Topswara.com -- Angka kejadian demam berdarah dengue (DBD) terus meningkat secara signifikan di negara endemis ini. Perubahan iklim global diyakini meningkatkan risiko infeksi dan kematian akibat demam berdarah dengue.
Dikutip dari halaman Kumparan.com.id. pada 21 Maret 2024, kasus demam berdarah ini telah banyak memakan korban di Jawa Barat bahkan semakin meningkat. Berdasarkan data yang dihimpun sejak bulan Januari 2024 Dinas Kesehatan Pemprov Jawa Barat, kasus demam berdarah ini telah mencapai angka 11.058 kasus, dari angka tersebut tercatat ada 96 kasus kematian.
Menurut Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, daerah yang terdapat kasus meninggal dunia akibat DBD adalah Subang, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bogor.
Pihak Pemerintahan Daerah Jawa Barat akan berusaha menekan peningkatan DBD dengan meningkatkan gerakan PSN (pemberantasan sarang nyamuk) dan 3M Plus. Bey pun menghimbau seluruh kepala daerah wali kota dan bupati untuk lebih turun ke lapangan, untuk bersama-sama dengan masyarakat melakukan pembersihan sarang nyamuk.
Krisis kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh demam berdarah dengue telah menjadi perhatian yang signifikan di Indonesia dan global selama lebih dari 50 tahun. Dalam Roadmap for Neglected Tropical Diseases (NTDs) 2021-2030, organisasi kesehatan dunia (WHO) memasukan demam berdarah dalam 20 penyakit dan kelompok penyakit yang harus dicegah dan dikendalikan. Target yang diharapkan adalah adanya penurunan angka kematian (CFR) demam berdarah dari 0,80 persen (2020) menjadi 0 persen pada tahun 2030.
Untuk mengatasi masalah kematian akibat demam berdarah pada tahun 2030, pemerintah menetapkan target nasional melalui rencana strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024, indikator yang ditetapkan yaitu 95 persen kabupaten/kota dengan IR DBD ≤ 10/100.000 penduduk pada tahun 2024.
Sejauh ini strategi pencegahan yang dilakukan pemerintah selain dengan pemberantasan sarang nyamuk dengan metoda 3M juga dengan edukasi terkait tanda-tanda bahaya pada DBD pun digencarkan untuk mengantisipasi perburukan kondisi pasien.
Namun sepertinya upaya ini masih belum cukup, bahkan dengan solusi terbarunya sekalipun yakni implementasi teknologi nyamuk Aedes Aegypti yang diinjeksi bakteri Wolbachia dan juga vaksin dengue baru yang telah tersedia.
Kasus demam berdarah yang berulang setiap tahun di beberapa wilayah Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani penyakit menular berbahaya seperti demam berdarah. Setiap kematian yang diakibatkannya diklasifikasikan sebagai kerugian yang signifikan.
Penyelesaian permasalahan penyakit ini tidak bisa diserahkan kepada masyarakat saja. Penanggulangan demam berdarah secara terorganisir dan terstruktur memerlukan kerja sama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat.
Negara harus mengambil tanggung jawab dan belajar dari meningkatnya jumlah kasus demam berdarah setiap tahunnya. Sehingga mampu merumuskan usaha preventif dan kuratif yang tepat untuk mengurangi angka kematian akibat demam berdarah.
Tindakan yang dilakukan dapat berupa menghilangkan sarang nyamuk, meningkatkan kebersihan lingkungan, melakukan studi epidemiologi, fogging, dan mengobati penderita demam berdarah.
Namun konsep kapitalis yang diterapkan negara saat ini menjadi kendala terbesar dalam menangani penyakit menular dan berbahaya. Sistem yang rusak ini menciptakan kondisi kemiskinan struktural di masyarakat. Kemiskinan merupakan salah satu faktor tersulit dalam mengatasi permasalahan kesehatan.
Salah satunya adalah sulitnya masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, bersih, dan layak. Selain itu, masyarakat miskin juga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga sistem kekebalan tubuh menjadi mudah terganggu. Terlebih lagi, tata kelola perkotaan di lingkungan kapitalis sangatlah kacau.
Lingkungan kumuh yang tidak dikendalikan oleh negara memudahkan penyebaran penyakit dan meningkatkan prevalensinya. Hal ini makin diperburuk dengan meningkatnya kepadatan penduduk, yang tidak dapat diimbangi dengan kualitas perumahan yang memadai.
Akibat penerapan sistem kapitalisme dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara para pemilik modal dibiarkan menguasai lahan-lahan dan sumberdaya strategis demi meraup keuntungan materi sebanyak-banyaknya. Sementara rakyat dibiarkan mengais setiap kebutuhan hidupnya, tanpa ada pengurusan dan campur tangan negara.
Kesehatan dalam paradigma kapitalisme adalah obyek dagangan yang dijual kepada rakyat. Hanya mereka yang berduit yang bisa mengakses layanan kesehatan dengan fasilitas memadai dan berkualitas.
Rakyat miskin seolah dilarang sakit karena mahalnya biaya berobat dan terbatasnya ruang perawatan. Kesehatan rakyat diabaikan, negara pun menetapkan kebijakan untung rugi dalam pelayanannya. Inilah konsep rusak ala kapitalisme.
Berbeda dengan sistem Islam yang menjadikan rakyat sebagai prioritas utama dalam pelayanan, salah satunya pelayanan kesehatan. Aturan terbaik diterapkan dalam sistem Islam, semuanya ditujukan untuk menjaga keselamatan nyawa dan keamanan rakyat. Bukan konsep untung rugi yang diterapkan, namun konsep pelayanan yang utuh dan menyeluruh.
Rasulullah SAW. bersabda,
“Imam adalah ra’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya." (HR al Bukhari).
Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin telah memiliki sejumlah mekanisme yang komprehensif untuk bisa mengatasi masalah kesehatan termasuk didalamnya mengatasi kasus demam berdarah.
Islam menjadikan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap seluruh kebutuhan rakyatnya. Semua kebutuhan pokok, dari mulai sandang, pangan, papan, termasuk kesehatan, keamanan, dan pendidikan, akan bisa diakses oleh seluruh rakyatnya.
Pembangunan perumahan wajib dikelola oleh negara, pelibatan sektor swasta hanya untuk membantu saja dan harus memastikan bahwa pembangunan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat dan bukan kepentingan bisnis. Kekuatan Baitulmal yang dimiliki negara akan memungkinkan pembangunan perumahan layak huni dan terjangkau bagi seluruh warga negara.
Adapun terkait kebutuhan asupan bergizi, negara akan menjamin semua laki-laki pencari nafkah mendapatkan pekerjaan. Jika ada kepala rumah tangga yang tidak bisa mencari nafkah karena sakit atau cacat dan tidak ada kerabatnya yang bisa membantu, maka negara bisa turun untuk menyantuni keluarga tersebut.
Negara akan menjamin seluruh kebutuhan rakyat di bidang kesehatan secara gratis dengan layanan prima yang berkualitas. Sistem Islam pun menetapkan usaha pencegahan dan pengobatan yang efektif, sistemik dan menyeluruh untuk semua lapisan masyarakat setiap waktu, tanpa perlu menunggu status darurat.
Edukasi tentang sanitasi lingkungan juga terus dilakukan secara berkesinambungan dengan dukungan penuh dari negara. Sehingga akan terbentuk pemahaman sempurna dalam pemikiran masyarakat. Atas dorongan takwa, rakyat dengan ringan menjaga lingkungannya agar tetap bersih dan sehat.
Dalam hal penelitian dan riset, negara akan terus melakukan riset terkait pengembangan epidemiologi penyakit menular berbahaya, sehingga mampu ditetapkan solusi tepat untuk mengurangi resiko bahaya terbesar.
Dengan konsep tersebut, kesehatan masyarakat mampu terjaga sempurna. Negara pun kuat bergelimang rahmat. Inilah jaminan Islam untuk mengatasi permasalahan kesehatan umat termasuk mengatasi demam berdarah dengan tuntas.
Wallahu ‘alam bishshawab.
Oleh: Novi Widiastuti
Pegiat Literasi
0 Komentar