Topswara.com -- Kasus demam berdarah di Jawa Barat terus mengalami peningkatan sejak januari 2024. Data yang dihimpun Dinas Kesehatan Pemprov Jabar, kasus demam berdarah sudah berada pada angka 11.058 kasus, dari jumlah tersebut tercatat ada 96 kasus kematian.
Demam Berdarah Dengue adalah penyakit endemis yang memang banyak tersebar di wilayah tropis dan subtropis seperti Indonesia. Dengan adanya kasus ini, mestinya pemerintah lebih serius mencegah kenaikannya di Indonesia.
Karena DBD terjadi berulang dengan tren kenaikan yang berbeda-beda tiap tahunnya. Pencegahan penyebaran DBD yang dilakukan pemerintah masih berkutat pada pengendalian vektor (agen virus) yang melibatkan masyarakat dan pelaksanaanya.
Berbagai gerakan nasional telah di mulai sejak 1980 an dari larvasida fogging fokus, 3 M plus (menguras, menutup, mengubur/ mendaur ulang barang bekas), dan vaksinasi. Juru pemantau jentik (Jumantik), pembaratan sarang nyamuk (PSN), hingga gerakan 1 rumah 1 jumantik (GIRI). Riset inovasi yang dilakukan dalam mencegah dengue merajalela, seperti teknologi nyamuk Wolbachia dengan hasil yang menunjukan penurunan 77 persen kejadian dengue di daerah intervensi (daerah uji coba Wolbachia) pada tahun 2016.
Kemenristek pernah merilis hasil kajian risiko independen yang menyebut teknologi nyamuk Wolbachia memiliki tingkat resiko keamanan yang paling rendah. Dokumen strategis nasional penanggulangan dengue 2021-2025 Kemenkes.
Ternyata beragam upaya ini nyatanya belum mampu mengendalikan angka DBD yang terus bertambah dari masa ke masa. Penanggulangan dengue 2021-2025 yang digagas pemerintah melalui Kemenkes di laksanakan dalam enam strategi meliputi;
Pertama, penguatan manajemen vektor yang efektif dan berkesinambungan. Kedua, peningkatan akses dan mutu tatalaksana dengue. Ketiga, penguatan surveilans dengue yang komprehensif serta menjamin KLB yang responsif.
Keempat, peningkatan pelibatan masyarakat yang berkesinambungan. Kelima, penguatan komitmen pemerintah, kebijakan manajemen program dan kemitraan. Keenam, pengembangkan kajian intervensi, inovasi dan riset sebagai dasar kebijakan dan manajemen program berbasis bukti.
Mungkinkah ke-6 strategi penguatan penanganan dengue dapat berjalan dengan baik jika model kepemimpinan dan sistem pemerintahan masih bercorak kapitalisme?
Dalam kapitalisme kesehatan menjadi sektor jasa yang di bisniskan layaknya transaksi jual beli. Sebagai contoh vaksin DBD sudah tersedia tetapi untuk mendapatkannya tidaklah gratis. Jika masyarakat ingin mendapatkannya mereka harus merogoh uang dengan harga Rp 700.000 per dosis.
Pemerintah belum bisa memberikan vaksin ini secara gratis dengan alasan kapasitas produksi vaksin DBD di dalam negeri yang masih sangat terbatas dan cukup lama.
Rendahnya literasi masyarakat perihal DBD dan edukasi pemerintah yang belum optimal juga memungkinkan bertambah kasus DBD. Masyarakat akan menurunkan kewaspadaannya terhadap DBD, semua ini terjadi karena sistem kapitalisme tidak menjamin kebutuhan dasar rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan. Yang tentunya hal ini akan berimbas pada persoalan kesehatan.
Semisal kemiskinan yang berkelindan dengan gizi buruk, sanitasi lingkungan yang tak sehat dan layanan kesehatan berbayar dan mahal.
Dalam Islam penyelenggara sistem kesehatan bertumpu pada negara sebagai penjamin kebutuhan dasar masyarakat.
Islam memiliki mekanisme preventif dan kuratif dalam mengatasi suatu wabah atau penyakit yang tersebar di tengah masyarakat.
Dalam Islam negara bertanggung jawab penuh dalam mewujudkan jaminan kesehatan setiap individu mulai dari aspek pembiayaan kesehatan, juga penyediaan dan pelayanan kesehatan.
Penyelenggaraan pendidikan SDM kesehatan penyedia sarana dan fasilitas kesehatan (alat kesehatan, obat-obatan dan teknologi kesehatan) serta sarana lainnya yang penting bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan, instalasi listrik, air bersih, tranportasi, dan tata kelola infrastruktur publik lainnya yang berkaitan dengan terlaksananya sistem kesehatan.
Negara mengedukasi masyarakat perihal pencegahan penyakit dan pola hidup bersih yang sangat dianjurkan dalam Islam secara berkala dan berkesinambungan. Negara membiayai riset dan teknologi mutakhir untuk mencegah DBD dan penyakit lainnya.
Jika produk penelitian ini berupa alat atau bahan tertentu, negara akan memberikan secara gratis termasuk vaksinasi gratis bagi seluruh rakyat. Para ilmuwan akan terdorong melakukan riset semata mata untuk kemaslahatan rakyat, bukan ladang bisnis.
Negara memberikan kompensasi yang layak dan penghargaan yang tinggi kepada mereka yang berjasa mengembankan teknologi atau hasil riset yang dapat menjadi solusi atas penyakit tertentu.
Selain itu negara juga menerapkan sistem pendidikan yang berbasis akidah Islam yang akan melahirkan sosok sosok calon cendekiawan dan ilmuwan yang bersyakhsiyyah Islam.
Negara memberikan kesempatan seluas luasnya bagi peserta didik untuk menunjukan minat masyarakat terhadap berbagai disiplin ilmu. Alhasil ilmu mereka tidak terbatas pada ilmu dunia saja atau ilmu agama saja.
Sistem pendidikan semacam ini telah berhasil di terapkan selama 14 abad lamanya yang melahirkan sosok ulama sekaligus ilmuwan atau ilmuwan juga faqih fiddin. Negara memberikan jaminan kesejahteraan ekonomi bagi rakyat dengan memudahkan mereka memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
Jika rakyat sejahtera, makanan nutrisi mereka akan tercukupi sehingga lahirlah masyarakat sehat dan berbagai penyakit akan tereliminasi dengan sendirinya. Semua ini hanya bisa terwujud dalam sistem pemerintahan yang menerapkan sistem Islam secara menyeluruh atau secara kaffah.
Wallahu a'lam bish shawwab.
Oleh: Daryati
Aktivis Muslimah
0 Komentar