Topswara.com -- Pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terus terjadi. Di tengah kondisi yang belum membaik setelah pandemi, gelombang PHK seakan tak berhenti. Apalagi pada momen Ramadan dan menjelang lebaran yang seharusnya disambut suka cita, tampaknya tidak berlaku bagi sejumlah karyawan yang mengalami PHK.
Meskipun sempat ditengarai PHK di industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) menjelang lebaran lantaran perusahaan yang enggan membayar tunjangan hari raya (THR). Namun, hal itu kemudian dibantah. Menurut Ketua Umum Asosiasi Produsesn Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redam Gita Wirawasta, menyebutkan ada fenomena yang bergeser.
PHK bukan lagi karena momentum lebaran, tetapi memang karena sejak kuartal III tahun 2022, cash flow industri tekstil terus tergerus. Hal ini terjadi setelah pandemi Covid dan serbuan produk impor yang masuk pasar domestik serta tensi geopolitik yang mengganggu ekspor. Akibatnya, TPT nasional kesulitan hingga harus memangkas produksi dan memecat karyawannya. (cnbcindonesia.com, 29/3/2024)
Nasib buruh dalam sistem kapitalisme memang rawan. Mereka tidak punya jaminan pasti sehingga kapan saja bisa mengalami PHK.
Kondisi Ekonomi yang Tidak Pasti
Disebutkan bahwa penyebab PHK adalah aliran cash flow yang terus tergerus setelah pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi kapitalisme yang selama ini diterapkan ternyata rapuh. Ia tidak mampu menopang perekonomian manusia kala terjadi hantaman seperti pandemi Covid lantaran berdiri pada landasan yang lemah. Sistem ini betumpu pada fiat money dan riba yang rentan inflasi.
Selain itu, serbuan produk asing terus membanjiri tanpa ada kendali. Pemerintah membuka keran impor begitu lebar. Hal ini tidak terlepas dari lobi-lobi importir besar yang ingin mengeruk keuntungan dari pasar dalam negeri yang begitu besar.
Pasar domestik dipenuhi produk impor dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan produk lokal. Masyarakat tentu memilih produk yang lebih murah. Lama-lama, pemasukan perusahaan tekstil dalam negeri makin menurun. Sulit bagi perusahaan membayar gaji karyawan sementara pendapatan terus berkurang. Jalan keluarnya adalah perusahaan harus melakukan efisiensi, termasuk dengan memberhentikan karyawan.
Di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti, harga-harga kebutuhan pokok yang melambung, dan lapangan pekerjaan yang sempit, masyarakat masih terus dihadapkan pada ancaman PHK setiap saat. Tekanan ekonomi mengimpit dari segala sisi membuat hidup rakyat makin sulit.
Kebijakan Liberal
Kondisi geopolitik global tak ayal turut memengaruhi aliran ekspor. Arus ekspor terhambat karena adanya perang dan kondisi ekonomi dunia yang juga belum stabil. Banyak negara yang ekonominya kembang kempis, bahkan sekarat pasca-Covid.
Namun, pada saat yang sama, negeri ini harus ikut dengan kebijakan kapitalis global. Indonesia harus ikut dengan aturan perdagangan bebas yang lebih banyak menguntungkan pengusaha kelas kakap. Akibatnya, produk luar bisa leluasa masuk dan menguasai pasar dalam negeri.
Dalam sistem kapitalisme, negara berperan sebagai regulator bagi kepentingan para pemilik modal. Tidak heran bila kebijakannya akan selalu menguntungkan para pengusaha. Di sisi lain, nasib rakyat makin mengenaskan.
Adanya gelombang PHK yang terus-menerus terjadi juga menunjukkan lambannya negara dalam mengatasi persoalan. Alih-alih mencari solusinya, negara malah menyerahkan kepada swasta pemilik perusahaan-perusahaan yang menampung banyak pekerja.
Padahal, sudah diketahui bahwa mindset pengusaha adalah bisnis atau mencari keuntungan. Perusahaan tentu tidak mau rugi. Perusahaan akan segera memutus kerja karyawan mana kala kondisinya tidak menguntungkan atau dianggap membawa kerugian secara materi.
Kebijakan liberal juga terjadi secara nyata dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Jika saja SDA tidak diserahkan kepada swasta, negara akan mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang luas bagi rakyatnya. Negara akan mandiri mengelola SDA untuk kepentingan rakyat tanpa harus tunduk di bawah kepentingan segelintir kapitalis.
Inilah yang terjadi ketika sistem kapitalisme liberal diterapkan. Peran negara sebagai pelindung dalam segala hal menjadi hilang. Rakyat dibiarkan berjuang sendirian.
Jaminan dari Sistem Islam
Islam menjadikan negara sebagai pengurus rakyatnya. Artinya, negara mengatur segala urusan rakyat agar bisa berjalan dengan baik. Negara tidak mementingkan kepentingan segelintir orang terhadap orang lainnya, apalagi kepentingan pemilik modal. Setiap rakyat menjadi prioritas negara. Kesejahteraan menjadi hak setiap jiwa dan negara berusaha mewujudkannya.
Sistem ekonomi Islam tidak berfokus pada ekspor, tetapi bagaimana kebutuhan dalam negeri bisa tercukupi dengan baik. Dengan pengelolaan SDA oleh negara akan memungkinkan hasilnya melimpah dan mencukupi kebutuhan dalam negeri. Negara bisa jadi akan sangat jarang atau bahkan tidak perlu mengimpor karena produksi dalam negeri telah mencukupi.
Perdagangan dengan negara lain juga memiliki aturan sendiri seperti tidak bekerja sama dengan negara yang memusuhi umat Islam. Negara mengatur perdagangannya sesuai ketentuan syariat sehingga tidak akan pernah tunduk pada pihak asing mana pun. Dengan begitu, kepentingan dalam negeri akan terlindungi dari intervensi asing yang hanya merugikan rakyat.
Industri dalam negeri akan disokong negara, baik secara modal maupun regulasi. Mereka yang membutuhkan modal usaha akan dibantu negara dengan prosedur yang mudah dan tanpa riba. Negara juga meniadakan pajak atau pungutan yang memberatkan.
Negara akan mengatur agar jalur distribusi bahan baku dan produk berjalan lancar. Gangguan atau penyimpangan semacam kartel atau penimbunan barang akan ditindak tegas.
Dengan penerapan Islam secara kaffah, negara mampu memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Tidak akan ada kekhawatiran karena negara akan selalu hadir untuk rakyatnya seberapa pun buruknya keadaan.
Wallahu a’lam bishshawwab.
Oleh: Nurcahyani
Aktivis Muslimah
0 Komentar