Topswara.com -- Kebijakan Bupati Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT) Heribertus Nabit yang memecat 249 tenaga kesehatan (nakes) menjadi sorotan. Pun menjadi perhatian DPRD Kabupaten Manggarai (TvOne, 14/4/2024).
Perwakilan nakes sempat meminta bantuan DPRD agar haknya bisa diperjuangkan soal kenaikan gaji untuk menghidupi keluarga. Alih-alih disetujui malah mendapat pecatan dan terancam kehilangan pekerjaannya.
Mereka menjadi panik lantaran akan kehilangan penghasilan. Apalagi kondisi nakes perempuan. Suaminya ada yang tidak bekerja serta anak-anaknya yang masih kecil.
Hal yang lebih memprihatinkan lagi, para nakes itu belum digaji sejak Januari 2024. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, sudah kehilangan pekerjaan, juga tidak mendapatkan gaji selama beberapa bulan (viva.co.id).
Dalam demonya para nakes menyampaikan aspirasinya yang sangat sederhana yakni menuntut kejelasan statusnya sebagai calon ASN yang sudah bertahun-tahun mengabdi, dan kenaikan gaji bagi ASN serta menuntut gaji yang belum terbayarkan dari beberapa bulan lalu. Bahkan ada yang sampai dua tahun lalu dari masa Covid-19 waktu itu.
Namun apa yang terjadi justru berujung pemecatan. Padahal perjuangan nakes dengan gaji sekitar 400ribu-600ribu perbulan dirasa sangat minim, karena belum bisa mencukupi sehari-hari nakes sendiri bersama dengan keluarganya. Diperparah lagi akhirnya kerjanya dihentikan.
Sesungguhnya para nakes ini adalah orang yang sudah berjasa besar untuk negeri. Misalnya saat terjadi Covid-19 para nakes ini merupakan garda depan untuk menyelamatkan pasien. Mereka bekerja siang malam berjuang untuk kesembuhan pasien, bahkan dengan resiko tertular penyakit kapan saja. Sungguh tidak sebanding dengan gaji yang mereka dapatkan yang hasilnya minim sekali.
Upah rendah ini tidak hanya terjadi pada nakes saja, tetapi juga pada bidang lain seperti guru honorer, buruh pabrik, buruh tani dan sebagainya. Mereka bekerja seperti rodi, tidak kenal lelah padahal hasil yang dicapai tidak sepadan dengan tenaga yang dikeluarkan. Sungguh jauh dari sejahtera.
Persoalan nakes ini yang terjadi sebenarnya adalah buah dari penerapan sistem kapitalisme. Yang menyebabkan negara miskin tidak dapat menggaji tenaga-tenaganya atau para pegawainya.
Padahal negara sendiri sejatinya termasuk negara yang kaya raya SDA-nya. Tidak hanya itu, di daerah-daerah terkenal dengan SDA yang melimpah contohnya logam mangan, emas, batubara, nikel, tembaga dan lain-lainnya. Sudah tidak terhitung berapa seharusnya penghasilan negara dari hasil SDA di daerah-daerah yang menghasilkan tambang tersebut.
Sayangnya semua itu diserahkan pengelolaannya oleh pihak asing dan swasta. Sehingga tidak dapat dinikmati oleh masyarakat atau rakyat banyak di negeri sendiri. Para pemimpin tidak mampu mengurusi urusan umat karena dalam sistem kapitalisme ini pemerintah hanya sebagai regulator yang bertugas untuk menjaga hubungan timbal balik antara pengusaha dan rakyat. Mereka tidak memiliki kualitas visi untuk mensejahterakan rakyatnya.
Terlebih lagi dalam sistem politik demokrasi yang hanya melahirkan dan makin menyuburkan penguasa oligarki. Akhirnya penguasa yang seharusnya melindungi kepentingan rakyatnya tapi malah sebaliknya.
Para pengusaha dan swasta asing justru menjadi prioritas. Sehingga banyak penguasa yang tidak empati dan tidak memperhatikan kepada rakyatnya yang kesusahan, kelaparan hingga menderita sampai kemiskinan.
Sangat berbeda dengan sistem Islam, pemerintah pada negara Islam sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Hak-haknya bisa terpenuhi dengan adil dan merata dengan SDA yang tersedia serta melimpah di negeri ini.
Karena pemanfaatannya secara jelas yaitu untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Apalagi menurut Islam kepemilikan haram dimiliki oleh pihak individu karena memang sejatinya SDA adalah milik rakyat. Tidak boleh dimiliki oleh segelintir orang.
Sesuai dengan hadis: "Kaum muslim berserikat dalam 3 perkara yaitu padang rumput, air dan api" (HR. Abu Daud & Ahmad).
Tidak ada gaji rendah apalagi sampai tidak terbayarkan bagi nakes ini melainkan akan diberikan sesuai dengan haknya lewat hasil pengelolaan SDA yang dikelola dengan benar. Atau lewat kekuatan Baitul mal yang sama sekali tidak dimiliki pada sistem saat ini yaitu sistem kapitalisme demokrasi.
Dalam Islam, posisi penguasa adalah sebagai raa'in dan junnah yaitu pengurus dan pelindung bagi rakyatnya. Oleh karena itu seluruh urusan rakyat menjadi tanggung jawab penguasa.
Kebutuhan pokok seperti kesehatan salah satunya. Maka negara akan menjaminnya sehingga rakyatnya bisa hidup sehat dan sejahtera serta tenang karena tercukupi hak dan kebutuhannya.
Dinas-dinas kesehatan beserta tenaga medis akan menyebar di seluruh wilayah atau daerah-daerah sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan dengan sebaik-baiknya dan dengan mudah. Sehingga tidak akan lagi membutuhkan pihak swasta yang memang tidak berpihak pada rakyat.
Negara akan memberikan kontrol dan pengawasan serta memastikan seluruh rakyatnya akan mendapatkan pelayanan yang sama, hidup dengan baik bahkan setiap rumah dapat mengakses air bersih serta rumah yang layak dengan lingkungan yang baik.
Penguasa atau pemerintah pun akan menjamin pula keberlangsungan gizi dan nutrisi di tengah masyarakat sehingga tidak akan kurang suatu apapun dalam hal kebutuhan atau hak kesehatan di masyarakat ini.
Para nakes ini tidak akan menemui solusi selama sistem yang diterapkan saat ini adalah sistem kehidupan kapitalis. Justru sistem ini hanya akan memiskinkan negara karena pengelolaan SDA dialihkan dan dikuasai oleh pihak swasta dan asing. Sistem ini pun yang akan menyengsarakan rakyat karena menjadikan penguasa tidak peduli pada nasib rakyatnya.
Untuk itulah kita harus bersama-sama mewujudkan sistem Islam agar bisa diterapkan dalam masyarakat dan negara. Yaitu dengan berjuang patuh dan taat kepada aturan syariat, dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara. Menjalankan aturan Islam secara kaffah dalam naungan daulah khilafah yaitu kepemimpinan Islam. []
Oleh: Dwi Sukandari
(Guru TPQ di Bantul)
0 Komentar