Topswara.com -- Trend kenaikan harga-harga menjelang Ramadhan seolah sudah tradisi. Harga-harga ini naik menjelang Ramadhan dan hari-hari besar lainnya. Kenaikan harga ini dipicu oleh meningkatnya jumlah permintaan dari masyarakat.
Selain itu tidak dapat dipungkiri, situasi semakin sulit karena terjadi distorsi pasar seperti penimbunan, kartel, dan mapia perdagangan. Rakyat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok karena harganya terus merangkak naik.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan harga komoditas pangan akan mengalami kenaikan menjelang bulan Ramadhan. Situasi ini kembali terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada bulan Februari terjadi inflasi bulanan sebesar 0,37 persen sedangkan untuk inflasi tahunan sebesar 2,75 persen. Hal ini meningkat dibanding Februari 2023.
Tentu saja kenaikan harga yang ugal-ugalan ini menjadikan rakyat tidak tenang dan tidak bisa khusyuk dalam menjalani ibadah di bulan Ramadhan. Negara seharusnya melakukan upaya antisipasif agar tidak ada gejolak harga dan rakyat mudah mendapatkan kebutuhannya.
Janganlah ada anggapan bahwa dinamika kenaikan harga menjelang Ramadhan adalah hal biasa dan rakyat yang harus menyesuaikan diri dengan mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di bulan Ramadhan yang meningkat.
Di sisi lain, ada pihak yang bermain curang dengan menimbun atau memonopoli perdagangan barang tertentu. Mereka mengendalikan harga dan bisa menjadi pihak yang mendapat keuntungan dari situasi-situasi seperti Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.
Kondisi kenaikan harga ini menyebabkan rakyat makin tertekan. Apalagi kenaikan tidak hanya terjadi pada satu atau dua komoditas pangan, tetapi pada berbagai komoditas pangan. Seharusnya dengan memperhatikan tren kenaikan harga yang selalu terjadi diakibatkan peningkatan konsumsi masyarakat menjelang Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya.
Pemerintah sudah melakukan berbagai langkah antisipasi sehingga harga tidak sampai melambung tinggi. Sungguh menyakitkan hati rakyat jika menganggap lonjakan harga tersebut merupakan fenomena yang dianggap biasa.
Seharusnya negara hadir sebagai penjamin kebutuhan rakyat berupaya menjaga stabilitas harga pangan sehingga masyarakat mudah mengakses pangan yang merupakan kebutuhan pokok. Pemerintah harusnya juga berempati kepada rakyatnya yang miskin dengan penghasilan yang sangat minim. Tentu kenaikan harga pangan akan menambah penderitaan baru bagi mereka.
Inilah bukti kesemrawutan tata kelola pangan akibat menggunakan kapitalisme. Kenaikan harga terjadi hampir di seluruh komoditas pangan rakyat diantaranya ayam, gula, beras, minyak dan lain sebagainya. Selain pola konsumtif yang menjadi ciri khas sistem ekonomi kapitalisme menjadikan jumlah permintaan meningkat sehingga mekanisme pasar menjadikan harga-harga semakin tinggi.
Kegagalan kapitalisme dalam tata kelola pangan praktis meniadakan penjaminan pemenuhan pangan oleh negara karena hilangnya fungsinya politik negara yang sahih sebagai penanggung jawab untuk menyediakan pangan secara berkelanjutan, berkualitas, dan harga yang terjangkau.
Peran negara dibatasi hanya sekadar regulator dan fasilitator. Di sisi lain penguasaan pangan oleh korporasi justru makin menguat. Korporasi diberikan keleluasaan untuk menguasai seluruh rantai pengadaan pangan mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi berada di tangan korporasi yang tentunya berorientasi mencari untung.
Akibat penguasaan negara yang minim tersebut berakibat pada minimnya penguasaan pasokan pangan negara, juga lemahnya pengawasannya pada rantai tata niaga pangan sehingga para mafia tumbuh subur. Negara juga sangat abai terhadap keamanan dan kualitas pangan yang dikonsumsi. Apakah halal atau haram? Berbahaya atau tidak?
Sistem kapitalisme menjadikan penerapan mekanisme pasar bebas telah menyebabkan penguasaan rantai pengadaan pangan berada di segelintir orang yang akhirnya bisa mengendalikan [mempermainkan] harga.
Jika sistem tata kelola pangan dengan menggunakan sistem kapitalisme telah terbukti gagal maka dibutuhkan sistem tata kelola pangan yang lain. Yang itu tidak lain adalah sistem tata kelola pangan yang diatur oleh sistem Islam. Yang akan menerapkan sistem ekonomi yang adil dan menyejahterakan seluruh rakyat.
Islam sebagai ideologi (bukan hanya agama) memiliki mekanisme yang ampuh yang mampu menjaga gejolak harga sehingga harga tetap stabil dan rakyat mampu mendapatkannya.
Selain itu Islam juga melarang berbagai praktek curang dan tamak seperti menimbun atau memonopoli komoditas sehigga mendapatkan keuntungan yang besar. Tanggung jawab negara sebagai pengatur urusan rakyat akan membuat rakyat hidup sejahtera dan tenang serta nyaman.
Fauziyah Ali
Aktivis Muslimah
0 Komentar