Topswara.com -- Luar biasa. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengatakan bahwa skor Pola Pangan Harapan (PPH) Nasional tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 94,1, sedangkan tahun 2024 skor PPH ditargetkan naik sebesar 95,2 dengan skor ideal 100.
Plt Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy menjelaskan, PPH merupakan indikator tingkat kualitas konsumsi pangan masyarakat. Sekaligus menjadi tolok ukur dalam melihat situasi keberagaman konsumsi pangan yang merupakan salah satu titik masuk (entry point) untuk memantapkan ketahanan pangan nasional yang kokoh, mandiri dan berdaulat (antaranews.com).
Namun angka kenaikan PPH ini dianggap sebuah keanehan, karena faktanya akses rakyat terhadap makanan tidak terwujud dengan baik di tengah naiknya harga sembako terutama beras yang semakin tidak terjangkau. Di sisi lain angka kemiskinan dan stunting semakin tinggi, menurut data BPS Maret 2023 hampir 26 juta penduduk negeri ini hidup di bawah garis kemiskinan, yang menyebabkan tingginya angka kelaparan sebesar 16,2 juta orang (cnnindonesia.com).
Ditambah kenaikan angka stunting, Statistik PBB tahun 2020 mencatat 6,3 juta balita di Indonesia mengalami stunting (paudpediakemendikbud.co.id).
Fakta ini menunjukkan kenaikan skor PPH di tengah tingginya angka stunting dan kemiskinan hanya sebuah pencitraan, sebab data yang tertulis berbanding terbalik dengan realitas kondisi kehidupan masyarakat di Indonesia. Kok bisa? Di mana letak kesalahannya?
Sebenarnya data dan survei sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan dalam menuntaskan persoalan umat. Tetapi sayangnya data dan survei yang dilakukan saat ini justru tidak memberikan suatu kebijakan yang benar dan solusi tuntas mengatasi masalah umat. Sebab semua survei dilakukan bukan berdasarkan kepentingan umat tetapi kepentingan lainnya.
Inti masalah pangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini adalah akses pangan yang tidak merata kepada seluruh warga, baik kualitas maupun kuantitasnya. Sebab distribusi pangan di negeri ini masih bertumpu pada swasta, sehingga pangan hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya, sedangkan masyarakat miskin kesulitan untuk mengaksesnya.
Selain itu panjangnya rantai distribusi, mulai dari petani menjual ke tengkulak, lalu ke pemilik penggilingan, ke pedagang grosir besar, dan pedagang eceran, baru sampai ke tangan konsumen. Belum lagi adanya peran mafia beras yang berlaku curang sehingga menyebabkan harga beras melambung tinggi, sementara mereka membeli gabah dari para petani dengan harga sangat murah.
Seharusnya gabah dari petani diserap langsung oleh Bulog, tetapi sering kali tersendat dana dan birokrasi akhirnya rantai distribusi diserahkan pada swasta yang memiliki banyak modal. Kebijakan impor adalah salah satu cara menyelesaikan kelangkaan beras walaupun harus mematikan harga beras lokal.
Inilah dampak dari kapitalisme yang menjadi tata kelola negara saat ini, menjadikan minimnya peran negara terhadap distribusi pangan. Negara hanya sebatas regulator, sedangkan seluruh urusan rakyat dari hulu hingga ke hilir sebagian besar diurus oleh swasta.
Sistem demokrasi kapitalistik menciptakan hubungan rakyat dan penguasa seperti penjual dan pembeli. Semua fasilitas kebutuhan hidup harus dibeli rakyat melalui mekanisme pajak.
Walhasil, selama kita berharap pada sistem demokrasi kapitalistik mustahil rakyat merasakan distribusi pangan yang merata serta menurunkan angka kemiskinan dan stunting.
Jaminan kebutuhan rakyat seperti sandang pangan dan papan dapat dirasakan apabila kehidupan rakyat diatur dalam hukum syariat Islam kaffah. Sebab Islam memposisikan negara sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam mengurusi kehidupan umat.
Mekanisme ekonomi dalam Islam sangat memperhatikan rantai distribusi pangan. Untuk menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan termasuk petani, tidak ada kecurangan dan mengambil keuntungan seperti menimbun atau memainkan harga.
Negara akan menempatkan Qadhi Hisbah yang bertugas untuk mengawasi jalannya pasar. Bahkan seperti Bulog pun akan diikutsertakan perannya dalam menjaga stabilitas harga. Bulog akan langsung menyerap gabah petani dan menyalurkannya ke wilayah yang membutuhkan, tepat sasarannya karena didukung birokrasi yang bersih dan kuatnya keuangan baitulmal negara.
Kondisi ini akan semakin menguatkan kedaulatan pangan negara dan menjadikan produktivitas pertanian kian tinggi. Negara akan menjamin tersedianya lapangan pekerjaan bagi laki-laki yang menanggung nafkah agar seluruh warganya dapat mudah mengakses pangan.
Pemberian zakat dan bantuan sosial akan diberikan oleh negara kepada fakir dan miskin. Bagi setiap kepala keluarga yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya karena sakit atau cacat, sedangkan kerabatnya tidak ada yang bisa membantunya, negaralah yang akan turun langsung memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, termasuk pangan. Inilah satu-satunya solusi jaminan kehidupan umat yakni kita bersama-sama negara kembali menerapkan hukum syariat Islam kaffah dalam kehidupan. []
Oleh: Desi Rahmawati
Aktivis Muslimah
0 Komentar