Topswara.com -- Di era industrialisasi saat ini ternyata persoalan pengangguran masih saja terus terjadi. Berbagai lapangan pekerjaan terbuka setiap waktu di seluruh Indonesia, tetapi para pencari kerja jauh lebih banyak dibandingkan lapangan pekerjaan yang tersedia.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya menghadirkan pelatihan vokasi berkualitas. Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan pelatihan vokasi yang berkualitas dapat mendorong angkatan kerja Indonesia, baik angkatan kerja baru maupun lama, menjadi angkatan kerja yang kompeten dan berdaya saing.
Menurut Anwar, pelatihan vokasi yang berkualitas merupakan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mengutamakan link and match ketenagakerjaan. (detik.com, 29/3/2024)
Berdasarkan proyeksi dari International Monetary Fund (IMF), tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5,2 persen pada 2024, berada di urutan ke-59 dunia. Adapun mayoritas pengangguran di Indonesia berusia di kisaran 15-24 tahun. Artinya, Gen Z menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran di Indonesia. Bahkan pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggipun juga meningkat.
Menurut pemerintah, banyaknya pengangguran yang terjadi saat ini salah satu penyebabnya dikarenakan ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan industri. Selain itu juga dikarenakan isu link and match atau penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja.
Sehingga pemerintah berharap dengan pelatihan vokasi berkualitas tersebut dapat meningkatkan kualitas SDM dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai pasar kerja, serta pemerintah mengutamakan link and match antara dunia industri dan pendidikan.
Namun demikian, solusi untuk menekan pengangguran dengan pelatihan vokasi dianggap klise dan tidak akan mampu menyelesaikan masalah pengangguran.
Karena pendidikan vokasi ataupun link and match dunia industri dengan pendidikan, hanya akan menghasilkan SDM berkualitas rendah sebab terus mengikuti kepentingan industri.
Pelatihan ini sejatinya tidak dapat mengubah nasib pekerja menjadi lebih baik ataupun sejahtera, karena hanya akan menghasilkan orang-orang yang nantinya tetap akan menjadi budak korporasi.
Model pendidikan seperti ini seolah memenjarakan anak bangsa untuk terus menjadi buruh murah tanpa mendapat kesempatan untuk mandiri menciptakan industri sendiri dan berinovasi.
Akhirnya dengan keterbatasan industri yang ada berbanding terbalik dengan banyaknya lulusan-lulusan baru setiap tahunnya, sehingga lulusan yang banyak tersebut tidak mampu terserap dan akhirnya menambah jumlah pengangguran yang ada.
Hal ini merupakan akibat dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme, dimana pekerja hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja. Selain itu, pemerintah seolah hanya menjadi perantara antara dunia industri dan para angkatan kerja, namun tidak menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat.
Berbeda halnya jika menggunakan sistem Islam. Islam menjadikan negara sebagai pengurus rakyat termasuk dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Negara akan mempersiapkan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan negara dan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan oligarki saja.
Hal ini berdasarkan keumuman hadis Rasulullah SAW., “Seorang Imam (kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya.” (HR Bukhari, 844).
Untuk program pendidikan, pendidikan dalam Islam tidak akan membebek pada kepentingan industri. Pendidikan dalam Islam pendidikan fokus mencetak SDM berkualitas, yaitu yang mampu berkontribusi untuk kemaslahatan umat. SDM yang memiliki kepribadian Islam serta akan membentuk SDM yang inovatif, kreatif, dan produktif.
Sehingga dengan begitu mereka akan memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Maka jumlah pengangguran pun akan turun, karena jumlah lapangan pekerjaan akan berbanding lurus dengan jumlah para pencari kerja.
Perlu diketahui bahwa negara saat ini menganut sistem ekonomi kapitalisme, dimana hanya memprioritaskan keuntungan pemilik modal saja. Sistem kapitalisme tidak menjadikan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab akan terpenuhinya kebutuhan rakyatnya.
Berbeda halnya dengan sistem ekonomi Islam, negara bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan umat, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan. Negara akan memastikan para laki-laki bekerja dan mampu memenuhi kewajibannya. Sehingga dengan begitu terciptalah kesejahteraan bagi semua masyarakat.
Telah terbukti bahwa sistem ekonomi Islam mampu menyejahterakan seluruh warganya hingga berabad-abad lamanya. Sebagai contoh, coba kita tengok kisah di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang rakyatnya tidak ada yang berhak menerima zakat. Begitu pula kisah kegemilangan Khalifah Harun Arrasyid yang mengosongkan baitulmal hingga tidak ada satu pun rakyatnya yang kelaparan.
Wallahualam.
Oleh: Enggar Rahmadani
Aktivis Muslimah
0 Komentar