Topswara.com -- Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya menjalankan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditujukan untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
Bahkan Bank Indonesia (BI) yakin ekonomi Indonesia akan tumbuh kuat di tahun 2024 sebab PSN yang tengah dikebut oleh pemerintah di sejumlah daerah akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia (liputan6.com, 20/03/2024).
PSN ini sudah dimulai sejak tahun 2016 dan terus dilakukan hingga kini tahun 2024. Terbaru, pemerintah menetapkan 14 PSN baru yang merupakan hasil kajian lengkap untuk pemerataan sektor pembangunan dari infrastruktur hingga pariwisata, pendidikan, dan kesehatan (liputan6.com, 24/03/2024).
Dua di antara 14 PSN baru tersebut di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan kawasan Bumi Serpong Damai (BSD). Di lokasi PIK 2 akan ada Pengembangan Green Area dan Eco-City, yang ditujukan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau. Sedangkan di kawasan BSD akan dilakukan Pengembangan Kawasan Terpadu yang difokuskan pada Pendidikan - Biomedical – Digital (liputan6.com, 24/03/2024).
Dilansir dari kumparan.com (23/03/2024), dengan ditetapkannya dua lokasi tersebut sebagai PSN, maka dua kawasan tersebut diberikan dukungan dari pemerintah, salah satunya jaminan dari pemerintah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, jaminan pemerintah yang dimaksud adalah diberikan terhadap kredit atau pembiayaan syariah, kelayakan usaha, KPBU dan/atau risiko politik.
PSN seharusnya bisa menjadi jalan pemerataan pembangunan, peningkatan lapangan pekerjaan serta kesejahteraan rakyat. Namun paradigma pembangunan PSN hari ini cenderung bersifat kapitalistik.
Pembangunan tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat namun menjadi proyeksi keuntungan bagi para investor swasta. Buktinya, PSN cenderung dilakukan di daerah elit yang sudah berkembang di bawah swasta. Maka, tentu tak heran menjadi pertanyaan, apakah ada kepentingan elit politik atau oligarki dalam PSN?
Chief Executive Officer Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, menilai penetapan BSD dan PIK sebagai PSN ada kaitannya dengan unsur politik (kumparan.com, 23/03/2024).
Sebab dua kawasan baru yang menjadi PSN tersebut adalah termasuk kawasan elite yang sudah berkembang di bawah swasta yakni Agung Sedayu Group (PIK 2) dan Sinar Mas Group (BSD). Sedangkan Agung Sedayu dan Sinar Mas termasuk 10 investor kelas kakap yang membantu Presiden Jokowi membangun IKN (kumparan.com, 23/03/2024).
Dari sini makin menguatkan bahwa pembangunan PSN hanya untuk kepentingan oligarki. Jika mereka tidak mendapat untung, proyek mereka pun terancam batal. Pembangunan PSN yang diklaim untuk pemerataan pembangunan demi kesejeahteraan rakyat pun nampak bagai omong kosong belaka.
Apalagi praktik PSN hari ini juga mengakibatkan beragam konflik di masyarakat seperti konflik agraria,kerusakan lingkungan, sosial budaya, dan tidak berpengaruh besar terhadap rakyat banyak. Demikianlah pembangunan dalam sistem kapitalisme.
Hal ini tentu sangat jauh berbeda dengan sistem Islam. Paradigma pembangunan dalam Islam ditujukan untuk kemaslahatan rakyat.
Oleh karena itu, Islam menjadikan pemerataan pembangunan sebagai suatu kewajiban bagi negara. Negara wajib menyusun perencanaan yang tepat dan membawa manfaat untuk rakyat banyak, termasuk dalam merancang PSN.
Islam juga memahami bahwa sebuah pembangunan pasti memerlukan dana yang besar. Maka Islam mewajibkan negara untuk mampu menyediakan sumber dana.
Maka, negara yang berbasis Islam memiliki sistem keuangan yang kokoh yaitu baitul maal. Ada 3 pos pemasukan baitul maal, yakni pos kepemilikan negara, kepemilikan umum, dan pos zakat. Masing-masing pos memiliki sumber pemasukan dan ditujukan untuk pengeluaran masing-masing.
Untuk kepentingan pembangunan nasional, maka boleh diambil dari sebagian pos kepemilikan negara dan sebagian pos kepemilikan umum.
Dengan sumber dana dari baitul maal inilah maka negara mampu menyediakan sumber dana karena memiliki sumber pemasukan modal yang beragam dan memberikan hasil besar untuk kemaslahatan rakyat.
Seperti inilah sistem Islam ketika mengatur perencanaan proyek pembangunan nasional. Ini semua bisa terwujud jika sistem Islam diterapkan secara praktis dalam negara. []
Oleh: Yuchyil Firdausi
(Aktivis Muslimah)
0 Komentar