelamatan nyawa juga tak kalah pentingnya.
Tata kota serta perencanaan pembangunan di setiap wilayah perlu lebih mendetailkan urgensi atas pembangunan di wilayah rawan bencana bahkan wilayah yang aman sekalipun. Sebagai bentuk penjagaan atas nyawa, keselamatan, keamanan serta kebermanfaatan pembangunan bagi masyarakat sekitar.
Pada kenyataannya, pembangunan tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat. Bahkan seringnya rakyat tidak bisa memanfaatkan dan menjadi korban atas eksploitasi lahan untuk pembangunan.
Meski pemerintah mengharapkan dengan pembangunan maka kesejahteraan meningkat. Fasilitas terpenuhi dan menjadi wilayah yang maju. Namun nyatanya hal itu tidak selalu bisa menyelamatkan mereka.
Banyak lahan yang alih fungsi, pembangunan tol misalnya untuk keberlangsungan para pengguna jalan agar lebih efektif kenyataannya tidak sesuai harapan. Karena biaya masih pula ditanggung rakyat dengan nominal yang tidak murah.
Perlunya dikembalikan kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kantong penguasa demi segala proyek yang dikerjakan mengatasnamakan rakyat belaka.
Kebijakan yang selalu berorientasi pada keuntungan ini menggambarkan sistem aturan negara yang juga merancang kejayaannya dengan keuntungan dan kantong-kantong pribadi pemegang kekuasaan.
Tidak mengherankan memang menjadi pemangku kekuasaan dengan segala wewenangnya akan memudahkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari rekayasa proyek yang dijalankan. Tidak ada proyek yang mau rugi adanya proyek besar untuk keuntungan yang besar.
Iming-iming hari ini adalah modal sedikit untung besar. Slogan yang hidup di tengah kehidupan kapitalisme hari ini.
Hingga pada akhirnya penanganan mitigasi bencana, tidak tuntas. Sebab butuh biaya yang tidak sedikit. Perbaikan tempat umum, fasilitas warga yang rusak, perbaikan akses jalan, dan bantuan sosial untuk korban yang terdampak tentu memakan anggaran yang banyak. Sehingga tidak sepadan pengeluaran dengan pemasukan negara.
Transaksi untung rugi antara warga dengan rakyatnya menjadi hal lumrah. Meski pada akhirnya rakyat yang kembali menanggungnya sendiri sebab tidak lagi yang mampu meng-covernya. Bantuan yang diberikan pun tidak merata.
Demokrasi sebagai pilar pemerintah yang menjalankan sistem kapitalisme ini memang akan terus merugikan rakyatnya yang dianggap sebagai beban.
Maka sistem inilah penyebab tidak tuntasnya penyelesaian segala masalah yang ada, termasuk bencana maupun pembangunan yang ada.
Aturan Islam Komprehensif
Islam sebagai ideologi memiliki pandangan serta aturan-aturan yang diterapkan. Negara dengan sistem Islam akan menjadi garda terdepan yang mengutamakan rakyatnya.
Dalam negara Islam ada satu istilah yang disebut dengan _kulliyat khamsah_ atau _maqashid syari’ah_, di antaranya _hifdzu ad-din_ (menjaga agama), _hifdzu an-nafs_(menjaga jiwa/nyawa), _hifdzu an-nasl_ (menjaga keturunan), _hifdzu al-maal_ (menjaga harta), _hifduz al-‘aql_ (menajaga akal).
Artinya tujuan diterapkannya syariat dalam negara Islam tidak lain adalah untuk menjaga. Syariat Islam tidak memberatkan justru memudahkan dan mengarahkan pada keadilan.
Termasuk dalam hal ini negara Islam tentu tidak menjadi negara yang terbelakang. Sebab negara juga memiliki tujuan pembangunan yaitu untuk mencukupi fasilitas warganya. Namun pembangunan di dalam Islam tidak didasari dengan tujuan mencari keuntungan atau untung-rugi saja.
Pembangunan harus tepat sasaran. Masyarakat menikmati dengan mudah dan murah segala fasilitas yang ada. Serta rakyat tidak dibebankan ataupun diambil haknya atas proses pembangunan yang ada.
Sebab dalam Islam, negara juga harus memiliki pos-pos pemasukan dan pengeluaran yang jelas. Pengeluaran negara dalam bentuk sebagai pembangunan atau penanggulangan bencana harus tepat sasaran sebagai solusi tuntas. Bahkan negara tidak mematok, justru mengerahkan yang ada untuk rakyatnya.
Mitigasi komprehensif sebagai antisipasi tujuannya mencegah jatuhnya banyak korban dan meminimalkan dampak kerusakan. Ini semua tergambar dari pembangunan dan tata kelola kota di setiap wilayah.
Pembangunannya tidak dibebankan kepada setiap wilayah. Namun, negara memfasilitasi penuh setiap wilayah sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut. Karena itu bentuk tanggungjawab negara kepada rakyatnya.
Dalam kitab Nidzhamul Islam bab Rancangan Undang-undang Dasar dalam Islam sub-bab Sistem Ekonomi dijelaskan bahwa pos pengeluaran negara di antaranya dikeluarkan untuk pembangunan serta pelayanan masyarakat yang vital seperti jalan raya, masjid, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Semua diambil dari baitul mal negara.
Bahkan bencana alam mendadak juga ditanggung seluruh biaya hingga tuntas tanpa memberatkan rakyat sedikitpun. Negara memberikan fasilitas penuh kembali, tata kelola kota yang aman, menjaga nyawa rakyatnya.
Tanggung jawab dan segala kinerja yang dicurahkan baik dari pemimpin serta para pegawai negara ini tidak lain karena dorongan keimanan atas amanah yang diterima di pundaknya. Tentu tidak meminta untung- rugi hanya keselamatan hidup dunia-akhirat atas amanah yang tertunaikan.
Pemimpin memang harus bertanggungjawab. Dari 'Abdullah bin Umar RA, Rasulullah SAW bersabda: "Ketahuilah setiap dari kalian adalah seorang pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin."
Penguasa yang memimpin orang banyak akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. []
Oleh: Nadia F. Lutfiani
(Pendidik, Aktivis Dakwah)
0 Komentar